Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Titian: Jurnal Ilmu Humaniora Journal Liaison Academia and Society Innovative: Journal Of Social Science Research Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman
Siregar, Bonanda Jafatani
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Pencantuman Sertifikat Halal Tanpa Izin Badan Pengelola Jaminan Produk Halal Harahap, Syahrul Bakti; Saragih, Alkausar; Siregar, Bonanda Jafatani
Titian: Jurnal Ilmu Humaniora Vol. 7 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/titian.v7i2.30719

Abstract

Halal certificate is a business license for halal product managed by BPJPH based on written Halal Fatwa Issued by the MUI, (Article, 1 paragraph (10) of law No. 33 of 2014, conserving halal product assurance. This research concerns the giving administrative sections for the inclusion of halal certificates without BPJPH permission. Method used in this research is legal research method normative juridical, is a type of approach in legal research which provides a normative point of view, is a type of approach in legal research that provides problem analysis from aspects of legal concepts. The background or in norming.  Research result imposing administrative sanction against the inclusion of halal certificates without BPJPH permission. Abstract Sertifikat halal adalah izin usaha untuk produk halal yang dikelola oleh BPJPH berdasarkan Fatwa Halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI, (Pasal, 1 ayat (10) undang-undang No. 33 tahun 2014, tentang jaminan produk halal. Penelitian ini membahas tentang pemberian bagian administrasi untuk pencantuman sertifikat halal tanpa izin BPJPH. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu tipe pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang normatif, yaitu suatu tipe pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan analisis masalah dari aspek konsep-konsep hukum. Latar belakang atau dalam pembuatan norma.  Hasil penelitian penjatuhan sanksi administratif terhadap pencantuman sertifikat halal tanpa izin BPJPH.
Character Education Through Inspirational Activities in the Nusantara Module Course in the Independent Student Exchange Program Saragih, Alkausar; Batubara, Ismed; Ali, Rahmadi; Siregar, Bonanda Jafatani; Purba, Nelvitia
Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman Vol. 14 No. 3 (2024): Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/ji.v14i3.6317

Abstract

Inspiration is one of the sub-discussions in implementing the Indonesian archipelago module in the independent student exchange program. This activity presents an inspiring figure from the area, whether a cultural figure, politician, official, or someone considered capable of inspiring students. This research aims to see what character education students receive during this activity. The sample for this research was 23 students participating in the second class of the 2022 independent student exchange program from several regions in Indonesia. This research method is qualitative descriptive research with data collection techniques through observation, interviews, and direct involvement in inspirational activities. In this inspirational activity, inviting a central figure who can provide insight, experiences, and tips so that this figure can be successful and become famous is very important as motivation and encouragement to the participants when they later achieve success in life. The character education obtained in this activity is the religious character, independence, tenacity, hard work, courage, discipline, never giving up, optimism, and cooperation.
Sosialisasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Sertifikasi Halal Di Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Harahap, Syahrul Bakti; Saragih, Alkausar; Siregar, Bonanda Jafatani
Journal Liaison Academia and Society Vol 3, No 4 (2023): Desember 2023
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58939/j-las.v3i4.676

Abstract

Sertifikasi halal merupakan kewajiban bagi pengusaha (produsen) yang berusaha dibidang makanan dan minuman saat ini, yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat muslim tentang kehalalan suatu produk makanan  yang dijual belikan untuk di  dikosumsiya masyarakat. Sehingga dengan adanya sertifikasi halal dan logo halal dalam suatu produk makanan maka masyarakat terhidar dari makanan yang tidak halal (haram). Pengabdian masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 33 Tahu 2014 tentang jaminan roduk halal, di Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan, dengan tujuan memberikan pengetahuan tentang hukum, serta sikap pola prilaku hukum  tentang sertifikasi halal dan logo halal kepada masyarakat. Metode kegiatan yang dilakukan dalam pengabdian masyarakat ini dengan ceramah dan diskusi interaktif kepada masyarakat tentang bagaimana prosedur izin setifikasi halal dan pencatuman logo halal pada kemasan makanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.  Kata Kunci: Sosialisasi, UU No. 33 Tahun 2014, Setifikat Halal
Juridical Aspects of Issuance of Halal Certification in Indonesia Harahap, Syahrul Bakti; Saragih, Alkausar; Siregar, Bonanda Jafatani
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11226

Abstract

Aktifitas bisnis dalam Islam dikendalikan oleh aturan-aturan syariat yakni tentang halal dan haram, baik dari cara memeroleh harta maupun  cara memanfaatkannya. Aturan dan prinsip halal dan haram ini tidak ada dalam kegiatan bisnis di luar dari selain Islam. Secara ekonomi Potensi Undang-undang JPH, sangat besar. Apalagi dalam indikator  global ekonomi Islam, yang diterbitkan oleh State of the Global Islamic economy Report (GIER) 2018/19.  Malasyia dan UEA mendapat skor 127 dan 89. Mereka unggul jauh dari Bahrain (65), Arab Saudi (54), Oman (51), Yordania, Qatar, dan Pakistan (49), Kuwait (46), serta Indonesia (45) Bahkan secara khusus, Indonesia disebut telah berhasil melakukan lompatan  sehingga masuk dalam jajaran 10 (sepulu) besar negara yang memegang peranan dalam perekonomian Islam di dunia.Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yang hanya menggunakan data kepustakaan. Sedangkan sifat penelitian  adalah bersifat diskriftif, yang menggambarkan norma hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan Aspek Yuridis  Kewenangan Sertifikasi Halal di Indonesia. Hasil penelian yang dilakukan tentang Aspek Yuridis Kewenangan Serifikasi Halal di Indonesia disimpulkan, Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal secara aspek yuridis, pergeseran pengaturan sertifikasi halal   telah terjadi beberapa. Anatara lain pada Tahun 1967, Penandaan Label Haram menjadi otoritas Pemerintah melalui Depatemen Kesehatan Republik Indonesia (BPOM). Sampai Akhirnya terjadi gejolak ekonomi tentang halal produk minuman dan makanan. Dimana ummat Islam di Indonesia tidak percaya tentang kehalalan suatu produk makanan dan minuman kemasan. Pada Tahun 1985 Melalui SKB Menetri Agama dan Menteri Kesehatan Nomor 472/Menkes/SKB/VIII/1985. Melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kemudian mengalikan sertifikasi Halal kepada MUI. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia. Kembali mengalami perubahan, secara asfek yuridis pengaturan kewenangan  sertifikasi halal, yang mulai sejak tahun 1985 dipegang oleh MUI, kemudian efektif berlaku pada tahun 1994, maka setelah 2014, Kewenangan penerbitan sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kembali menjadi kewenangan Pemerintah melalui Kementerian Agama dalam hal ini Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Co-Authors Alkausar Saragih Ismed Batubara, Ismed Purba, Nelvitia Rahmadi Ali Saragih, Alkausar Syahrul Bakti Harahap