Wahyuni, Resti Rienita
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

EFEKTIVITAS PERDA BERNUANSA SYARI’AH KOTA TANGERANG NO. 7 TAHUN 2005 TENTANG PELANGGARAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM Najmudin, Deden; Wahyuni, Resti Rienita; Nufus, Tsulis Zakiyyatun; Ramadhani, Suciana
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v9i5.8457

Abstract

Artikel ini membahas efektivitas Peraturan Daerah (Perda) bernuansa Syari’ah Kota Tangerang No. 7 Tahun 2005 mengenai pelanggaran pengedaran dan penjualan minuman beralkohol. Fokus masalah yang diangkat adalah sejauh mana implementasi Perda ini dapat mengurangi peredaran minuman beralkohol di Kota Tangerang dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi Perda serta faktor-faktor yang menghambat efektivitasnya. Kerangka teori yang digunakan mencakup analisis jaringan kebijakan dan implementasi, yang menekankan pentingnya kolaborasi antar aktor dalam mencapai tujuan regulasi. Metodologi penelitian ini melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara dengan responden yang terdiri dari pembuat, pelaksana, dan pengawas Perda, serta data sekunder dari literatur dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat jaringan kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah, masih banyak kendala yang menghambat implementasi Perda No. 7 Tahun 2005, seperti lemahnya koordinasi antar aktor dan adanya kepentingan yang saling bertentangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi Perda di masa mendatang.
PENDEKATAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Wahyuni, Resti Rienita; Saebani, Beni Ahmad
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v9i8.8774

Abstract

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan peradaban manusia, tidak hanya kejahatan terhadap nyawa dan harta benda yang meningkat, tetapi juga kejahatan terhadap moral dan kesusilaan, termasuk kekerasan seksual yang sering menargetkan perempuan dan anak-anak. Kekerasan seksual, sebagai pelanggaran serius terhadap moral dan kesusilaan, tidak hanya merugikan korban secara fisik tetapi juga psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana kekerasan seksual dari perspektif sosiologi hukum Islam dengan pendekatan yang mengintegrasikan nilai agama, norma sosial, dan aturan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris sosiologis, berbasis pada pengamatan dan analisis data kualitatif yang mendalam. Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kekerasan seksual perlu mengedepankan perlindungan hak asasi manusia, nilai-nilai moral, serta kesadaran hukum sejak dini untuk melindungi korban dan memastikan keadilan. Dalam kerangka teori, perlindungan hukum menurut Fitzgerald dan Salmond, serta perspektif sosiologi hukum Islam, menegaskan bahwa tindakan kekerasan seksual bukan hanya pelanggaran individu tetapi juga norma sosial yang harus diatasi dengan langkah-langkah tegas, baik melalui pencegahan maupun penegakan hukum yang adil. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang pentingnya integrasi hukum positif, hukum Islam, dan peran masyarakat dalam menciptakan keadilan dan perlindungan yang menyeluruh.
SANKSI PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI (PHISHING) DALAM PASAL 67 UU PDP PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM Wahyuni, Resti Rienita; Najmudin, Deden; Azazy, Yusuf
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v3i2.767

Abstract

Pencurian data pribadi melalui metode phishing adalah salah satu bentuk kejahatan siber yang kian meningkat dan berdampak merugikan masyarakat. Kejahatan ini tidak hanya mengancam privasi individu, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial. Meskipun terdapat harapan akan perlindungan hukum yang maksimal terhadap data pribadi, kenyataannya tindak kejahatan ini masih sering terjadi akibat lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum, dan keterbatasan penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap phishing sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta mengevaluasi kesesuaiannya dalam perspektif hukum pidana Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis deskriptif melalui studi kepustakaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa tindakan phishing memenuhi unsur tindak pidana karena dilakukan tanpa hak dan bertujuan memperoleh keuntungan. Dari sudut pandang hukum Islam, perbuatan ini tergolong jarimah taʿzir, karena tidak diatur secara eksplisit dalam nash, namun merugikan masyarakat. Peneliti berpendapat bahwa sanksi pidana dalam Pasal 67 UU PDP tidak hanya sesuai secara yuridis, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum pidana Islam.