<![CDATA[Abstrak Artikel ini akan membahas kerentanan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kontestasi elektoral daerah tahun 2024 dengan mengeksplorasi kasus pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai lembaga independen yang salah satunya bertugas mengawasi netralitas ASN. Melihat posisi ASN sebagai salah satu jaringan sosial yang rentan dimobilisasi kandidat, muncul kekhawatiran bahwa keputusan untuk menghapus KASN dapat membuka potensi pelanggaran netralitas ASN dalam pemilu. Artikel ini akan fokus membahas potensi pelanggaran netralitas pasca dibubarkannya KASN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan desk study melalui studi pustaka terhadap data sekunder yang berasal dari sumber data yang sudah ada. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dihapuskannya KASN jelang pilkada serentak akan membuka potensi risiko dan tantangan netralitas ASN dalam pemilu, karena berkurangnya deterrence effect atau efek gentar yang dimiliki ASN. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi penyelenggara pemilu untuk menjamin penyelenggaraan pemilu secara adil dan netral. Terlebih lagi, akan perubahan mekanisme penanganan netralitas ASN dalam pemilu yang menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu untuk sebisa mungkin mempertahankan independensi dan imparsialitasnya. Dalam konteks ini, penting untuk kembali meninjau ulang penghapusan KASN atau jika tidak mungkin, paling tidak perkuat kewenangan Bawaslu agar memiliki kewenangan menekan pelaksanaan rekomendasi/tindak lanjut dari institusi terkait. Kata kunci: aparatur sipil negara, netralitas, pemilu AbstractAbstracts This article will discuss about the vulnerability of Civil Servant Neutrality (ASN) infringement in the next year's electoral contest by exploring the dissolution of the Civil Servant Commission (KASN) as an independent institution tasked, among other things, with overseeing the neutrality of ASN. Considering ASN's position as a social network susceptible to candidate mobilization, we are concerned that the decision to abolish KASN could further open up the potential for ASN neutrality infringement in elections. This article will focus on discussing potential infringement of neutrality following the dissolution of KASN. This research employs a qualitative research method with a desk study approach through a literature review of secondary data from existing sources. The findings indicate that the removal of KASN ahead of simultaneous elections may expose potential risks and challenges to ASN neutrality in elections due to a reduced deterrence effect possessed by ASN. It is a task for election organizers to ensure fair and neutral elections. Moreover, changes in the mechanism for handling ASN neutrality in elections pose a challenge for election organizers to strive to maintain their independence and impartiality. In this context, it is important to reconsider the abolition of KASN or, if not possible, at least strengthen the authority of Bawaslu to have the power to press for the implementation of recommendations/follow- ups from relevant institutions. Key words: election, state civil servant,neutrality]]>
