Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

LEGAL PROTECTION FOR CUSTOMERS AGAINST PENALTY EXEMPTION CLAUSES IN STANDARD AGREEMENTS DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN INDONESIA Bahmid, Bahmid; Marqom, Ruzian; Siregar, Siti Hajar; Basuni, Zakiyah An Nisa’; Andalarl, Fahrul Azmi
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 25, No 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v25i1.3893

Abstract

This research is a theoretical study of the early repayment clause in standard banking credit agreements during the pandemic. The issue at hand is how standard agreements containing force majeure clauses are examined in light of theories of justice and the doctrine of abuse of circumstances during the COVID-19 pandemic. The research method used in this study is juridical-normative, with a legislative approach. In standard agreements, debtors are only given limited freedom to negotiate, which is associated with consumer protection. Creditors face potential gains and losses due to early repayments, while debtors are constantly at risk of suffering losses, thus undermining fairness. Therefore, the government must intervene to protect society by establishing regulations that can rectify imbalances in banking credit agreements.Keywords: Protection, Agreement, Clause, Creditor, Debtor, BankLEGAL PROTECTION FOR CUSTOMERS AGAINST PENALTY EXEMPTION CLAUSES IN STANDARD AGREEMENTS DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN INDONESIA
Layanan Keuangan Tanpa Kantor (Laku Pandai) Sebagai Perkembangan Hukum Perbankan di Desa Bunut Seberang Kabupaten Asahan Nasution, Emmi Rahmmiwita; Pratiwi, Irda; Siregar, Siti Hajar; Delardi, Egi; Azmi, Chairanda Al; Bima, Meirad Arianza; Sinaga, Eva Erita
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 3 No. 3 (2023): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v3i3.392

Abstract

Layanan Keuangan Tanpa Kantor yang dapat disebut juga dengan istilah Laku Pandai merupakan salah satu perkembangan dari hukum perbankan. Peraturan mengenai laku pandai ini adalah peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2022 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif yang dalam hal ini merespon perkembangan pelayanan di bidang perbankan. Ditinjau dari sisi manfaatnya serta tujuan dari layanan perbankan tanpa kantor ini adalah dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan mudah, cepat, efektif dalam bertransaksi. Sebagai contoh Layanan Keuangan Tanpa Kantor adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan BRILink-nya. Pemilihan BRILink dikarenakan banyaknya pengguna (agen) dari Laku Pandai tersebut di Asahan. Terutama pada desa-desa yang jauh dari kota dapat memanfaatkan Laku pandai sebagai sarana. Oleh karena itu tim pengabdian tertuju pada desa bunut seberang kabupaten asahan sebagai mitra sasaran. Sebagai kesimpulannya bahwa dengan adanya layanan keuangan tanpa kantor (Laku Pandai) memberikan kemudahan bagi para nasabah bank dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat khususnya di daerah pedesaan, dan dengan adanya Laku Pandai membuktikan adanya perkembangan dari materi hukum perbankan, sehingga keterkaitan antara aturan hukum, lembaga keuangan bank dan teknologi tidak dapat dipisahkan menjadi satu kesatuan untuk menuju mayarakat yang sejahtera.