Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Dhamara Kusuma Swastika Ratri
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
EKSISTENSI BUSINESS JUDGEMENT RULE TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARYAWAN AKIBAT PENETAPAN DISKON PEMBELIAN EMAS ANTAM SECARA SEPIHAK Dhamara Kusuma Swastika Ratri; Destina Balqis Anggiyanti; Risyan Putri Maharani
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i2.6692

Abstract

Penelitian ini membahas tanggung jawab direksi atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan dalam konteks Undang-Undang Perseroan Terbatas dan penerapan prinsip Business Judgement Rule(BJR). Fokus kajian terletak pada kasus PT Aneka Tambang (Antam) serta gugatan yang terkait dengan kebijakan diskon sepihak dalam penjualan emas, yang berdampak pada konsekuensi hukum bagi direksi. Prinsip BJR memberikan perlindungan kepada direksi dalam menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan kehati-hatian. Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif, memanfaatkan data sekunder dari literatur hukum, undang-undang, serta putusan pengadilan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan prinsip BJR dalam kasus PT Antam belum sepenuhnya diakomodasi oleh pengadilan, yang justru membebankan tanggung jawab penuh kepada direksi atas tindakan sepihak yang dilakukan oleh karyawan. Hal ini menimbulkan diskusi terkait keadilan dan kepastian hukum bagi direksi yang telah menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan perusahaan. Diharapkan agar pengadilan mempertimbangkan penerapan prinsip BJR dalam kasus serupa guna melindungi direksi serta memperkuat pengawasan internal demi mencegah potensi kerugian bagi perusahaan.
ANALISIS YURIDIS PENCABUTAN IZIN USAHA PT INVESTREE OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN DEMI MEWUJUDKAN INTEGRITAS INDUSTRI JASA KEUANGAN Dhamara Kusuma Swastika Ratri; Destina Balqis Anggiyanti
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i2.6722

Abstract

Perkembangan teknologi finansial (fintech) di Indonesia, khususnya dalam layanan peer-to-peer lending (P2PL), menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, dengan total pinjaman mencapai Rp22,6 triliun pada Desember 2018. Meski sektor ini terus berkembang, pencabutan izin usaha PT Investree oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi sorotan utama. Pencabutan ini terjadi akibat pelanggaran terhadap ketentuan ekuitas minimum dan masalah gagal bayar, yang menyebabkan ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada lender. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pencabutan izin usaha PT Investree melalui pendekatan yuridis normatif dan mengkaji dasar hukum serta dampak dari tindakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ketat diperlukan untuk menjaga stabilitas industri jasa keuangan dan melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak etis.
PERAN PARALEGAL DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM : STUDI KASUS PROYEK PEMBANGUNAN JALAN DI DUKUH KARANGANYAR DESA KLEGO Fahma Farika; Destina Balqis Anggiyanti; Marshanda Luad Dahlia; Risyan Putri Maharani; Dhamara Kusuma Swastika Ratri
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i5.12146

Abstract

Artikel ini mengkaji peran strategis paralegal dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat desa, khususnya dalam kasus dugaan penyimpangan pengelolaan dana proyek pembangunan jalan di Dukuh Karanganyar, Desa Klego, Kabupaten Boyolali. Dalam kasus tersebut, terdapat indikasi penyalahgunaan dana kompensasi dari pengembang yang tidak tercatat dalam APBDes dan dialokasikan secara tidak transparan. Paralegal hadir sebagai aktor kunci dalam mendampingi warga, mulai dari edukasi hukum, fasilitasi penyusunan laporan, hingga advokasi struktural dan pengawasan partisipatif terhadap proses hukum. Pendekatan pemberdayaan hukum berbasis komunitas yang dilakukan oleh paralegal menunjukkan efektivitasnya dalam mendorong akses keadilan dan akuntabilitas pemerintahan desa. Temuan ini menegaskan bahwa keberadaan paralegal penting untuk menjembatani keterbatasan akses terhadap bantuan hukum formal, sekaligus memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengawal hak-haknya.
Co-Authors Destina Balqis Anggiyanti Fahma Farika Marshanda Luad Dahlia Risyan Putri Maharani