Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

THE ERADICATION OF CORRUPTION AND THE ENFORCEMENT OF THE LAW IN INDONESIA AS SEEN THROUGH THE LENS OF LEGAL PHILOSOPHY Hutabarat, Dany Try Hutama; Delardi, Egi; Irwansyah, Ade; Bascara, Donni; Ansori, Bayu; Tanjung, Faisal; Sinaga, Samdoni Jarwal; Tuah, Muhammad; Adrian, Rizki; Budi, Agus; Tanjung, Annisya Raya; Nurcahaya, Nurcahaya; Mahvira, Dinda Ayu; Sari, Vivi Melvita; Silitonga, Ahmad Helmisyam
POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES Vol. 1 No. 2 (2022): APRIL
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (332.393 KB) | DOI: 10.55047/polri.v1i2.74

Abstract

Corruption is a product of the attitude of life of a group of people who use money as a standard of truth and as absolute power. Corruption has been going on for a long time, since the times of Ancient Egypt, Babylonia, Rome until the Middle Ages and until now. The purpose of this study is to determine the eradication of corruption and law enforcement in terms of the perspective of legal philosophy as a philosophy of implementing positive law in Indonesia. This study is normative legal research with descriptive method which explains that this legal research is carried out using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Philosophy of Law which is the basic foundation of thinking in the application of any applicable legal rules and is considered in many branches of science gets special attention on the enforcement of corruption which should be done in eradicating corruption so that enforcement is not only based on written rules alone in eradicating but the eradication of corruption animates law enforcement in enforcement of corruption, written laws can be regulated, but these rules can be implemented by the implementers so that when the rules apply at the time of a criminal act of corruption, they can be in line with what has been written in the laws and regulations.
Layanan Keuangan Tanpa Kantor (Laku Pandai) Sebagai Perkembangan Hukum Perbankan di Desa Bunut Seberang Kabupaten Asahan Nasution, Emmi Rahmmiwita; Pratiwi, Irda; Siregar, Siti Hajar; Delardi, Egi; Azmi, Chairanda Al; Bima, Meirad Arianza; Sinaga, Eva Erita
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 3 No. 3 (2023): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v3i3.392

Abstract

Layanan Keuangan Tanpa Kantor yang dapat disebut juga dengan istilah Laku Pandai merupakan salah satu perkembangan dari hukum perbankan. Peraturan mengenai laku pandai ini adalah peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2022 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif yang dalam hal ini merespon perkembangan pelayanan di bidang perbankan. Ditinjau dari sisi manfaatnya serta tujuan dari layanan perbankan tanpa kantor ini adalah dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan mudah, cepat, efektif dalam bertransaksi. Sebagai contoh Layanan Keuangan Tanpa Kantor adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan BRILink-nya. Pemilihan BRILink dikarenakan banyaknya pengguna (agen) dari Laku Pandai tersebut di Asahan. Terutama pada desa-desa yang jauh dari kota dapat memanfaatkan Laku pandai sebagai sarana. Oleh karena itu tim pengabdian tertuju pada desa bunut seberang kabupaten asahan sebagai mitra sasaran. Sebagai kesimpulannya bahwa dengan adanya layanan keuangan tanpa kantor (Laku Pandai) memberikan kemudahan bagi para nasabah bank dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat khususnya di daerah pedesaan, dan dengan adanya Laku Pandai membuktikan adanya perkembangan dari materi hukum perbankan, sehingga keterkaitan antara aturan hukum, lembaga keuangan bank dan teknologi tidak dapat dipisahkan menjadi satu kesatuan untuk menuju mayarakat yang sejahtera.