Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Analisis Kecenderungan Perubahan Fungsi Bangunan Di Wilayah Perkotaan: Studi Kasus Ruas Jalan Sulawesi Kecamatan Wajo Kota Makassar Muhammad Adhim Halim; Syafri Syafri; Rudi Latief
Urban and Regional Studies Journal Vol. 4 No. 2 (2022): Urban and Regional Studies Journal, Juni 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ursj.v4i2.1463

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kecenderungan Perubahan Fungsi Bangunan di Ruas Jalan Sulawesi Kota Makassar. Sampel penelitian ini merupakan warga dan bangunan yang berada di Ruas Jalan Sulawesi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Metode pengumpulan data menggunakan  Probability Sampling dengan menggunakan kuesioner. Penelitian ini menggunakan metode analisis Chi-Square. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dampak dari Pandemi Covid-19 menjadi faktor yang berpengaruh terhadap Perubahan Fungsi Bangunan yang terjadi di Ruas Jalan Sulawesi. This study aims to analyze the changes in the function of buildings in Jalan Sulawesi section, Makassar City. The sample of this research is residents and buildings located around Jalan Sulawesi. This study uses a quantitative descriptive method. The method of data collection using Probability Sampling by using a questionnaire. This study uses the Chi-Square analysis method. The results of this study indicate that the impact of the Covid-19 Pandemic is a factor that affects the Changes in Building Functions that occur around Jalan Sulawesi.
Pelemahan Ruang Hidup Masyarakat Lokal Di Destinasi Wisata Gili Trawangan Abdurrahman, Hadi; Wahyuningsih, Tri; Abdi, Azizah Putri; Halim, Muhammad Adhim
Jurnal Peweka Tadulako Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal PeWeKa Tadulako
Publisher : Prodi PWK Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22487/peweka.v3i2.37

Abstract

Salah satu kawasan yang berkembang dan sudah menjadi tujuan wisatawan domestik dan asing saat ini adalah Gili Trawangan. Berkembangnya suatu destinasi memang menjadi satu capaian yang harus di apresiasi, namun di sisi lain keberhasilan tersebut perlu di waspadai. Azhar (2013) dalam penelitiannya di Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung menemukan bahwa justru di balik kesuksesan membangun pariwisata di desa tersebut justru menyisakan sisi gelap pembangunan, yaitu termarjinalkannya masyarakat lokal desa tersebut khususnya dalam kepemilikan dan hak katas tanah. Dalam penelitian ini penulis ingin mengidentifikasi fenomena pelemahan ruang hidup masyarakat lokal akibat perkembangan pariwisata di Gili Trawangan. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi, yaitu melihat fenomena dan realitas yang tampak, kemudian mengkaji penjelasan atau makna yang terkandung di dalamnya dengan mengumpulkan fakta empirik di lapangan (Kahija, 2017). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa memang benar terjadi pelemahan ruang hidup masyarakat lokal akibat perkembangan pariwisata di Gili Trawangan. Pelemahan ruang hidup masyarakat lokal disini terjadi karena faktor langsung dan tidak langsung. Faktor langsung yang di maksud seperti pelemahan secara sosial dan ekonomi, sedangkan faktor tidak langsung adalah akibat kebijakan pemerintah yang paradoksal. Di satu sisi pariwisata dengan segala dinamikanya di harapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat lokal, namun di sisi lain kebijakan tersebut justru berdampak terhadap pelemahan terhadap penguasaan tanah atau ruang hidup masyarakat lokal di Gili Trawangan. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi, yaitu melihat fenomena dan realitas yang tampak, kemudian mengkaji penjelasan atau makna yang terkandung di dalamnya dengan mengumpulkan fakta empirik di lapangan [2]. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa memang benar terjadi pelemahan ruang hidup masyarakat lokal akibat perkembangan pariwisata di Gili Trawangan. Pelemahan ruang hidup masyarakat lokal disini terjadi karena faktor langsung dan tidak langsung. Faktor langsung yang di maksud seperti pelemahan secara sosial dan ekonomi, sedangkan faktor tidak langsung adalah akibat kebijakan pemerintah yang paradoksal. Di satu sisi pariwisata dengan segala dinamikanya di harapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat lokal, namun di sisi lain kebijakan tersebut justru berdampak terhadap pelemahan penguasaan tanah atau ruang hidup masyarakat lokal di Gili Trawangan.
Tingkat Adaptif Tata Kelola Pemerintahan Indonesia Dalam Menghadapi Perubahan Iklim Abdi, Azizah Putri; Rasdiana, Rasdiana; Radhinal , Yan; Hadid, Adina Khusnudzan; Halim, Muhammad Adhim
JURNAL RUANG / ISSN : 2085-6962 Vol 19 No 1 (2025): JURNAL RUANG
Publisher : Jurusan Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Tadulako Kampus Bumi Tadulako Tondo Jl. Sukarno-Hatta Km.9, Palu 94118 e-mail :Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Tadulako Kampus Bumi Tadulako Tondo Jl. Sukarno-Hatta Km.9, Palu 941

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22487/ruang.v19i1.218

Abstract

Indonesia is a country that is vulnerable to natural disasters such as climate change, where climate change is a complex and unpredictable issue and has a major impact on community welfare and political stability, requiring a strong and adaptive governance system that can be used as a solution in facing the challenges of rapid global change. Therefore, this study aims to determine the adaptive level of Indonesian governance in dealing with climate change. The data used in this study uses secondary data sourced from research studies and research theories. The analysis technique used in this study is the systematic literature review method. The results of this study indicate that Indonesian government governance is characterized by flexibility because it has advantages in community empowerment and involvement as well as knowledge and decision-making but lacks coordination between actors and leadership capacity.
Koherensi Kebijakan dan Perencanaan Kota Berkelanjutan: Studi Kasus RDTR Kota Palu Herman, Sitti Rabiatul Wahdaniyah; Takwim, Supriadi; A, Rasdiana; Hadid, Adina Khusnudzan; Halim, Muhammad Adhim
Jurnal Peweka Tadulako Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal PeWeKa Tadulako
Publisher : Prodi PWK Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22487/peweka.v4i2.79

Abstract

Sustainable urban development requires alignment between national policies, local spatial planning, and commitments to global agendas. Palu City, as a growth center in Central Sulawesi and an area with high disaster vulnerability, needs a Detailed Spatial Plan (RDTR) that not only regulates land use but also integrates principles of sustainability and disaster resilience. This study aims to assess the extent to which Palu City’s RDTR aligns with Law No. 11 of 2020 on Job Creation, Government Regulation No. 21 of 2021 on Spatial Planning Implementation, and Sustainable Development Goal (SDG) 11. This research employed a document-based literature review, analyzing relevant regulations, the RDTR document, and academic literature. The evaluation was conducted using a policy coherence framework to examine internal, vertical, and horizontal consistency. The findings reveal that Palu City’s RDTR demonstrates strong internal consistency, with clear integration between objectives, strategies, and regulatory instruments. Vertically, it aligns with the national legal framework, particularly in zoning, protection of conservation areas, and land-use control. Horizontally, it contributes to several SDG 11 targets, including safe and affordable transportation access, disaster risk reduction, and the provision of green public spaces. However, disaster mitigation integration lacks measurable indicators, cross-sectoral synergy remains limited, and public participation needs to be extended to the implementation stage. Strengthening multi-hazard risk mapping, adopting inclusive cross-sectoral strategies, and establishing sustainable public participation mechanisms are recommended to make Palu City’s RDTR more adaptive, responsive, and aligned with sustainable development principles.