Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal SOLMA Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ENLEKTURER: Journal of Islamic Studies
Nuribadah
Unknown Affiliation
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Adil, Transparan, dan Berkualitas Nuribadah; Muksalmina
ENLEKTURER: Journal of Islamic Studies Vol. 2 No. 2 (2024): Enlecturer: Journal of Islamic Studies
Publisher : Enlightenment Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71036/ejis.v2i2.350

Abstract

The number of cases of violations that occurred in the process and implementation of elections, both administrative violations, election crimes, violations of the election organizers' code of ethics, Disputes between Election Participants (PSAP), Election Contestant Disputes with Election Organizers (PSPP). This research was created to analyze election law enforcement in Indonesia, with a focus on disputes that occur between election contestants (PSAP), disputes between election contestants and election organizers (PSPP), which are based on constitutional law, associated with theories which is relevant. In this study, the authors used a normative juridical method by analyzing data through a review of literature or secondary data which included primary legal raw materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, both in the form of documents and applicable laws and regulations related to normative juridical analysis. implementation. election and election law. The results of the study show that: Election law enforcement and settlement is carried out by Bawaslu, Provincial Bawaslu, and Regency/Municipal Bawaslu with the authority to settle election process disputes and processes according to their respective levels, with the process of receiving requests, reviewing requests through formal verification and material verification, conduct mediation between disputing parties, conduct adjudication between disputing parties and decide. Bawaslu accepts the PSPP request as a result of the issuance of a KPU decision in the form of a Decree and/or Minutes. So that the elections to be held in 2024 can run according to the applicable laws and regulations. It is recommended that in upholding election law, election administration (KPU), Bawaslu and election participants, they must be able to guarantee free and fair elections, by guaranteeing the constitutional rights of all parties in a proportional and fair, honest and fair manner, as well as election results. which legitimizes the presence of leaders in accordance with the people's choice.
Putusan Efektivitas Sosialisasi Sidang Itsbat Nikah dalam Tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Aceh Utara Sari, Elidar; Kurniasari, Tri Widya; Nuribadah; Thani, Shira; Rahman, Arif; Faisal, Faisal
Jurnal SOLMA Vol. 13 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA Press)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22236/solma.v13i3.16427

Abstract

Background: Untuk menghindari terhalangnya akses pemenuhan hak anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan maka dapat dilakukan Itsbat Nikah di Mahkamah Syariah agar perkawinannya tercatat di KUA. Pengabdian (PKM) ini dilakukan agar warga di Kabupaten Aceh Utara yang belum mencatatkan perkawinannya di KUA mengajukan sidang Itsbat Nikah untuk dapat melengkapi administrasi kependudukannya. Metode: Service Learning (SL) melibatkan pengalaman praktis, pembelajaran akademik dan keterlibatan masyarakat. SL mengintegrasikan secara langsung Hukum Administrasi Negara (HAN). Hasil: Mengidentifikasi persoalan-persoalan terkait masih adanya perkawinan yang tidak tercatat di KUA. Selain karena masih ada yang belum memahami pentingnya tertib administrasi kependudukan bagi pemenuhan hak yang dimilikinya sebagai warga negara, ternyata masih ada juga yang menganggap bahwa keabsahan perkawinan itu cukup secara agama saja. Dengan adanya Modul Administrasi Kependudukan maka masyarakat akan dapat lebih mudah melengkapi dokumen administrasi kependudukannya. Kesimpulan: Putusan Itsbat Nikah dari Mahkamah Syariah/Pengadilan Agama tidak hanya menjadi bukti bahwa negara mengakomodir pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi suami, istri, dan anak dalam pernikahan yang belum tercatat di KUA, tetapi juga memperkaya pemahaman tentang kebijakan inklusif yang menjamin perlindungan hak identitas seluruh anggota keluarga serta memperluas studi hukum perkawinan dan kependudukan di Indonesia.
PERAN SEKSI PENGELOLA TAMAN NASIONAL WILAYAH III BLANGKEJEREN TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN ILEGAL KULIT DAN TULANG HARIMAU SUMATERA Hawani; Nuribadah; Yusrizal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21285

Abstract

Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum merupakan tujuan utama hukum. Kawasan Ekosistem Leuser, sebagai habitat penting, menghadapi ancaman serius akibat perdagangan ilegal kulit dan tulang harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae), spesies yang kini terancam punah. Perburuan liar terus menurunkan populasinya karena tingginya permintaan pasar. Penelitian ini bertujuan mengkaji metode yang digunakan oleh Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah III Blangkejeren dalam menangani perdagangan ilegal tersebut di Taman Nasional Gunung Leuser. Pendekatan yang digunakan adalah hukum empiris, yaitu mengkaji penerapan hukum di lapangan melalui studi sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPTN III Blangkejeren berperan penting dalam melindungi ekosistem Leuser—salah satu hutan hujan tropis terakhir di dunia yang menjadi habitat berbagai spesies endemik, seperti harimau Sumatera, gajah, dan orangutan. Perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi, termasuk kulit dan tulang harimau Sumatera, diatur dalam UU No. 32 Tahun 2024 tentang KSDAHE. Pasal 40A huruf h menyatakan bahwa perdagangan tanpa izin, termasuk melalui media elektronik, dikenai sanksi pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda kategori IV hingga VII.
TINDAK PIDANA NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI TANPA IZIN USAHA (Studi Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lsm) Rahmatia Ulfa; Ummi Kalsum; Nuribadah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21719

Abstract

Pengaturan hukum tentang izin usaha minyak dan gas bumi tertuang dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyebutkan bahwa kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana serta menganalisis penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana niaga bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin usaha dalam putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lsm. Jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Penelitian ini bersifat deskriptif yang bersumber dari data sekunder melalui studi kepustakaan dengan permasalahan yang teliti berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.  Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara Nomor  48/Pid.Sus/2024/PN Lsm yaitu atas dasar pertimbangan yang bersifat yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis pada Putusan tersebut berdasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan didalam persidangan. Pertimbangan non yuridis pada perkara ini yaitu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Penerapan pidana materil menurut peneliti kurang tepat, karena pada faktanya yang terjadi adalah tidak hanya pengangkutan dan niaga tetapi juga ada penyimpanan tanpa izin usaha. Sehingga seharusnya dakwaan yang terbukti adalah Pasal 55 jo. Pasal 53 huruf c Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Selanjutnya Hakim dalam memutus perkara hendaknya mempertimbangkan putusan didasarkan atas penerapan hukum materil dan formil yang lebih tepat diterapkan kepada pelaku supaya memberikan efek jera kepada pelaku sendiri serta oknum yang sering melakukan kegiatan ini.
Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis dalam Konteks Kebebasan Pers (Studi Putusan Nomor: 148/Pid.Sus/2021/PN.Lgs) Mayndha Yulista Sitorus; Elidar Sari; Nuribadah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21751

Abstract

Implementasi perlindungan hukum terhadap jurnalis sangat penting untuk menjamin kemerdekaan pers dan hak memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, perlindungan tersebut seringkali tidak berjalan efektif, terutama ketika menyangkut isu keamanan nasional, sehingga jurnalis kerap mengalami kriminalisasi atas karya jurnalistiknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap jurnalis belum diimplementasikan secara optimal. Penilaian terhadap adanya pelanggaran oleh jurnalis seharusnya dilakukan oleh Dewan Pers, bukan oleh aparat penegak hukum secara langsung. Dalam praktiknya, jurnalis masih menghadapi risiko hukum tanpa perlindungan yang semestinya. Oleh karena itu, disarankan agar hakim lebih berhati-hati dalam menjatuhkan putusan dan terlebih dahulu meminta pendapat Dewan Pers, serta jurnalis diharapkan menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik jurnalistik.
Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Dari Perundungan (Bullying) di Sekolah MTsN Nomor 4 Kabupaten Aceh Utara Fauzah Nur Aksa; Herinawati; Nuribadah; Jamidi
Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 4 (2024): Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14642580

Abstract

Perilaku bullying menjadi isu yang sering diperbincangkan saat ini. Perilaku ini justru sering ditemukan dalam lingkungan yang tidak seharusnya, seperti dalam lingkungan sekolah dan keluarga. Perilaku bullying merupakan tindakan agresif ataupun kasar yang dapat menimbulkan konflik bagi pelaku dan korbannya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan tindakan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan edukasi, pendampingan dalam bentuk penyuluhan serta pencegahan perundungan kepada siswa MTsn Nomor 4 Aceh Utara, agar tidak melakukan tindakan bullying di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini berupa pemberian materi dalam bentuk penyuluhan dalam bentuk ceramah serta tanya jawab .Adapun hasil kegiatan penyuluhan/sosialisasi menunjukkan bahwa siswa sangat termotivasi dan antusias dalam proses kegiatan penyuluhan serta dapat memahami materi dan informasi yang disampaikan oleh pemateri. Implikasi dari kegiatan ini agar siswa menyadari akan dampak negatif dari perilaku bullying serta bertanggung jawab dalam upaya mencegah perilaku tersebut dalam lingkungan sehari-hari.
Co-Authors Arif Rahman Elidar Sari Elidar Sari Faisal Faisal Fauzah Nur Aksa Hawani Herinawati Jamidi, Jamidi Mayndha Yulista Sitorus Nurwijayanti Rahmatia Ulfa Thani, Shira Tri Widya Kurniasari Ummi Kalsum Yusrizal