<![CDATA[Implementasi kebijakan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan (EBT) di Provinsi Sulawesi Barat hingga saat ini belum memberikan dampak signifikan terhadap pencapaian target bauran energi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED), yaitu 46% pada tahun 2025 dan 65% pada tahun 2050. Hingga tahun 2022, realisasi bauran energi baru mencapai 21,68%, jauh dari target yang diharapkan. Kesenjangan ini disebabkan oleh minimnya pembangunan infrastruktur EBT, belum adanya penetapan kuota pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dari Pemerintah Pusat, rendahnya realisasi Program Listrik Hemat dan Murah (LHM), serta terbatasnya jumlah dan kapasitas ASN yang menangani program EBT. Selain itu, kurangnya edukasi masyarakat dan tingginya ketergantungan pada energi fosil juga menjadi faktor penghambat utama. Penelitian kualitatif deskriptif ini, dengan analisis data interaktif, mengidentifikasi bahwa untuk mempercepat pencapaian target EBT, diperlukan peningkatan koordinasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan, revisi Perda RUED, serta penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) sebagai panduan pengembangan energi. Edukasi masyarakat tentang manfaat EBT dan transisi dari energi fosil ke energi terbarukan, seperti biomassa, juga harus diperkuat, di samping peningkatan jumlah dan kapasitas ASN yang terlibat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendukung pembangunan infrastruktur kelistrikan yang lebih berkelanjutan serta tercapainya ketahanan energi di Sulawesi Barat. The implementation of the policy on utilizing renewable energy (EBT) potential in West Sulawesi Province has not yet had a significant impact on achieving the energy mix targets set in West Sulawesi Provincial Regulation Number 2 of 2021 concerning the Regional Energy General Plan (RUED), which aims for 46% by 2025 and 65% by 2050. As of 2022, the realization of the energy mix has only reached 21.68%, far from the expected target. This gap is due to the limited development of EBT infrastructure, the absence of a quota for hydropower plant (PLTA) development from the Central Government, the low realization of the Cheap and Efficient Electricity Program (LHM), and the limited number and capacity of civil servants (ASN) managing EBT programs. Additionally, the lack of public education and high dependency on fossil energy are also major inhibiting factors. This qualitative descriptive study, with interactive data analysis, identifies that to accelerate the achievement of EBT targets, there is a need for enhanced coordination between the government and stakeholders, a revision of the RUED regulation, and the preparation of the Regional Electricity General Plan (RUKD) as a guide for energy development. Public education on the benefits of EBT and the transition from fossil energy to renewable energy, such as biomass, must also be strengthened, along with increasing the number and capacity of ASN involved. These steps are expected to support the development of more sustainable electricity infrastructure and achieve energy security in West Sulawesi.]]>
