Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Bantuan Hukum Gratis dan Upaya Menghindari Pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bagi Masyarakat di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Basarah, Budiman; Zulfan, Jufri Hardianto; Niko, Ferlan; Arif, Muhammad; Sakrora, Iqra Lugan; Novi, Eka Setia
BATOBO: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 2: BATOBO: Desember 2024
Publisher : Jurusan Teknik Elektro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/batobo.2.2.88-97

Abstract

Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bertujuan memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Program ini dilakukan untuk menurunkan angka pelanggaran yang tidak disengaja karena minimnya pemahaman masyarakat akan aturan hukum digital, khususnya terkait ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan penyebaran informasi palsu. Kegiatan dilaksanakan di Kecamatan Tandun, melibatkan peserta dari berbagai kalangan. Hasil menunjukkan bahwa kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman hukum digital dan kesadaran peserta dalam menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Artikel ini menguraikan metode yang digunakan, hasil yang diperoleh, dan dampak kegiatan bagi masyarakat.
PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DAN PERBANDINGAN DENGAN NEGARA LAIN Niko, Ferlan; Akbarizan, Akbarizan; Abdul Munir, Akmal
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 10 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i10.2025.4104-4120

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemenuhan hak anak pasca perceraian di Indonesia serta membandingkannya dengan beberapa negara lain, seperti Malaysia, Mesir, Jepang, Qatar, dan Yordania. Latar belakang kajian ini berangkat dari kenyataan bahwa perceraian sering kali berdampak negatif terhadap pemenuhan hak-hak anak, baik dalam aspek pengasuhan, nafkah, pendidikan, maupun perlindungan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), yaitu mengkaji literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki regulasi yang cukup komprehensif mengenai perlindungan dan pemenuhan hak anak pasca perceraian. Namun, dalam praktiknya, masih banyak tantangan, antara lain lemahnya penegakan hukum, kondisi ekonomi orang tua, serta sikap apatis dari salah satu pihak. Negara-negara lain seperti Mesir dan Yordania telah menerapkan sistem jaminan keuangan untuk perlindungan anak, sementara Jepang dan Qatar memiliki mekanisme bantuan langsung dari negara. Penelitian ini merekomendasikan agar Indonesia mengadopsi pendekatan yang lebih tegas dan sistematis dalam menjamin hak anak pasca perceraian, termasuk pembentukan lembaga eksekusi nafkah anak yang efektif.
Batasan Kewajiban Nafkah dalam Upaya Preventif Cerai Gugat: Studi Pada Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Niko, Ferlan; Akbarizan, Akbarizan; Nurcahaya, Nurcahaya
Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman Vol 11, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/tazkir.v11i2.18515

Abstract

The increasing number of divorce cases in Indonesia, particularly due to the failure to fulfill alimony obligations, indicates structural problems in the practice of Islamic family law and its implementation in the Religious Court. The lack of clarity regarding the normative and operational boundaries of fair and proportional alimony often triggers domestic conflicts that lead to divorce. This study aims to analyze the limits of alimony obligations in divorce cases in the Religious Court of Pekanbaru City and assess its role as a preventive instrument for divorce. The study uses a qualitative approach with a juridical-empirical method combined with normative-doctrinal analysis. Data was obtained through a study of divorce decisions from 2019 to 2023 and in-depth interviews with judges and court officials. The analysis was conducted descriptively and analytically using the perspectives of family law protection, gender justice, and maqasid al-syari'ah. The results of the study show that the significant increase in divorce lawsuits is influenced by the non-fulfillment of financial support, both absolutely and relatively, which is exacerbated by the absence of clear standards for adequate financial support in judicial practice. Financial support is understood not only as a minimum financial obligation but also as an instrument of relational justice that affects family stability. This study concludes that affirming the contextual and operational limits of alimony obligations has the potential to become a preventive instrument for divorce. The implications of this study emphasize the need to strengthen alimony assessment standards, family law education, and more responsive and equitable judicial policies.