Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

IDENTIFIKASI PUTUSAN MA NO.765K/P.SUSBPSK/2014 TENTANG WANPRESTASI PADA PEMBELIAN MOBIL MELALUI LEASING Syakira, Qistina; Simanjuntak, Rahel Rezky; Khairunia, Syifa Zahrani; Fayza, Zenitri
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i7.7551

Abstract

Artikel ini membahas wanprestasi dalam perjanjian leasing melalui studi kasus putusan Mahkamah Agung No. 765K/P.SUSBPSK/2014. Penelitian ini menganalisis hubungan hukum antara Jekki Saputra dan PT Adira Dinamika Multi Finance terkait penarikan mobil akibat keterlambatan pembayaran. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, untuk menganalisis hukum yang berlaku. Hasilnya menunjukkan bahwa keputusan BPSK dinyatakan cacat hukum oleh Pengadilan Negeri Muaro, yang lebih berwenang, sehingga putusan pengadilan yang harus dilaksanakan. Penelitian ini menekankan pentingnya kepastian hukum dalam perjanjian leasing. Kata Kunci: Leasing, Perjanjian, BPSK, Pengadilan
DINAMIKA SENGKETA HAK KEPEMILIKAN TANAH DI RUMAH SUSUN KAMPUNG BAYAM BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA Febriansyah, Raafid; Syahladin, Firny Ramadina; Syaihuputra, Brian Maulana Muhammad; Dihati, Nayara; Fayza, Zenitri
Van Java Law Journal Vol 1 No 03 (2024): DESEMBER
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/vjlj.v1i03.111

Abstract

Kampung Bayam di Jakarta, yang mayoritas dihuni masyarakat berpenghasilan rendah, menghadapi tantangan berat akibat pembangunan Jakarta International Stadium (JIS), termasuk kehilangan tempat tinggal. Ketidakpastian hukum terkait status kepemilikan tanah dan hak hunian menjadi persoalan mendesak yang harus diselesaikan untuk menjamin keadilan bagi warga terdampak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, serta data sekunder dari literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warga Kampung Bayam belum memperoleh kepastian hunian yang dijanjikan setelah penggusuran, terutama karena tarif sewa yang tinggi ditetapkan oleh pengelola, Jakpro, sehingga sulit dijangkau warga. Ketidaksesuaian antara janji pemerintah dan realitas lapangan menunjukkan adanya kesenjangan perlakuan yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Penelitian ini merekomendasikan pengelolaan rusun diserahkan kepada PWKB agar tarif lebih terjangkau dan sesuai kemampuan warga. Selain itu, diperlukan regulasi pengadaan tanah dengan program ganti rugi berbasis RAP dan keterlibatan aktif warga dalam pengambilan keputusan terkait hunian mereka.