Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS MEMBERSHIP AND BELONGING MENGENAI RASA KEPEMILIKAN TANPA PENGAKUAN: STUDI KASUS SUKU ROHINGYA DI MYANMAR Syahdina Diva Azahwa; Nadira Cahyaning Tias; Angelia Stephanie Vadia; Huwayda Rahmania; Ardli Johan Kusuma
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 6 No. 1 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v6i1.8087

Abstract

Penelitian ini membahas konsep membership dan belonging dalam konteks diskriminasi terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Penelitian ini mengungkapkan bahwa status tanpa kewarganegaraan (statelessness), pembatasan hak asasi manusia, serta tindakan kekerasan yang dialami oleh etnis Rohingya, memberikan dampak mendalam pada rasa kepemilikan baik secara individu maupun kelompok. Diskriminasi ini menghancurkan ikatan sosial mereka di Myanmar dan menciptakan hambatan dalam membangun solidaritas serta kepercayaan di masyarakat internasional. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis hubungan antara diskriminasi, rasa kepemilikan, dan keanggotaan sosial berdasarkan teori identitas sosial dan rasa memiliki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghilangan status kewarganegaraan mengurangi partisipasi sosial, ekonomi, dan budaya Rohingya, memperburuk keterasingan, serta menciptakan dampak lintas generasi. Penelitian ini menyarankan perlunya kebijakan inklusif untuk mengembalikan hak-hak dasar mereka, seperti kewarganegaraan, melalui advokasi hukum internasional dan kolaborasi antarnegara untuk perlindungan hak asasi manusia.
URGENSI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG (RUU) PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA: IMPLEMENTASI NON CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE DI INDONESIA Nadira Cahyaning Tias; Muhammad Kemal Arashka; Bagus Dwi Andhika; Naufal Rafi’i Nufus; Fatkhuri, Fatkhuri
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i8.7644

Abstract

Korupsi dan pencucian uang tetap menjadi isu besar di Indonesia, mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan dan mengikis kepercayaan masyarakat. Penelitian ini menekankan pentingnya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana dengan menerapkan mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF). Mekanisme ini memungkinkan perampasan aset tanpa membutuhkan putusan pidana, menawarkan solusi efisien dan cepat untuk memulihkan kerugian negara. Penelitian ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis literatur. Hasil menunjukkan bahwa pendekatan NCBAF dapat mengatasi celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh pelaku korupsi, mempercepat pemulihan aset negara, dan menciptakan efek jera. Meski begitu, tantangan seperti hambatan politik dan kebutuhan pengawasan yang kuat masih menjadi kendala. Implementasi yang sukses memerlukan kerjasama antar lembaga dan pengaturan regulasi yang terstruktur. Pengesahan RUU ini akan memperkuat aturan hukum dan mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia secara konsisten.