Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PROGRAM JAKLINGKO DALAM KESEJAHTERAAN PENDAPATAN SUPIR JAKLINGKO Siregar, Andita Resia Raymond; Manurung, Rayhan Amri; Farid, Salsabilla Putri Kartini; Kusuma, Danny Permana; Faizal, Muhammad Fadhla; Nibraska, Muhammad Gagah; Alrasyid, Cantika Khoerunnisa; Shafarina, Zahra; Ardiningtyas, Andi Tyara; Tarina, Dwi Desi Yayi; Satino; Suprima
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i10.7083

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau program Jaklingko dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pendapatan para supir Jaklingko. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas, penelitian ini mengandalkan keterangan langsung dari para supir Jaklingko terkait pengalaman mereka mengenai perubahan pendapatan sejak mengikuti program Jaklingko. Selain itu, pengumpulan data dari pihak pengelola yang terlibat juga dilakukan guna memperoleh informasi yang lebih lengkap. Melalui riset ini, kami berupaya membandingkan kondisi pendapatan para supir Jaklingko, yang sebagian besar adalah mantan supir angkot, sebelum dan sesudah bergabung dengan program ini. Diharapkan hasil penelitian ini dapat mengukur sejauh mana upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan para supir melalui program Jaklingko. Kata Kunci: Supir Jaklingko, Pendapatan, Kesejahteraan
ANALISIS HUKUM PERDATA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI INDONESIA Nibraska, Muhammad Gagah; Satya, Muhammad Naufal; Siahaan, Kevin Samuel Ujuan; Tarina, Dwi Desi Yayi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i12.7951

Abstract

Sengketa tanah merupakan salah satu bentuk konflik hukum perdata yang sering terjadi di Indonesia, mengingat tanah memiliki nilai ekonomi dan sosial yang tinggi. Artikel ini membahas bentuk sengketa tanah, mekanisme penyelesaian melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, serta analisis terhadap peraturan hukum perdata yang berlaku, seperti KUHPerdata dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan hukum yang bersifat deskriptif-analitis.
Menyoal Tenggat Waktu Gugatan di PTUN: Studi Kasus Gugatan Terlambat atas Kebijakan Vaksinasi COVID-19 Munif, Sultan Athareza Zaheruddawlah; Putra, Rasyadan Dinov; Nibraska, Muhammad Gagah; Satya, Muhammad Naufal; Tarina, Dwi Desi Yayi
Indonesian Research Journal on Education Vol. 5 No. 4 (2025): Irje 2025
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/irje.v5i4.2825

Abstract

Kedaluwarsa gugatan merupakan instrumen hukum yang membatasi waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Penelitian ini menganalisis ketentuan tenggat waktu 90 hari dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 51 Tahun 2009, khususnya dalam kasus penolakan gugatan terlambat terkait kebijakan vaksinasi COVID-19. Studi kasus berfokus pada Putusan PTUN No. 61/G/TF/2022/PTUN.JKT, yang menolak gugatan karena melewati batas waktu, meskipun substansi gugatan menyangkut hak asasi manusia. Metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk mengkaji ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, serta implikasi kebijakan publik dalam situasi darurat seperti pandemi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ketentuan kedaluwarsa secara kaku berpotensi menghambat akses keadilan, terutama ketika masyarakat menghadapi keterbatasan informasi dan mobilitas. Artikel ini merekomendasikan penafsiran progresif terhadap tenggat waktu gugatan, dengan mempertimbangkan prinsip due process of law dan perlindungan hak konstitusional. Implikasi penelitian mencakup perlunya fleksibilitas hukum dalam keadaan luar biasa serta penguatan peran PTUN sebagai penjaga keadilan administratif.