Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (Pamas) Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Journal Of Human And Education (JAHE) Innovative: Journal Of Social Science Research Sepakat : Sesi Pengabdian Kepada Masyarakat J-CEKI
Bima, Meirad Arianza
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Sadar Hukum tentang Undang-Undang Perkawinan: Edukasi Hukum tentang Perkawinan Anak di Bawah Umur bagi Masyarakat Desa Nasution, Emmi Rahmiwita; Rahayu, Rika; Bima, Meirad Arianza; Anggriani, Rita; Sinaga, Eva Erita
Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (Pamas) Vol 9, No 2 (2025): Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (PAMAS)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM Universitas Respati Indonesia)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52643/pamas.v9i2.5735

Abstract

Pernikahan usia muda di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan, masih kerap menjadi permasalahan sosial yang berdampak signifikan terhadap kesehatan fisik dan psikologis remaja. Meskipun peraturan pernikahan telah meskipun batas usia minimal telah ditetapkan pada 19 tahun, praktik pernikahan anak di usia dini masih terus terjadi, dengan konsekuensi yang merugikan bagi kehidupan mereka. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dampak pernikahan dini dari berbagai aspek, termasuk kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan psikologis. Selain itu, artikel ini juga mengulas upaya Fakultas Hukum Universitas Asahan bersama Pemerintah Desa Sukadamai dalam melakukan sosialisasi untuk mencegah pernikahan dini melalui pendekatan berbasis masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini melibatkan penyuluhan hukum kepada masyarakat setempat mengenai bahaya dan dampak pernikahan dini, serta pentingnya penerapan undang-undang yang melarang pernikahan anak. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mencegah pernikahan dini dan dampak negatifnya terhadap masa depan generasi muda. Melalui pendekatan berbasis masyarakat, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang mendukung perlindungan anak, yang pada akhirnya dapat mengurangi angka pernikahan dini dan meningkatkan kualitas hidup remaja. Oleh karena itu, pencegahan pernikahan dini memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, dan berbagai pihak untuk mewujudkan generasi muda yang sehat, cerdas, dan kompetitif dalam menghadapi tantangan. Kata Kunci: Edukasi Hukum, Hukum Perkawinan, Perkawinan Anak di Bawah Umur.
Layanan Keuangan Tanpa Kantor (Laku Pandai) Sebagai Perkembangan Hukum Perbankan di Desa Bunut Seberang Kabupaten Asahan Nasution, Emmi Rahmmiwita; Pratiwi, Irda; Siregar, Siti Hajar; Delardi, Egi; Azmi, Chairanda Al; Bima, Meirad Arianza; Sinaga, Eva Erita
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 3 No. 3 (2023): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v3i3.392

Abstract

Layanan Keuangan Tanpa Kantor yang dapat disebut juga dengan istilah Laku Pandai merupakan salah satu perkembangan dari hukum perbankan. Peraturan mengenai laku pandai ini adalah peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2022 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif yang dalam hal ini merespon perkembangan pelayanan di bidang perbankan. Ditinjau dari sisi manfaatnya serta tujuan dari layanan perbankan tanpa kantor ini adalah dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan mudah, cepat, efektif dalam bertransaksi. Sebagai contoh Layanan Keuangan Tanpa Kantor adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan BRILink-nya. Pemilihan BRILink dikarenakan banyaknya pengguna (agen) dari Laku Pandai tersebut di Asahan. Terutama pada desa-desa yang jauh dari kota dapat memanfaatkan Laku pandai sebagai sarana. Oleh karena itu tim pengabdian tertuju pada desa bunut seberang kabupaten asahan sebagai mitra sasaran. Sebagai kesimpulannya bahwa dengan adanya layanan keuangan tanpa kantor (Laku Pandai) memberikan kemudahan bagi para nasabah bank dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat khususnya di daerah pedesaan, dan dengan adanya Laku Pandai membuktikan adanya perkembangan dari materi hukum perbankan, sehingga keterkaitan antara aturan hukum, lembaga keuangan bank dan teknologi tidak dapat dipisahkan menjadi satu kesatuan untuk menuju mayarakat yang sejahtera.
Literasi Digital dan Hukum: Penyuluhan Cyberbullying untuk Siswa Madrasah Aliyah Suriani, Suriani; Bima, Meirad Arianza; Pratiwi, Cindy; Wahyuni, Devi Sri; Alverina, Lufita
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 3 (2024): Journal of Human And Education
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i3.1103

Abstract

Cyberbullying telah menjadi masalah serius di kalangan remaja dengan meningkatnya penggunaan media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab cyberbullying, menganalisis dampak hukumnya, dan merumuskan upaya pencegahannya. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum kepada siswa Madrasah Aliyah Muhammadiyah 2 Kisaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab cyberbullying meliputi faktor individu, keluarga, teman sebaya, sekolah, dan penggunaan media sosial. Pelaku cyberbullying dapat dikenakan pasal-pasal dalam KUHP dan UU ITE dengan ancaman pidana penjara dan denda. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui optimalisasi peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam memberikan edukasi, pengawasan, serta menciptakan lingkungan yang positif bagi remaja. Penyuluhan hukum terbukti efektif meningkatkan pemahaman siswa tentang cyberbullying berdasarkan antusiasme mereka dalam sesi tanya jawab. Kesimpulannya, diperlukan kesadaran dan peran aktif semua pihak untuk mencegah dan menanggulangi cyberbullying di kalangan remaja.
Taman Hutan Kota Taufan Gama Simatupang Sebagai Bagian Dari Upaya Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kabupaten Asahan Nasution, Emmi Rahmiwita; Rahayu, Rika; Bima, Meirad Arianza
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11695

Abstract

Masyarakat modern sering terjebak dalam ekonomi kapitalistik yang mengabaikan pelestarian lingkungan. Di Indonesia, sebagai negara berkembang dengan populasi padat, pertumbuhan penduduk menimbulkan berbagai masalah seperti meningkatnya kebutuhan ruang dan penurunan daya dukung lingkungan. Banyak lahan hijau kini berubah menjadi area komersial dan perkantoran. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana kondisi dan pemanfaatan Taman Hutan Kota Taufan Gama Simatupang di Kisaran. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan memahami sejauh mana taman kondisi dan pemanfaatan Taman Hutan Kota Taufan Gama Simatupang di Kisaran. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris ini menitikberatkan pada perilaku hukum masyarakat dalam konteks nyata, dan mengumpulkan data mengenai bagaimana masyarakat mematuhi dan berinteraksi dengan norma-norma hukum yang ada. Penataan ruang, yang diatur oleh UU Nomor 26 Tahun 2007, melibatkan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Di Kabupaten Asahan, Perda No. 12 Tahun 2013 mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mencakup RTH, namun hanya 8% dari target 30% RTH yang telah terpenuhi. RTH penting untuk menyeimbangkan ekosistem dan meningkatkan kualitas hidup. Di Kota Kisaran, RTH seperti Taman Hutan Kota Taufan Gama Simatupang menyediakan fasilitas rekreasi dan olahraga. Meski demikian, pengawasan RTH kurang efektif, terutama di wilayah terpencil. Menurut Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 2022, RTH memiliki enam fungsi utama: ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika, dan penanggulangan bencana, yang dicapai melalui penanaman vegetasi, pengelolaan air hujan, dan penyediaan fasilitas olahraga dan rekreasi
Nuansa Keadilan dalam Undang-Undang Perkawinan Sebuah Kajian Filosofis Pancasila Nasution, Emmi Rahmiwita; Bima, Meirad Arianza; Rahayu, Rika
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.15424

Abstract

Penelitian ini mengkaji kesesuaian perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan konsep keadilan sosial dalam perspektif filsafat Pancasila. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menganalisis bahan-bahan hukum seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan pandangan para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keadilan sosial dalam filsafat Pancasila menekankan pada kesetaraan, perlindungan hak asasi manusia, dan adaptabilitas terhadap perubahan zaman. Perubahan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan ditemukan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial Pancasila, yang mencerminkan kesetaraan gender, perlindungan anak, dan responsivitas terhadap tuntutan masyarakat. Kesimpulannya, perubahan ini mewakili implementasi komprehensif dari prinsip keadilan sosial dalam filsafat Pancasila, mempromosikan kesetaraan, melindungi hak asasi manusia, serta menunjukkan fleksibilitas Pancasila dalam merespons perubahan sosial untuk membangun masyarakat Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.
Kajian Literatur tentang Upaya Pencegahan Stunting Anak melalui Imunisasi dan Asupan Gizi Bima, Meirad Arianza; Hutabarat, Dany Try Hutama; Syahfitri, Nanda; Manurung, Suntika Dewi
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 7 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.11064179

Abstract

Stunting, atau kekurangan gizi pada anak di bawah 5 tahun, merupakan masalah global yang signifikan dan berdampak serius pada perkembangan kognitif dan kesehatan anak. Studi ini menguraikan pentingnya peran imunisasi, pola makan sehat dan gaya hidup sehat dalam mencegah stunting pada anak. Imunisasi lengkap dapat melindungi anak dari infeksi yang dapat menyebabkan gizi buruk dan stunting. Pola makan yang baik, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, memberikan nutrisi penting untuk tumbuh kembang yang optimal. Beragam makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, lemak, mineral, serta asam amino dan omega-3 sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak sesuai usianya. Pola hidup sehat juga mencakup pendidikan tumbuh kembang anak, pengawasan penggunaan gadget, dan penekanan pada asupan serat, kalsium, zat besi, dan asam amino esensial. Studi ini juga menyoroti pentingnya memahami tahap pertumbuhan anak untuk memastikan nutrisi yang tepat. Upaya kolaboratif yang melibatkan keluarga, petugas kesehatan, dan masyarakat merupakan kunci dalam memerangi stunting. Dengan pemahaman yang baik mengenai faktor-faktor tersebut, kita dapat mengambil langkah proaktif untuk mencegah stunting dan memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang optimal untuk generasi mendatang
SOSIALISASI TERHADAP ASPEK HUKUM PERBANKAN DALAM PEMANFAATAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) BAGI PEMBERDAYAAN EKONOMI PESISIR DI DESA SEI SIJAWI-JAWI KABUPATEN ASAHAN Nasution, Emmi Rahmiwita; Barus, Risky Akbar; Aidah, Kiki Nur; Mariani, Sri; Bima, Meirad Arianza; Rahayu, Rika
SEPAKAT Sesi Pengabdian pada Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2025): SEPAKAT DESEMBER 2025
Publisher : INTERNATIONAL PENELITI EKONOMI, SOSIAL, DAN TEKNOLOGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/sepakat.v5i2.545

Abstract

Artikel ini membahas sosialisasi aspek hukum perbankan dalam pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Urgensi kegiatan ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan akses permodalan yang menjadi hambatan utama pengembangan UMKM di sektor perikanan masyarakat pesisir Desa Sei Sijawi-Jawi, Kabupaten Asahan. Meskipun KUR hadir sebagai solusi, pemahaman masyarakat mengenai prosedur dan regulasinya masih terbatas. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur, regulasi, serta hak dan kewajiban terkait KUR sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Metode yang digunakan adalah pendekatan sosialisasi dan pendampingan yang terdiri dari tiga tahap: persiapan (observasi awal), pelaksanaan (pemberian materi), serta tahap akhir (diskusi dan pendampingan penyusunan proposal). Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha, kemampuan menyusun proposal bisnis sederhana, dan pemahaman proses pengajuan kredit. Sosialisasi ini diharapkan dapat mendorong transformasi usaha dari informal ke formal, meningkatkan akses pembiayaan, dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat pesisir.
Harmonisasi Norma Dalam Pemanfaatan Ruang Sebagai Upaya Mengintegrasikan Ketentuan Zonasi Cagar Budaya ke Dalam Rencana Tata Ruang Nasution, Emmi Rahmiwita; Bima, Meirad Arianza; Rahayu, Rika; Dalimunthe, Huzraimahasri Aminatitassya
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.13602

Abstract

Disharmoni regulasi antara rezim pelestarian cagar budaya dan rezim penataan ruang telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak serius terhadap keberlanjutan warisan budaya di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya berpijak pada paradigma pelestarian yang bersifat proteksionis, sedangkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengedepankan optimalisasi ruang untuk kepentingan pembangunan. Ketidaksinkronan ini kian mengemuka pasca transformasi perizinan berbasis risiko melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang menempatkan Rencana Tata Ruang sebagai instrumen utama dalam sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) . Ketika zonasi cagar budaya tidak terintegrasi secara presisi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah maupun Rencana Detail Tata Ruang, situs sejarah berpotensi tidak terbaca dalam sistem, sehingga membuka peluang legalisasi pemanfaatan ruang yang destruktif. Fragmentasi kelembagaan, ego sektoral, serta minimnya interoperabilitas data memperparah kegagalan pengendalian ruang, sebagaimana tercermin pada berbagai kasus di Borobudur, Kota Lama Semarang, Trowulan, dan Yogyakarta. Melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, artikel ini menemukan bahwa akar persoalan terletak pada benturan paradigma, ketidakharmonisan substansi zonasi, serta absennya integrasi sistem izin. Kajian ini menawarkan strategi harmonisasi melalui integrasi substansi zonasi cagar budaya ke dalam RDTR, rekonstruksi prosedur OSS agar mewajibkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya pada tahap KKPR, serta penguatan infrastruktur data melalui Kebijakan Satu Peta. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi norma bukan sekadar penyelarasan administratif, melainkan agenda rekayasa sosial untuk memastikan pembangunan berjalan tanpa mengorbankan warisan sejarah bangsa.
Co-Authors Aidah, Kiki Nur Alverina, Lufita Anggriani, Rita Azmi, Chairanda Al Barus, Risky Akbar Cindy Pratiwi, Cindy Dalimunthe, Huzraimahasri Aminatitassya Dany Try Hutama Hutabarat Delardi, Egi Manurung, Suntika Dewi Nasution, Emmi Rahmiwita Nasution, Emmi Rahmmiwita Pratiwi, Irda Rahayu, Rika Sinaga, Eva Erita Siregar, Siti Hajar Sri Mariani Suriani Suriani Syahfitri, Nanda Wahyuni, Devi Sri