Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

STUDI KOMPARATIF ANTARA INDONESIA, MALAYSIA, DAN SINGAPURA TERKAIT PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN Almadison, Almadison; Akbarizan, Akbarizan; Abdul Munir, Akmal
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): JUNI 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i1.65

Abstract

Ketiga negara telah mengatur secara normatif pemenuhan hak anak pasca perceraian, baik dalam aspek hak asuh, nafkah, maupun hak untuk tetap berhubungan dengan kedua orang tua. Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan dan sistem hukumnya: indonesia dengan pluralisme hukum (islam dan sipil), malaysia dengan sistem hukum ganda (syariah dan sipil), serta singapura dengan sistem hukum common law yang terintegrasi. Indonesia dan malaysia cenderung memberikan hak asuh kepada ibu untuk anak yang masih kecil, dengan tetap memberi hak pengawasan kepada ayah, terutama dalam konteks hukum islam. Sementara itu, singapura lebih menekankan pertimbangan psikologis dan kesejahteraan anak secara menyeluruh, tanpa mengutamakan peran ayah atau ibu secara mutlak. Dalam aspek nafkah anak, ketiga negara mewajibkan orang tua, terutama ayah, untuk tetap memberikan biaya hidup anak pasca perceraian. Namun, tingkat kepatuhan terhadap perintah nafkah ini bervariasi: singapura menunjukkan efektivitas tinggi karena dukungan sistem enforcement dan sanksi yang jelas, sedangkan indonesia dan malaysia masih menghadapi kendala eksekusi dan lemahnya pengawasan. Pemenuhan hak anak atas relasi dengan kedua orang tua masih menjadi tantangan utama di indonesia dan malaysia, karena banyaknya kasus orang tua yang memutus akses anak kepada pasangannya. Sebaliknya, singapura berhasil mengatur secara jelas hak akses dan visitation schedule yang dilindungi hukum dan dapat dieksekusi paksa. Secara umum, singapura lebih unggul dalam implementasi perlindungan hak anak pasca perceraian karena sistem peradilannya yang responsif, adanya mediasi keluarga wajib, serta lembaga perlindungan anak yang terkoordinasi. Indonesia dan malaysia perlu memperkuat kelembagaan dan pengawasan dalam pelaksanaan putusan pengadilan keluarga
A Comparative Study of Permission for Polygamy in Islamic Marriage Law: The Cases of Indonesia and Brunei Darussalam Mustafid, Mustafid; Akbarizan, Akbarizan; Abdul Munir, Akmal; Faiz Algifari, Muhammad
Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Vol. 14 No. 1 (2025): SYARAH : Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47766/syarah.v14i1.5977

Abstract

Polygamy is a sensitive issue in Islamic marriage law, which is regulated differently in each Muslim country. Indonesia and Brunei Darussalam both adhere to Islamic law, but have different legal approaches to granting permission for polygamy. This study will explore the legal provisions regarding permission for polygamy in Islamic marriage regulations, and will also discuss the similarities and differences in the procedures for granting permission for polygamy between Indonesia and Brunei Darussalam. This study is a comparative normative legal study utilizing the statute approach and comparative approach. The results of the study indicate that Indonesia and Brunei Darussalam both require permission for polygamy based on the principles of fairness and the husband's financial capability, but differ in their procedures and penalties. In Indonesia, permission must be obtained through the Religious Court with the consent of the first wife, while in Brunei, permission is granted by a judge with a penalty of a $2,000 fine for those who marry without written permission. This difference reflects Indonesia's more flexible legal system compared to Brunei, which enforces Islamic law more strictly.
PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DAN PERBANDINGAN DENGAN NEGARA LAIN Niko, Ferlan; Akbarizan, Akbarizan; Abdul Munir, Akmal
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 10 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i10.2025.4104-4120

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemenuhan hak anak pasca perceraian di Indonesia serta membandingkannya dengan beberapa negara lain, seperti Malaysia, Mesir, Jepang, Qatar, dan Yordania. Latar belakang kajian ini berangkat dari kenyataan bahwa perceraian sering kali berdampak negatif terhadap pemenuhan hak-hak anak, baik dalam aspek pengasuhan, nafkah, pendidikan, maupun perlindungan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), yaitu mengkaji literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki regulasi yang cukup komprehensif mengenai perlindungan dan pemenuhan hak anak pasca perceraian. Namun, dalam praktiknya, masih banyak tantangan, antara lain lemahnya penegakan hukum, kondisi ekonomi orang tua, serta sikap apatis dari salah satu pihak. Negara-negara lain seperti Mesir dan Yordania telah menerapkan sistem jaminan keuangan untuk perlindungan anak, sementara Jepang dan Qatar memiliki mekanisme bantuan langsung dari negara. Penelitian ini merekomendasikan agar Indonesia mengadopsi pendekatan yang lebih tegas dan sistematis dalam menjamin hak anak pasca perceraian, termasuk pembentukan lembaga eksekusi nafkah anak yang efektif.
Financial Provision by Migrant Husbands and Its Impact on Family Resilience in Kampar Regency, Riau Hardani, Sofia; Abdul Munir, Akmal; Mochammad Sahid, Mualimin; Nelli, Jumni; Hasanah, Nur
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 10 No. 1 (2026): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v10.i1.32738

Abstract

This article examines the complexities of family life among women whose husbands migrate for work in Kampar Regency, Riau, with a focus on how financial obligations are fulfilled and how these conditions affect family resilience in economic, social, and psychological dimensions. The study employs a qualitative approach using in-depth interviews with ten informants, consisting of wives, children, and community leaders. The findings reveal that the tradition of migration has long been embedded in Kampar’s cultural practices, leading to a generally positive acceptance of the migrant-husband phenomenon. Financial support in the form of remittances emerges as the primary factor sustaining family resilience, complemented by emotional support delivered mainly through communication. Social support, religiosity, and the contributions of children also play significant roles in strengthening family resilience. Conversely, challenges such as delayed remittances, infrequent communication, and moral issues including second marriages undertaken while living away pose serious threats to family stability. This article contributes academically to the development of family integrity theory and offers practical insights for policymakers and communities in formulating strategies for family empowerment.