Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal ADAM : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Harahap, Kasmuddin
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
SUATU KAJIAN KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMOKRATIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME Harahap, Kasmuddin
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 11 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i11.2024.4839-4848

Abstract

Keberadaan kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dan hukum yang lebih tinggi, serta kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD, menyulitkan transparansi kebijakan daerah yang demokratis dalam pemerintahan yang bersih tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme. Gabungan antara penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif digunakan dalam metode penelitian. Metode penelitian hukum empiris melibatkan wawancara mendalam serta observasi, dengan data yang disusun dan dievaluasi secara kualitatif. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum di analisis secara normatif dengan menggunakan pendekatan historis, komparatif, peraturan perundang-undangan, dan konseptual, sesuai kebutuhan. Hasil kajian dan diskusi menunjukkan bahwa Perda tentang partisipasi masyarakat dalam mengkritisi kebijakan di Pemda Padang Lawas masih sedang dikaji oleh eksekutif; ada upaya untuk mendorong partisipasi kritis dan konstruktif melalui Musrenbangdes serta penggunaan HP dalam pemerintahan yang bersih. Indikasi praktik KKN tidak hanya terjadi di pemerintah pusat tapi juga di Pemda; partisipasi masyarakat penting untuk mencegah KKN dalam kebijakan daerah. Keterbukaan penting untuk pendidikan politik rakyat daerah dan kebijakan daerah yang partisipatif. Penggunaan wewenang yang tidak tepat dalam perencanaan kebijakan daerah bisa berakibat fatal, sehingga partisipasi masyarakat diperlukan. Hak asasi warga harus dilindungi secara hukum dalam menghadapi setiap kebijakan daerah.
PEMANFAATAN TEKNOLOGI UNTUK MENINGKATKAN PELUANG USAHA BAGI GENERASI MUDA DI DESA SIALAGUNDI Nasution, Hanifah Nur; Siregar, Lukman Hakim; Fauzi, Rahmad; Ermawita, Ermawita; Zainy, Ahmad; Harahap, Arsyad; Siregar, Hotmaida Lestari; Nasution, Sari Wahyuni Rozi; Sari, Lia Purnama; Rambey, Mara Judan; Lubis, Ilham Sahdi; Harahap, Kasmuddin
Jurnal ADAM : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 2 (2023): Vol. 2 No. 2 Edisi Agustus 2023
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/adam.v2i2.1632

Abstract

Sosisalisasi di Desa ini telah dilaksanakan pada bulan Mei 2023, yang berlokasi di desa Sialagundi, Kecamatan Sipirok. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) ini dilaksanakan karena kami melihat terdapat ketertinggalan yang cukup signifikan dalam pengetahuan akan perkembangan teknologi khususnya di Desa Sialagundi yang mengakibatkan para warga di desa tersebut belum sepenuhnya dapat menikmati layanan maupun kemudahan yang sudah di nikmati oleh khalayak ramai di luar desa tersebut. Yang dimana kami menggunakan media pembelajaran interaktif sebagai alat bantu pemaparan pengabdian ini. Metode pengabdian pada masyarakat ini dilakukan untuk melihat dan menilai sejauh mana masyarakat memahami teknologi yang digunakan setiap hari terutama gadget. Menurut masyarakat setempat dengan dilakukan pemaparan dan sosialisasi hari ini itu sangat membantu untuk pemahaman dan pengetahuan teknologi guna pakai untuk kehidupan sehari hari baik membantu dari segi ekonomis dan membantu anak anak dalam pembelajaran. Dengan adanya kegiatan ini sedikit membantu untuk mempermudah masyarakat dalam memahami materi yang dipelajari dengan adanya model pembelajaran yang menarik sehingga menarik minat masyarakat dalam belajar baik kalangan dewasa maupun anak-anak. Selama berlangsungnya kegiatan, pengabdian dilakukan dalam bentuk sosialisasi cara pembelajaran menyenangkan di desa agar hasil evaluasi nilai masyarakat baik oleh karena itu adapun metode teknologi ini ini agar mempermudah masyarakat dalam mengerti dan memahami pembelajaran yang telah di pelajari. Setelah pengabdian selesai, masyarakat jadi tahu bahwa belajar bukan hanya memperhatikan, menulis dan mendengarkan saja, tetapi dengan adanya teknologi handphone yang sering digunakan belajar menjadi lebih menyenangkan dan lebih mudah di pahami dan diingat. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan peran aktif dan antusiasme mereka dalam melaksanakan kegiatan. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian di desa ini di antara nya untuk mengajarkan dan mengajak masyarakat belajar agar lebih santai dengan menggunakan teknologi yang mereka miliki saat ini.
SUATU KAJIAN KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMOKRATIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME Harahap, Kasmuddin
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 11 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i11.2024.4839-4848

Abstract

Keberadaan kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dan hukum yang lebih tinggi, serta kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD, menyulitkan transparansi kebijakan daerah yang demokratis dalam pemerintahan yang bersih tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme. Gabungan antara penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif digunakan dalam metode penelitian. Metode penelitian hukum empiris melibatkan wawancara mendalam serta observasi, dengan data yang disusun dan dievaluasi secara kualitatif. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum di analisis secara normatif dengan menggunakan pendekatan historis, komparatif, peraturan perundang-undangan, dan konseptual, sesuai kebutuhan. Hasil kajian dan diskusi menunjukkan bahwa Perda tentang partisipasi masyarakat dalam mengkritisi kebijakan di Pemda Padang Lawas masih sedang dikaji oleh eksekutif; ada upaya untuk mendorong partisipasi kritis dan konstruktif melalui Musrenbangdes serta penggunaan HP dalam pemerintahan yang bersih. Indikasi praktik KKN tidak hanya terjadi di pemerintah pusat tapi juga di Pemda; partisipasi masyarakat penting untuk mencegah KKN dalam kebijakan daerah. Keterbukaan penting untuk pendidikan politik rakyat daerah dan kebijakan daerah yang partisipatif. Penggunaan wewenang yang tidak tepat dalam perencanaan kebijakan daerah bisa berakibat fatal, sehingga partisipasi masyarakat diperlukan. Hak asasi warga harus dilindungi secara hukum dalam menghadapi setiap kebijakan daerah.
Co-Authors Ermawita, Ermawita Harahap, Arsyad lubis, ilham sahdi MARA JUDAN RAMBEY Nasution, Hanifah Nur Nasution, Sari Wahyuni Rozi Rahmad Fauzi Sari, Lia Purnama Siregar, Hotmaida Lestari Siregar, Lukman Hakim ZAINY, AHMAD