Garuda - Garba Rujukan Digital

Studi Komparasi Regulasi Sertifikasi Halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Chulsum Layyinatul Chasanah; Shofiyullah Muzammil
Maslahah : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 1 (2025): Januari : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah
Publisher : STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59059/maslahah.v3i1.1947

Halal products are increasingly in demand by many people, not only in the national market but also in the international market. Indonesia has experienced an increase in the consumption rank of halal products from year to year. One of the indicators is the implementation of halal certificates. Halal certificates cannot be issued just like that without procedures and checks from the authorities. However, looking at the dynamics, halal certificates have experienced developments from time to time. These changes can be seen after the existence of Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee. The formulation of this problem is how is the comparison between the regulation of halal certificates by MUI and BPJPH? The purpose of this study is to determine the comparison of halal certificate regulations by MUI and BPJPH, namely before and after the issuance of the JPH Law. This research uses the Library study method with various sources that support the object of research. The primary data source of this research is Law No.33 of 2014, MUI Fatwa, and its official website. Secondary data sources are from journals, theses, and related theses. The result of this research is that there are similarities and differences between the regulation of halal certificates by MUI and BPJPH. The difference is not only in the content of the regulation, but also in the halal logo issued. This logo is not just a picture, but more than that, it has a deep philosophy. Keywords: BPJPH, Halal, Certificate, MUI Halal products are increasingly in demand by many people, not only in the national market but also in the international market. Indonesia has experienced an increase in the consumption rank of halal products from year to year. One of the indicators is the implementation of halal certificates. Halal certificates cannot be issued just like that without procedures and checks from the authorities. However, looking at the dynamics, halal certificates have experienced developments from time to time. These changes can be seen after the existence of Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee. The formulation of this problem is how is the comparison between the regulation of halal certificates by MUI and BPJPH? The purpose of this study is to determine the comparison of halal certificate regulations by MUI and BPJPH, namely before and after the issuance of the JPH Law. This research uses the Library study method with various sources that support the object of research. The primary data source of this research is Law No.33 of 2014, MUI Fatwa, and its official website. Secondary data sources are from journals, theses, and related theses. The result of this research is that there are similarities and differences between the regulation of halal certificates by MUI and BPJPH. The difference is not only in the content of the regulation, but also in the halal logo issued. This logo is not just a picture, but more than that, it has a deep philosophy.

Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam Perspektif Yuridis Chulsum Layyinatul Chasanah; Shofiyullah Muzammil
Maslahah : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 1 (2025): Januari : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah
Publisher : STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59059/maslahah.v3i1.2022

The Halal Product Guarantee Administering Body (BPJPH) is an official institution that has been authorized based on the mandate of Law no. 30 of 2014 concerning Halal Product Guarantees. BPJPH has high authority in implementing halal certification. Halal certification is mandatory for halal business actors in Indonesia. This research aims to find out how the halal certification process is carried out by BPJPH and the reasons behind why BPJPH implements regulations like this. The research method used is qualitative with a juridical or normative legal approach. This research is included in library research or library research by reviewing literature that is appropriate to the research object. The data sources used are the Halal Product Guarantee Law (UU JPH) and its derivatives and the official BPJPH account which is normative and can be accessed by the public. The research results show that halal certification by BPJPH is carried out in two ways, namely independently/regularly and self-declare. Each has a different halal certification flow. The legal basis for implementing halal certification by BPJPH is Law no. 30 of 2014 concerning Halal Product Guarantees, Government Regulation Number 31 of 2019 concerning Implementation of Halal Product Guarantees, Minister of Religion Regulation Number 26 of 2019 concerning Procedures for Halal Certification, and BPJPH Regulation Number 61 of 2022 concerning SOPs for Halal Certificate Application Services at BPJPH.

Pasar Halal Dan Pemajuan Produk Umat Islam Perspektif Teori Deprivasi: Studi Kasus Produk HNI-HPAI: Halal Market and Promotion of Muslim Products from the Perspective of Deprivation Theory: A Case Study of HNI-HPAI Products Hariyanto; Shofiyullah Muzammil; Muhammad Munir Sajali Harahap
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 6 No. 6: JUNI 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v6i6.3657

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pasar halal, pemajuan produk umat Islam dengan kacamata teori deprivasi dengan fokus pada studi kasus HNI-HPAI di Pekanbaru, Riau. Pasar halal dan pemajuan produk umat Islam telah menjadi topik penting dalam konteks global saat ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori deprivasi untuk memahami motivasi dan keputusan konsumen Muslim dalam mencari produk halal serta memajukan produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam Metode penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui wawancara dengan konsumen produk HNI-HPAI di Pekanbaru, Riau. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan Metode analisis tematik. Hasil temuan penelitian ini menemukan bahwa produk halal HNI HPAI muncul sebagai alternatif yang memenuhi kebutuhan umat Muslim yang merasa terdeprivasi oleh produk non-Muslim. Dengan memastikan kepatuhan terhadap standar syariah Islam, produk halal ini memberikan kenyamanan dan keyakinan kepada umat Muslim dalam mengonsumsi produk sesuai dengan keyakinnya. Selain itu, persepsi diskriminasi dan ketidakadilan ekonomi juga memicu perasaan terdeprivasi pada masyarakat Muslim. Dalam konteks ini, produk HNI-HPAI dipilih sebagai respons terhadap dominasi produk non-Muslim di pasar internasional. Umat Muslim juga terpengaruh oleh luka sejarah dan konflik dengan keyakinan agama tertentu sehingga membuat umat muslim mencari alternatif produk yang sesuai dengan identitas dan nilai-nilai agamanya.

Revitalisasi Konsep Haram Li Ghairihi dalam Penetapan Hukum Transaksi Jual-Beli Produk Terafiliasi Israel (Implementasi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023) Mohamad Abdul Hanif; Shofiyullah Muzammil
Al Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan Vol. 9 No. 1 (2025): Al-Iman Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Publisher : STID Raudlatul Iman Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Sampai detik ini konflik antara Israel dan Palestina atau lebih tepatnya genosida Israel terhadap warga sipil Palestina belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi kemanusiaan berupaya semaksimal mungkin untuk membantu Palestina agar lepas dari cengkeraman Israel sehingga rakyatnya dapat hidup aman dan nyaman. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia sangat beragam mulai dari upaya diplomatik dalam konferensi internasional hingga seruan dan ajakan meninggalkan produk-produk yang teridentifikasi mendukung Israel. MUI melalui Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 menunjukkan dukungannya kepada rakyat Palestina sebagai saudara sesama muslim juga untuk persaudaraan kemanusiaan dengan mengimbau seluruh masyarakat Indonesia utamanya yang muslim untuk berupaya semaksimal mungkin menghindari transaksi jual beli produk terafiliasi kepada Israel sebagai bentuk jihad atau perjuangan yang paling realistis dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hukum transaksi jual-beli produk terafiliasi kepada Israel di Indonesia berdasarkan perspektif hukum fikih menyikapi adanya fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual-beli produk terafiliasi kepada Israel di Indonesia hukumnya haram berdasarkan perspektif hukum fikih jika nyata-nyata mendukung Agresi Israel. Hal ini didasarkan pada Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 yang mengharamkan segala bentuk transaksi ekonomi dengan entitas yang terafiliasi dengan negara Israel. Fatwa tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa negara Israel telah melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Palestina, sehingga transaksi ekonomi dengan entitas terafiliasi Israel dianggap sebagai bentuk dukungan tidak langsung terhadap rezim pendudukan Israel di Palestina. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia, khususnya terkait dengan isu transaksi ekonomi dengan entitas yang terafiliasi dengan negara yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

Revitalisasi Konsep Haram Li Ghairihi dalam Penetapan Hukum Transaksi Jual-Beli Produk Terafiliasi Israel (Implementasi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023) Mohamad Abdul Hanif; Shofiyullah Muzammil
Al Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan Vol. 9 No. 1 (2025): Al-Iman Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Publisher : STID Raudlatul Iman Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Sampai detik ini konflik antara Israel dan Palestina atau lebih tepatnya genosida Israel terhadap warga sipil Palestina belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi kemanusiaan berupaya semaksimal mungkin untuk membantu Palestina agar lepas dari cengkeraman Israel sehingga rakyatnya dapat hidup aman dan nyaman. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia sangat beragam mulai dari upaya diplomatik dalam konferensi internasional hingga seruan dan ajakan meninggalkan produk-produk yang teridentifikasi mendukung Israel. MUI melalui Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 menunjukkan dukungannya kepada rakyat Palestina sebagai saudara sesama muslim juga untuk persaudaraan kemanusiaan dengan mengimbau seluruh masyarakat Indonesia utamanya yang muslim untuk berupaya semaksimal mungkin menghindari transaksi jual beli produk terafiliasi kepada Israel sebagai bentuk jihad atau perjuangan yang paling realistis dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hukum transaksi jual-beli produk terafiliasi kepada Israel di Indonesia berdasarkan perspektif hukum fikih menyikapi adanya fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual-beli produk terafiliasi kepada Israel di Indonesia hukumnya haram berdasarkan perspektif hukum fikih jika nyata-nyata mendukung Agresi Israel. Hal ini didasarkan pada Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 yang mengharamkan segala bentuk transaksi ekonomi dengan entitas yang terafiliasi dengan negara Israel. Fatwa tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa negara Israel telah melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Palestina, sehingga transaksi ekonomi dengan entitas terafiliasi Israel dianggap sebagai bentuk dukungan tidak langsung terhadap rezim pendudukan Israel di Palestina. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia, khususnya terkait dengan isu transaksi ekonomi dengan entitas yang terafiliasi dengan negara yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

Beyond Paul Feyerabend's Epistemology: Implications of Anything Goes and Proliferation Theory in Interfaith Dialogue Thaufiq Hidayat; Shofiyullah Muzammil
WARAQAT : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Vol. 10 No. 1 (2025): Waraqat: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51590/waraqat.v10i1.1056

The concepts proposed by Paul Feyerabend have great relevance in interfaith dialogue, especially in the era of globalization. This idea is very much needed because the flow of developments in the era of religion makes religion increasingly plural and dynamic, so the potential for conflict will be more significant. Not infrequently, many worrying cases arise from differences in belief or faith. This article uses qualitative research methods with literature studies to explore the concepts of "Anything Goes" and "Proliferation Theory" by Paul Feyerabend and their implications in interfaith dialogue. Data were collected through a literature review that included books, journal articles, and other relevant academic sources. Data analysis was carried out descriptively with a content analysis approach, identifying the main themes, key concepts, and theoretical implications that support the diversity of perspectives in interfaith dialogue. This study found that both of Feyerabend's theories encourage recognizing and accepting the diversity of perspectives and interpretations in religious practice, acknowledging that no method or perspective holds absolute truth. By accepting the plurality of views, interfaith dialogue can achieve a deeper understanding of the complexity of human spirituality, enriching the exploration of universal values that underlie various religious traditions. In addition, the methodological flexibility offered by these concepts allows for the inclusion of multiple perspectives and creative approaches, creating space for non-traditional approaches that can overcome the limitations of conventional methodologies and stimulate innovation in engaging in interfaith dialogue.

APLIKASI QAWA'ID FIQHIYYAH DALAM FATWA KONTEMPORER Firdaus, Muh. Nur Ridho Chaerul; Mohamad Abdul Hanif; Muh. Nur Fithri Dahlan; Shofiyullah Muzammil
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 2 (2025): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.54006

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aplikasi qawa’ide fiqhiyyah dalam fatwa kontemporer serta tantangan penerapannya dalam konteks lintas budaya dan hukum negara. Metode kualitatif digunakan sebagai metode penelitian, dengan menggunakan pendekatan studi Pustaka dan pendekatan deskriptif analisis. Studi pustaka merupakan penelitian dengan data premier dan data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan, dan sumber tersebut berupa jurnal, buku, artikel, berita yang dapat dijadikan sebagai data untuk melakukan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan cara mengumpulkan kitab dan jurnal mengenai qawaid fiqhiyyah dan juga artikel terkait dengan implementasi qawaid fiqhiyyah dalam fatwa kontemporer. Hasil penelitian ini adalah bahwa qawa’id fiqhiyyah diaplikasikan dalam fatwa kontemporer, contohnya dalam keuangan Islam ada fintech dan ijarah muntahiyah bi at-tamlik, di teknologi ada rekayasa genetika dan blockchain serta di bioetika ada transplantasi organ dan euthanasia. Beberapa tantangan penerapannya dalam konteks lintas budaya dan hukum negara yaitu; qawa’id fiqhiyyah perbandingan mazhab, contoh-contoh yang kurang berkembang, otoritas qawaid fiqhiyyah, qaidah fiqhiyyah dan problem kepastian hukum. Kata Kunci: Qawa’id Fiqhiyyah, Aplikasi Qawa’id Fiqhiyyah, Fatwa Kontemporer Abstract This research aims to find out the application of qawa'ide fiqhiyyah in contemporary fatwas as well as the challenges of its application in the context of cross-cultural and state law. The qualitative method is used as a research method, using a literature study approach and a descriptive analysis approach. Literature study is research with primary data and secondary data obtained from library sources, and these sources are in the form of journals, books, articles, news that can be used as data to conduct research. The data collection technique is by collecting books and journals about qawaid fiqhiyyah and also articles related to the implementation of qawaid fiqhiyyah in contemporary fatwas. The result of this research is that qawa'id fiqhiyyah is applied in contemporary fatwas, for example in Islamic finance there is fintech and ijarah muntahiyah bi at-tamlik, in technology there is genetic engineering and blockchain and in bioethics there is organ transplantation and euthanasia. Some of the challenges of its application in the context of cross-cultural and state law are; qawa'id fiqhiyyah mazhab comparison, less developed examples, qawa'id fiqhiyyah authority, qaidah fiqhiyyah and legal certainty problems. Keywords: Qawa'id Fiqhiyyah, Application Of Qawa'id Fiqhiyyah, Contemporary Fatwa.

Hukum Terapi Berbasis Stem Cell Darah Tali Pusat Dengan Pendekatan Ilhaq Al-Masail Bi Nazhairiha Dalam Madzhab Syafi’i Maryanto, Lilik; Shofiyullah Muzammil
Al-Maqrizi: Jurnal Ekonomi Syariah dan Studi Islam Vol. 3 No. 1 (2025): Al-Maqrizi: Jurnal Ekonomi Syariah dan Studi Islam
Publisher : ekonomi syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/amq.v3i1.46469

Dalam dekade terakhir, terapi sel punca telah menjadi bidang penelitian yang sangat berkembang karena potensinya dalam mengobati berbagai penyakit degeneratif dan gangguan sistem imun. Namun, hukum mengenai penggunaannya masih menjadi perdebatan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum terapi berbasis sel punca yang diperoleh dari darah tali pusat dalam perspektif syari’ah. Jenis penelitian ini merupakan library research (studi pustaka) dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Pendekatan konsep Ilhaq Al-Masail Bi Nazhairiha diterapkan untuk mengetahui hukum terapi stem cell dari darah tali pusat menurut perspektif syariah yang hanya dibatasi pada contoh-contoh kasus yang terdapat di dalam madzhab Syafi’i. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti kitab-kitab fiqih, jurnal, buku, laporan resmi, maupun dokumen dokumen lainnya yang kredibel dan relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum terapi berbasis sel punca darah tali pusat bayi yang sudah meninggal secara allotransplantasi diperbolehkan dengan empat syarat, yaitu: (1) dalam keadaan darurat, (2) tidak ada alternatif pengobatan lain, (3) harus atas pengetahuan kedokteran yang kredibel, dan (4) derajat resepien tidak boleh lebih rendah dari pendonor. Sedangkan terapi secara allotransplantasi dari bayi yang masih hidup diperbolehkan apabila sumber sel punca diperoleh dari bayi yang ghoiru ma’shum dengan memenuhi empat syarat di atas. Sebaliknya apabila diperoleh dari bayi yang ma’shum maka mutlak tidak diperbolehkan. Terapi secara autotranplantasi diperbolehkan apabila memenuhi empat syarat di atas serta mempertimbangkan kaidah akhofu ad-dhararain. Adapun terapi stem cell tali pusat untuk tujuan mempercantik penampilan maka diharamkan secara mutlak.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search