Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

ANALISIS DAMPAK PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA KE KALIMANTAN TIMUR TERHADAP KONFLIK SOSIAL Mulyady, Santi; Nazla, Adinda; Nur, Fadilah; Nugraha, Dewa; Fatkhuri
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 5 No. 12 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v5i12.7970

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi konflik sosial yang mungkin timbul akibat pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur, dengan fokus pada dampaknya terhadap masyarakat adat dan perubahan budaya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan, yang mengkaji literatur, artikel jurnal ilmiah, serta sumber berita dan dokumen resmi pemerintah terkait isu ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemindahan IKN berpotensi memicu ketegangan sosial, mengancam keberlanjutan pekerjaan tradisional masyarakat adat, dan memperburuk marginalisasi ekonomi mereka. Selain itu, akulturasi budaya antara masyarakat lokal dan pendatang dapat terjadi, berisiko menggerus budaya asli masyarakat adat. Penelitian ini memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan ilmu kebijakan dengan menawarkan rekomendasi kebijakan yang inklusif, memperkuat sistem hukum adat, serta mengedepankan pencegahan dini untuk mengelola potensi konflik sosial dalam proses pembangunan IKN. Kata Kunci: Pemindahan IKN; Konflik Sosial
ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DALAM KERANGKA TEORI MANDAT HANNA F. PITKIN Pratiwi, Amalia; Sipangkar, Stephani Widia Rianti; Ramadhani, Adinda Nazla Rizky; Mulyady, Santi; Hylmi, Muhammad Rayyan; Rahmawati, Restu
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 7 No. 10 (2025): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v7i10.12252

Abstract

Artikel ini mengkaji pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia dari perspektif teori mandat Hanna Pitkin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana program ini memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat serta bagaimana ia menerapkan prinsip representasi. Analisis kualitatif dan wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program dimaksudkan untuk mendukung pendidikan dan meningkatkan gizi anak, terdapat beberapa masalah saat menjalankannya. Misalnya, tidak ada koordinasi antar lembaga dan kurangnya partisipasi masyarakat. Untuk memastikan bahwa mandat sosial dapat terpenuhi secara efektif, artikel ini merekomendasikan peningkatan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam implementasi program.
REPRESENTASI PEREMPUAN DI PARLEMEN: STUDI PERBANDINGAN KEBERHASILAN KUOTA GENDER DI INDONESIA DAN SWEDIA Hasanah, Rizka Luluatul; Zalvadhia, Nabila Kheisya; Mulyady, Santi; Nurdin, Nurdin
Jurnal Multidisipliner Kapalamada Vol. 4 No. 02 (2025): JURNAL MULTIDISIPLINER KAPALAMADA
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/kapalamada.v4i02.1566

Abstract

Women's representation in parliament is a key indicator in assessing the quality of democracy and gender equality in a country. This study compares the effectiveness of gender quota policies between Indonesia and Sweden to identify the factors contributing to their success or failure. Indonesia has formally implemented a 30% gender quota since 2004, yet its enforcement remains largely administrative and has not led to a significant increase in either the quantity or quality of female legislators. In contrast, Sweden has achieved nearly 50% female representation in parliament without a formal quota law, relying instead on voluntary political party commitments, a closed-list proportional electoral system, and an egalitarian political culture. This research employs a comparative qualitative approach using literature review as the primary data source. Findings indicate that the success of women’s political representation is not solely determined by legal quotas but is strongly influenced by structural party commitment, cultural support, and internal mechanisms such as the zipper system. The study recommends electoral system reform, capacity building for female politicians, and a cultural shift in political paradigms in Indonesia to ensure that gender quotas function as substantive affirmative action rather than symbolic compliance.