Articles
<![CDATA[ANALISA PENERAPAN PERHITUNGAN REKONSILIASI FISKAL TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL PADA PT XYZ ]]>
<![CDATA[Dariansyah, Deddy]]>
<![CDATA[ Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perbankan Vol 5, No 1 (2018): Account Vol 5 No 1 Juni 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Negeri Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (189.166 KB)
|
DOI: 10.32722/acc.v5i1.1793
<![CDATA[ABSTRACT LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL PADA PT XYZ Deddy Dariansyah Universitas IndraPrasta PGRIdeddyjogjazz@yahoo.co.id The calculation of fiscal reconciliation made by the company (taxpayer) due to differences in calculations,especially profit by commercial accounting and taxable profit (fiscal). to bridge the existence of differences incommercial financial statements and fiscal financial statements for more efficient then fiscal Financial Statementsprepared in tandem with commercial financial statements, meaning that although commercial or business financialstatements are prepared on the basis of business accounting principles, but the provision of taxation is dominantin the process of reporting the preparation of reports finance. The causes of differences in commercial financialstatements and fiscal financial statements are due to differences in accounting principles, accounting methods andprocedures, differences in income and expense recognition, as well as differences in income and expensetreatment.. In addressing the differences that occur between the Commercial Income Statement and the FiscalIncome Statement, based on the Financial Accounting Standards and the applicable tax law, based on the resultsof research and calculation analysis of the calculation of fiscal reconciliation to the Financial Statement of profit.Keywords : Reconciliation Fiscal, Financial Statement, Tax Law]]>
<![CDATA[Analisa Penerapan Perhitungan Rekonsoliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial ]]>
<![CDATA[Deddy Dariansyah]]>
<![CDATA[ Akuntabilitas Vol 11, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Accounting-Faculty of Economic and Business (FEB) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (482.371 KB)
|
DOI: 10.15408/akt.v11i2.8841
<![CDATA[The calculation of fiscal reconciliation made by the company (taxpayer) due to differences in calculations, especially profit by commercial accounting and taxable profit (fiscal). to bridge the existence of differences in commercial financial statements and fiscal financial statements for more efficient then fiscal Financial Statements prepared in tandem with commercial financial statements, meaning that although commercial or business financial statements are prepared on the basis of business accounting principles, but the provision of taxation is dominant in the process of reporting the preparation of reports finance. The causes of differences in commercial financial statements and fiscal financial statements are due to differences in accounting principles, accounting methods and procedures, differences in income and expense recognition, as well as differences in income and expense treatment.. In addressing the differences that occur between the Commercial Income Statement and the Fiscal Income Statement, based on the Financial Accounting Standards and the applicable tax law, based on the results of research and calculation analysis of the calculation of fiscal reconciliation to the Financial Statement of profit ]]>
<![CDATA[PENERAPAN NORMA PERHITUNGAN PAJAK NETTO BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA WILAYAH KERJA KANTOR PAJAK PRATAMA PASAR MINGGU ]]>
<![CDATA[deddy dariansyah]]>
<![CDATA[ Jurnal USAHA Vol 1, No 1 (2020): JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indraprasta PGRI Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30998/juuk.v1i1.291
<![CDATA[Peneliti ingin mengetahui apakah Wajib Orang Pribadi bergerak dibidang UMKM sudah menerapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto terhadap beberapa pekerja bebas tertentu, pada wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pasar Minggu. Dalam penelitian ini membahas mengenai Norma Penghitungan Penghasilan Neto terhadap terhadap Wajib Orang Pribadi mempunyai usaha sektor UMKM. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Pada penerapan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto terdapat dua permasalahan yaitu perbedaan interpretasi peraturan antara Direktorat Jenderal Pajak dan Wajib Pajak itu sendiri sehingga masih terdapat adanya ketidaktahuan wajib pajak terhadap peraturan tersebut. Hasil penelitian ini bahwa wajib Pajak sudah menerapkan pengaturan mengenai Norma Penghitungan Penghasilan Neto PER-17/PJ/2015 sesuai Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) masing-masing.]]>
<![CDATA[Penerapan SOP Program Pengampunan Pajak terhadap UMKM pada Wilayah Kecamatan Kramat Jati ]]>
<![CDATA[Deddy Dariansyah]]>
<![CDATA[ JABE (Journal of Applied Business and Economic) Vol 4, No 2 (2017): JABE ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (294.655 KB)
|
DOI: 10.30998/jabe.v4i2.2141
<![CDATA[Dengan telah diterbitkan Undang Undang No 11 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pengampunan Pajak, sangat penting dikarenakan masih banyak Wajib Pajak UMKM diwilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Kramat Jati yang belum melaporkan seluruh kekayaan baik berwujud maupun tidak berwujud pada SPT Tahun 2016. Berdasarkan Laporan Kantor Pelayanan Pajak Kramat Jati Wajib Pajak UMKM yang telah mengikuti Program Amnesti Pajak sesuai dengan prosedur sebanyak 1451, diharapkan uang dari tebusan amnesti pajak dapat tercapainya penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Kramat Jati pada tahun 2017. Agar dapat tercapainya penerimaan pada Pajak Kantor Pelayanan Pajak Kramat Jati terus meningkatkan kegiatan Ekstensifikasi Pajak, bermanfaat untuk menjaring Wajib Pajak UMKM baru dengan sistem jemput bola agar dapat mengikuti Program Pengampunan Pajak dapat berjalan dengan semestinya, sehingga Tax Ratio dapat meningkat setiap tahunnya.]]>
<![CDATA[Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Kualitas Pelayanan terhadap Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kramat Jati ]]>
<![CDATA[deddy dariansyah]]>
<![CDATA[ Sosio e-Kons Vol 10, No 2 (2018): Sosio e-Kons ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indraprasta PGRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (689.546 KB)
|
DOI: 10.30998/sosioekons.v10i2.2671
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana Pengaruh Displin Kerja, Motivasi dan Kualitas Pelayanan terhadap Kinerja pegawai pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kramat Jati Jakarta Timur. Metode penelitian ini menggunakan kajian pustaka dan survey lapangan dengan pendekatan analisis statistik regersi. Dengan menggunakan metode serta variabel- variabel tersebut diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang terjadi pada pegawai dilingkunganpada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kramat Jati Jakarta Timur. Responden penelitian ini adalah 75 Pegawai dengan menggunakan teknik sampel survey.Hasil analisis menunjukkan bahwa Disiplin Kerja dan Motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai dalam kategori pengaruh sedang. Hal ini bisa dilihat dari hasil statistik uji korelasi dan uji hipotesis dimana dari kedua variabel tersebut dengan menggunakan linier berganda uji F dan uji T. Sedangkan uji statistik untuk variabel kualitas pelayanan dipengaruhi secara positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Dengan demikian temuan empiris ini mengindikasi bahwa untuk meningkatkan kinerja pegawai perlu meningkatkan kualitas pelayanan dan memperbaiki tingkat kedisiplinan dan motivasi pegawai.Kata Kunci: Disiplin Kerja, Motivasi, Kualitas Pelayanan dan Kinerja Pegawai]]>
<![CDATA[Pengaruh Displin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Purwakarta ]]>
<![CDATA[Deddy Dariansyah]]>;
<![CDATA[Noviariany Noviariany]]>;
<![CDATA[Syahid Syahid]]>
<![CDATA[ Sosio e-Kons Vol 12, No 02 (2020): Sosio e-Kons ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indraprasta PGRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30998/sosioekons.v12i02.6311
<![CDATA[This study aims to analyze the effect of work discipline on the performance of the employees of the Office of Communication and Information in Purwakrta Regency. Field method with regression statistical analysis approach. By using the method and these variables are expected to solve problems that occur in employees in the Office of Communication and Information Purwakarta Regency. The respondents in this study were 50 employees. The results of the analysis show that work discipline has a positive effect on employee performance in the moderate influence category. This can be seen from the statistical results of the correlation test and hypothesis testing of the two variables using the multiple linear F tests and the T-test, while the statistical test for the Work Discipline variable is positively and significantly affected by employee performance. Thus, these empirical findings indicate that to improve employee performance it is necessary to improve service quality and improve discipline levels ]]>
<![CDATA[PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) FINAL TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) BERDASARKAN PP NO 46 TAHUN 2013 ]]>
<![CDATA[Deddy Dariansyah S]]>
<![CDATA[ Sosio e-Kons Vol 8, No 3 (2016): sosio e-kons ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indraprasta PGRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (161.349 KB)
|
DOI: 10.30998/sosioekons.v8i3.1170
<![CDATA[With the issued Government Regulation (PP) No. 46 Year 2013 on the final tax that specifically apply to businesses small and medium businesses and certain businesses, which regulates the treatment of Income Tax (PPH) final that has gross income derived by the taxpayer from the business the amount of up to USD 4.8 billion in one year, quite worn Final Income Tax 1% each month. Data from the Tax Office Primary Kramat Jati 2016, the amount of taxpayer's gross income certain categories of business 4804, then the number of the individual taxpayer 4,371 people. of the data Taxpayer SMEs is appropriate to implement Government Regulation No. 46 Year 2013 on Income Tax Final 1% of the calculation of gross income each month, so that the taxpayer can get the facility of Final Income Tax, to apply for a certificate of free (SKB) on deduction / collection of tax at the Tax Office Kramat Jati registered as a Small Business Tax Payer.Keywords: government regulation, PPH Final, Small Medium Enterprise]]>
<![CDATA[Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Final terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan PP No 23 Tahun 2018 pada Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok ]]>
<![CDATA[Deddy Dariansyah]]>
<![CDATA[ FOCUS Vol 2 No 2 (2021): FOCUS: Jurnal Ilmu Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Neolectura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37010/fcs.v2i2.349
<![CDATA[Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Final yang khusus diberlakukan bagi pelaku usaha kecil menengah dan usaha tertentu, yang memiliki penghasilan bruto Rp 4,8 miliar dalam satu tahun. tujuan dari penelitian ini adalah penulis ingin meneliti apakah penerapan Pajak Penghasilan (PPH) Final dengan tarif 0,5 % terhadap usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Kota Depok sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018. Metode yang digunakan penelitian ini secara kualitatif dengan observasi dan wawancara dengan menganalisis laporan keuangan distributor makanan dan minuman atas Pajak Penghasilan Final bruto dengan tarif 0.5 % pada tahun 2020, telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018 mengenakan tarif PPH Final 0,5% setiap bulannya. Pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni adanya kenaikan pendapatan bertepatan dengan bulan puasa Ramadan, setelah akhir bulan Juli pendapatan menurun lagi dengan berakhirnya hari raya Idu Fitri, setelah dilakukan analisa dan perhitungan berdasarkan laporan keuangan maka pendapatannya tidak melebihi Rp4.800.000.000 dalam satu tahun. Wajib Pajak bisa mendapatkan tarif Pajak Penghasilan final atas penghasilan kategori peredaran tertentu.]]>
<![CDATA[Penerapan Pajak Penghasilan (PPH) Final terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan PP No 23 Tahun 2018 pada wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok ]]>
<![CDATA[Deddy Dariansyah]]>
<![CDATA[ Duconomics Sci-meet (Education & Economics Science Meet) Vol 1 (2021): Merdeka Belajar dan Tantangan Ekonomi dalam Menyongsong Era Society 5.0 ]]>
Publisher : <![CDATA[Neolectura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (840.718 KB)
|
DOI: 10.37010/duconomics.v1.5347
<![CDATA[With the issuance of Government Regulation (PP) Number 23 of 2018 concerning Final Taxes which are specifically applied to small and medium businesses and certain businesses, which have a gross income of IDR 4.8 billion in one year. The purpose of this study is the author wants to examine whether the application of Final Income Tax (PPh) with a tariff of 0.5% for Micro, Small and Medium Enterprises in Depok City is in accordance with Government Regulation No. 23 of 2018. The method used in this study is to analyze reports MSME finances as well as the application of the gross Final Income Tax on income for certain businesses in 2020. Based on financial reports from food and beverage distributors in 2020 from May to June there was an increase in income to coincide with the fasting month of Ramadan, after the end of July the income decreased again with the end of Eid al-Fitr, after analyzing and calculating based on financial reports, the income did not exceed Rp4,800,000,000 in one year. Taxpayers can get the final Income Tax rate on certain income category circulation.]]>
<![CDATA[Penerapan Perhtiungan Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 Terhadap Perusahaan Jasa Pengiriman Paket ]]>
<![CDATA[Deddy Dariansyah]]>;
<![CDATA[Eliza Eliza]]>
<![CDATA[ Duconomics Sci-meet (Education & Economics Science Meet) Vol 2 (2022): Implementing Education and Economic Standard Throughout ASEAN Nations ]]>
Publisher : <![CDATA[Neolectura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1000.288 KB)
|
DOI: 10.37010/duconomics.v2.5927
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana penerapan perhitungan PPN dan pelaporannya (berbasis e-Faktur) yang merupakan sistem administrasi terbaru. Untuk memperoleh tujuan tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung di tempat penelitian. Fokus penelitian ini adalah penerapan PPN, pencatatan PPN Keluaran dan PPN Masukan, perhitungan masa PPN dan pelaporan masa PPN dengan menggunakan data PPN dari Januari 2021 sampai dengan Desember 2021. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perusahaan jasa pengiriman paket dalam menerapkan PPN telah sesuai dengan UU PPN No. 11 tahun 2020, namun dalam menggunakan sistem administrasi e-Faktur untuk Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana penerapan perhitungan PPN dan pelaporannya (berbasis e-Faktur) yang merupakan sistem administrasi terbaru. Untuk memperoleh tujuan tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung di tempat penelitian. Fokus penelitian ini adalah penerapan PPN, pencatatan PPN Keluaran dan PPN Masukan, perhitungan masa PPN dan pelaporan masa PPN dengan menggunakan data PPN dari Januari 2021 sampai dengan Desember 2021. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perusahaan jasa pengiriman paket dalam menerapkan PPN telah sesuai dengan UU PPN No. 11 tahun 2020, namun dalam menggunakan sistem administrasi e-Faktur untuk menerbitkan faktur pajak dan juga perhitungan masa PPN masih harus ditingkatkan lagi, karena sistem ini berbasis online maka untuk merevisi kesalahan akan sulit dilakukan, peningkatan mutu karyawan juga sebaiknya dilakukan perusahaan jasa pengiriman paket agar terhindar dari kesalahan yang menyebabkan dikenakannya sanksi atas kesalahan tersebut.]]>
