Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Innovative: Journal Of Social Science Research Media Hukum Indonesia (MHI) Van Java Law Journal
Syahladin, Firny Ramadina
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Legitimasi Kebobrokan Bukti Pidana: Analisis Kasus Jessica Mirna Melalui International Court Of Justice Berbasis Sistem Internet Of Things (IOT) Merata-Tertata Hukum Di Indonesia SDGS Point 16 Syaeh, ` Muhammad Tunjang; Hermanto, Jessica; Syahladin, Firny Ramadina; Sitanggang, Febriola; Ramadhan, Adam; Wati, Diani Sadia
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada kasus kopi sianida dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso dalam hal ini Jessica adalah pihak yang mengundang teman lamanya yaitu Mirna dan Hani untuk bertemu di kafe olivier yang berada di salah satu tempat perbelanjaan di Jakarta. Sebagai seorang tamu Mirna dan Hani menghadiri undangan dari Jessica di kafe olivier. Selaku tuan rumah mengundang orang lain sebagai tamunya dengan maksud untuk mencelakai tamu tersebut merupakan perbuatan yang salah dan jelas menyalahi etika kesopanan dalam pergaulan. Hal ini berarti Jessica sudah menyalahi norma atau nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat yaitu tidak memuliakan tamunya. Perbuatannya tersebut Jessica dijatuhi hukum penjara selama 20 tahun. Berdasarkan dengan status bukti yang masih abu-abu ditambah lagi dengan muncul film dokumenter yang berjudul “Ice Cold” mulai menimbulkan suatu pandangan baru bahwa Jessica Kumalawongso bukan sebagai pembunuhnya hal itu didasarkan kepada tidak adanya autopsi jenazah secara keseluruhan dan menurut salah satu dokter ahli forensik di Indonesia tidak ditemukannya zat sianida didalam tubuh Mirna Salihin diatas 1%. Oleh karena itu dengan hadirnya sistem hukum peradilan Indonesia yang masif ternilai kurang lugas maka dari itu kami menawarkan sebuah inovasi berupa Internet of Things (IoT) Law, sistem ini berupa website yang bertujuan untuk menscreening suatu permasalahan dengan cepat dan disertai dengan hukumannya.
Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Sebagai Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang: Implikasi Terhadap Penentuan Ganti Rugi Febriansyah, Raafid; Kurniawan, Zhufar Athalla; Syahladin, Firny Ramadina; Larasati, Giaby Amanda; S, Surahmad
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 4 (2024): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14242631

Abstract

Unlawful acts are an obligation arising from the law and their impact on determining compensation. In an increasingly complex era of globalization, individuals are often involved in cooperation that requires a strong understanding of the law of obligations regulated in the Civil code. The legal relationship between the parties must be legally recognized by fulfilling the requirements for the validity of the agreement. The purpose of this study is to analyze how to determine the amount of compensation arising from Unlawful Acts, as well as the variables that influence the application of the principle of propriety in court decisions. By using a normative legal approach, this study found that determining compensation requires four important elements: the existence of an Unlawful Act, losses, a causal relationship between the loss and the Unlawful Act, and an error by the party committing the Unlawful Act. These findings are expected to contribute to legal practice and the court's handling of cases related to Unlawful Acts.
DINAMIKA SENGKETA HAK KEPEMILIKAN TANAH DI RUMAH SUSUN KAMPUNG BAYAM BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA Febriansyah, Raafid; Syahladin, Firny Ramadina; Syaihuputra, Brian Maulana Muhammad; Dihati, Nayara; Fayza, Zenitri
Van Java Law Journal Vol 1 No 03 (2024): DESEMBER
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/vjlj.v1i03.111

Abstract

Kampung Bayam di Jakarta, yang mayoritas dihuni masyarakat berpenghasilan rendah, menghadapi tantangan berat akibat pembangunan Jakarta International Stadium (JIS), termasuk kehilangan tempat tinggal. Ketidakpastian hukum terkait status kepemilikan tanah dan hak hunian menjadi persoalan mendesak yang harus diselesaikan untuk menjamin keadilan bagi warga terdampak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, serta data sekunder dari literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warga Kampung Bayam belum memperoleh kepastian hunian yang dijanjikan setelah penggusuran, terutama karena tarif sewa yang tinggi ditetapkan oleh pengelola, Jakpro, sehingga sulit dijangkau warga. Ketidaksesuaian antara janji pemerintah dan realitas lapangan menunjukkan adanya kesenjangan perlakuan yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Penelitian ini merekomendasikan pengelolaan rusun diserahkan kepada PWKB agar tarif lebih terjangkau dan sesuai kemampuan warga. Selain itu, diperlukan regulasi pengadaan tanah dengan program ganti rugi berbasis RAP dan keterlibatan aktif warga dalam pengambilan keputusan terkait hunian mereka.
Analisis Putusan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019: Tinjauan terhadap Undang-Undang Mengenai Pernikahan Dibawah Umur dengan Membandingkan Kasus Dispensasi Nikah Ulfatun, Aiska Nur; Syahladin, Firny Ramadina; Sirigo, Talenta Ribka; Tarina, Dwi Desi Yayi
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan dibawah umur menjadi isu yang penting dalam konteks hukum keluarga di Indonesia. Pengaturan perkawinan dibawah umur tanggal 14 Oktober 2019, pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni mengubah pasal tentang batas umur perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 merupakan langkah signifikan dalam upaya mengatasi masalah ini dengan mengatur tentang perkawinan dibawah umur dan prosedur dispensasi nikah. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap bagaimana peraturan tersebut mengatur perkawinan dibawah umur, proses pemberian dispensasi nikah, dan implikasi praktisnya dalam praktik hukum keluarga. Penulis menyajikan tinjauan komprehensif mengenai ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang berkaitan dengan perkawinan dibawah umur. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah melalui pendekatan yuridis normatif. Metode ini menggunakan penelitian hukum yang berfokus pada aspek teori dan prinsip-prinsip hukum yang diatur dalam perundang-undangan. Melalui analisis ini, penulis mengidentifikasi batasan usia minimum untuk menikah, prosedur dispensasi nikah, serta faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam memberikan izin perkawinan di bawah umur. Penelitian ini mengevaluasi implikasi praktis dari penerapan peraturan tersebut dalam praktik hukum keluarga di Indonesia. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, budaya, dan hukum, penulis mengulas dampak yang mungkin timbul, baik positif maupun negatif, dari kebijakan yang diatur oleh peraturan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menyajikan data dan analisis terkait respons masyarakat terhadap implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Hal ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika praktik hukum keluarga terkait perkawinan dibawah umur pasca berlakunya peraturan tersebut. Dengan demikian, melalui analisis yang cermat terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaturan hukum terkait perkawinan dibawah umur di Indonesia dan dampaknya dalam praktik hukum keluarga.
Co-Authors Adam Ramadhan Dihati, Nayara Dwi Desi Yayi Tarina Fayza, Zenitri Febriansyah, Raafid Hermanto, Jessica Kurniawan, Zhufar Athalla Larasati, Giaby Amanda S, Surahmad Sirigo, Talenta Ribka Sitanggang, Febriola Syaeh, ` Muhammad Tunjang Syaihuputra, Brian Maulana Muhammad Ulfatun, Aiska Nur Wati, Diani Sadia