Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Jatiswara BATOBO: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal Of Law And Social Society
Basarah, Budiman
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat Di Kabupaten Kampar Hasanah, Ulfia; Basarah, Budiman; Lofi, R. Mustar
JATISWARA Vol. 39 No. 1 (2024): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v39i1.546

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Penetapan Hutan Adat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terkait Eksistensi Masyarakat Adat di Kabupaten Kampar. Jenis penelitian adalah yuridis empiris. Penelitian dilakukan dengan identifikasi hukum dan efektifitas asas hukum itu berlaku dalam masyarakat. Lokasi penelitian di Kabupaten Kampar. Data terdiri dari data primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah wawancara dan kajian kepustakaan. Hasil Penelitian, pertama; Dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menguji Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan khususnya ketentuan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5 telah memberikan kekuatan hukum atas kedudukan pengusaaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat, sehingga keberadaan dan perlindungan penguasaan hutan adat dan masyarakat hukum adat mendapat tempat yang semakin kuat dengan Putusan tersebut. Kedua, pemerintah menetapkan status hutan dan hutan adat dipertahankan sepanjang kenyataan masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Telah dilakuakan penetapan 2 Hutan Adat di Riau yaitu Hutan Adat Kampa dan Hutan Adat Petapahan.
Bantuan Hukum Gratis dan Upaya Menghindari Pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bagi Masyarakat di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Basarah, Budiman; Zulfan, Jufri Hardianto; Niko, Ferlan; Arif, Muhammad; Sakrora, Iqra Lugan; Novi, Eka Setia
BATOBO: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 2: BATOBO: Desember 2024
Publisher : Jurusan Teknik Elektro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/batobo.2.2.88-97

Abstract

Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bertujuan memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Program ini dilakukan untuk menurunkan angka pelanggaran yang tidak disengaja karena minimnya pemahaman masyarakat akan aturan hukum digital, khususnya terkait ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan penyebaran informasi palsu. Kegiatan dilaksanakan di Kecamatan Tandun, melibatkan peserta dari berbagai kalangan. Hasil menunjukkan bahwa kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman hukum digital dan kesadaran peserta dalam menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Artikel ini menguraikan metode yang digunakan, hasil yang diperoleh, dan dampak kegiatan bagi masyarakat.
Money Politik dan Pemilu di Indonesia dalam Perspektif Budaya Hukum Basarah, Budiman; Hasanah, Ulfia
Journal Of Law And Social Society Vol. 1 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : CV. Cendikiawan Muda Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70656/jolasos.v1i2.156

Abstract

This article discusses the phenomenon of money politics in general elections (Pemilu) in Indonesia using a legal culture perspective. Political money has become one of the biggest challenges in Indonesia's democratic system, considering its impact on the integrity and quality of healthy elections. This research aims to analyze how money politics is viewed from the perspective of Indonesian legal culture, as well as to explore the factors that influence it, including social norms, political habits, and the role of law in preventing and overcoming this practice. The method used is a qualitative approach using literature study, document analysis, and interviews with legal experts and politicians in Indonesia. This research found that although there are clear legal regulations to overcome money politics, their implementation is still hampered by various legal cultures that have been internalized in society, such as the culture of patronage and clientelism. In addition, weak supervision and a lack of consistent law enforcement exacerbate this situation. This article suggests the need for more progressive legal culture reform to support clean, fair and democratic elections. This includes strengthening the role of the community in election supervision, increasing legal education for the community, as well as reforming the justice system which is more responsive to the practice of money politics. Thus, this research contributes to understanding the relationship between legal culture and the practice of money politics in the context of elections in Indonesia
Co-Authors Lofi, R. Mustar Muhammad Arif Niko, Ferlan Novi, Eka Setia Sakrora, Iqra Lugan Ulfia Hasanah zulfan, Jufri hardianto