Siregar, Andita Resia Raymond
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PROGRAM JAKLINGKO DALAM KESEJAHTERAAN PENDAPATAN SUPIR JAKLINGKO Siregar, Andita Resia Raymond; Manurung, Rayhan Amri; Farid, Salsabilla Putri Kartini; Kusuma, Danny Permana; Faizal, Muhammad Fadhla; Nibraska, Muhammad Gagah; Alrasyid, Cantika Khoerunnisa; Shafarina, Zahra; Ardiningtyas, Andi Tyara; Tarina, Dwi Desi Yayi; Satino; Suprima
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i10.7083

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau program Jaklingko dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pendapatan para supir Jaklingko. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas, penelitian ini mengandalkan keterangan langsung dari para supir Jaklingko terkait pengalaman mereka mengenai perubahan pendapatan sejak mengikuti program Jaklingko. Selain itu, pengumpulan data dari pihak pengelola yang terlibat juga dilakukan guna memperoleh informasi yang lebih lengkap. Melalui riset ini, kami berupaya membandingkan kondisi pendapatan para supir Jaklingko, yang sebagian besar adalah mantan supir angkot, sebelum dan sesudah bergabung dengan program ini. Diharapkan hasil penelitian ini dapat mengukur sejauh mana upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan para supir melalui program Jaklingko. Kata Kunci: Supir Jaklingko, Pendapatan, Kesejahteraan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH JIWASRAYA Siregar, Andita Resia Raymond; Khairunnisa, Amanda Shofwa; Manalu, Belina Sascika; Tarina, Dwi Desi Yayi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i6.7467

Abstract

Perlindungan hukum terhadap nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang menghadapi masalah gagal bayar klaim asuransi menjadi fokus utama dalam kajian ini. Kasus ini muncul akibat pengelolaan dana yang tidak transparan dan penyimpangan dalam investasi, yang mengakibatkan kerugian signifikan bagi nasabah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis kualitatif, berfokus pada tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum. Terdapat dua bentuk perlindungan hukum yang diidentifikasi: perlindungan preventif yang bertujuan mencegah pelanggaran, dan perlindungan represif yang memberikan sanksi bagi pelanggar. Dalam konteks ini, pemerintah melakukan restrukturisasi polis untuk melindungi hak-hak nasabah. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya aspek pidana dan perdata dalam menyelesaikan sengketa antara nasabah dan perusahaan asuransi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang efektif sangat diperlukan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi di Indonesia. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Nasabah, Jiwasraya
LEGAL ANALYSIS OF ALLEGED HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN THE ENTERTAINMENT INDUSTRY: A CASE STUDY OF THE ORIENTAL CIRCUS IN INDONESIA Aufa, Muhamad Gagah; Ramadhani, Aura Nafisha; Siregar, Andita Resia Raymond
Journal Social Sciences and Humanioran Review Vol. 2 No. 01 (2025): JANUARY
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/jsshr.v2i01.188

Abstract

The case of Oriental Circus Indonesia (OCI) involves allegations of systematic physical violence, exploitation, and modern slavery against performers that have remained legally unresolved for twenty-eight years. This research is paramount due to the absence of systematic academic inquiry into OCI’s human rights violations and the necessity to address systemic failures in protecting vulnerable groups within the entertainment industry. This study employs a library research method using juridical-normative and critical-sociological approaches to analyze secondary legal data and digital evidence. The analysis reveals that the reported practices constitute gross human rights violations and modern slavery, fundamentally breaching the 1945 Constitution, Law Number 39 of 1999, and international conventions such as the Convention on the Rights of the Child. Furthermore, the study concludes that structural barriers and political constraints hinder access to justice, necessitating the formation of an independent Joint Fact Finding Team to ensure legal accountability and comprehensive victim rehabilitation.