Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Pelemahan Ruang Hidup Masyarakat Lokal Di Destinasi Wisata Gili Trawangan Abdurrahman, Hadi; Wahyuningsih, Tri; Abdi, Azizah Putri; Halim, Muhammad Adhim
Jurnal Peweka Tadulako Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal PeWeKa Tadulako
Publisher : Prodi PWK Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22487/peweka.v3i2.37

Abstract

Salah satu kawasan yang berkembang dan sudah menjadi tujuan wisatawan domestik dan asing saat ini adalah Gili Trawangan. Berkembangnya suatu destinasi memang menjadi satu capaian yang harus di apresiasi, namun di sisi lain keberhasilan tersebut perlu di waspadai. Azhar (2013) dalam penelitiannya di Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung menemukan bahwa justru di balik kesuksesan membangun pariwisata di desa tersebut justru menyisakan sisi gelap pembangunan, yaitu termarjinalkannya masyarakat lokal desa tersebut khususnya dalam kepemilikan dan hak katas tanah. Dalam penelitian ini penulis ingin mengidentifikasi fenomena pelemahan ruang hidup masyarakat lokal akibat perkembangan pariwisata di Gili Trawangan. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi, yaitu melihat fenomena dan realitas yang tampak, kemudian mengkaji penjelasan atau makna yang terkandung di dalamnya dengan mengumpulkan fakta empirik di lapangan (Kahija, 2017). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa memang benar terjadi pelemahan ruang hidup masyarakat lokal akibat perkembangan pariwisata di Gili Trawangan. Pelemahan ruang hidup masyarakat lokal disini terjadi karena faktor langsung dan tidak langsung. Faktor langsung yang di maksud seperti pelemahan secara sosial dan ekonomi, sedangkan faktor tidak langsung adalah akibat kebijakan pemerintah yang paradoksal. Di satu sisi pariwisata dengan segala dinamikanya di harapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat lokal, namun di sisi lain kebijakan tersebut justru berdampak terhadap pelemahan terhadap penguasaan tanah atau ruang hidup masyarakat lokal di Gili Trawangan. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi, yaitu melihat fenomena dan realitas yang tampak, kemudian mengkaji penjelasan atau makna yang terkandung di dalamnya dengan mengumpulkan fakta empirik di lapangan [2]. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa memang benar terjadi pelemahan ruang hidup masyarakat lokal akibat perkembangan pariwisata di Gili Trawangan. Pelemahan ruang hidup masyarakat lokal disini terjadi karena faktor langsung dan tidak langsung. Faktor langsung yang di maksud seperti pelemahan secara sosial dan ekonomi, sedangkan faktor tidak langsung adalah akibat kebijakan pemerintah yang paradoksal. Di satu sisi pariwisata dengan segala dinamikanya di harapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat lokal, namun di sisi lain kebijakan tersebut justru berdampak terhadap pelemahan penguasaan tanah atau ruang hidup masyarakat lokal di Gili Trawangan.
Analisis Kesiapan Kebijakan Tata Ruang Kota Palu dalam Mendukung Agenda SDG 11 (Kota Berkelanjutan) Herman, Sitti Rabiatul Wahdaniyah; Takwim, Supriadi; Putri Abdi, Azizah; Rasdiana; Wahyuningsih, Tri
Jurnal Peweka Tadulako Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal PeWeKa Tadulako
Publisher : Prodi PWK Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22487/peweka.v4i1.49

Abstract

This study aims to analyze the readiness of spatial planning policies in Palu City in supporting the achievement of Sustainable Development Goal (SDG) 11, which emphasizes the development of inclusive, safe, resilient, and sustainable cities and human settlements. As a disaster-prone area, Palu City has experienced significant spatial pressures, particularly in the aftermath of the 2018 earthquake, tsunami, and liquefaction events. Utilizing a qualitative descriptive approach and secondary data analysis, this study evaluates spatial planning documents such as the Regional Spatial Plan (RTRW), the Detailed Spatial Plan (RDTR), and the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) of Palu City for the periods 2016–2021 and 2021–2026. The assessment is based on the alignment of these policies with the key indicators of SDG 11, including the provision of adequate housing, green open spaces, sustainable transportation systems, and disaster risk mitigation. The analysis shows that while SDG 11 principles are reflected in planning documents, their implementation remains limited.. Major challenges include the lack of integrated spatial data, weak inter-agency coordination, and limited community participation in the planning process. Therefore, institutional strengthening, improvements in geospatial data quality, and the mainstreaming of sustainability principles across all sectoral policies are urgently needed. This research contributes to the understanding of the nexus between spatial planning and sustainable development in disaster-prone cities and serves as a reference for future policy improvement.
Tipologi Kecamatan di Kota Palu Berdasarkan Karakteristik Demografi dan Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Dasar Menggunakan Algoritma K-Means Clustering: Typology of Sub-districts in Palu Based on Demographic Characteristics and Availability of Basic Service Facilities Using the K-Means Clustering Algorithm Rasdiana; Yan Radhinal; Hadid, Adina Khusnudzan; Tri Wahyuningsih; Nini Rahayu Nur
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 11: November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i11.9267

Abstract

Penelitian ini menganalisis tipologi kecamatan di Kota Palu berdasarkan karakteristik demografi dan ketersediaan fasilitas pelayanan dasar dengan menggunakan algoritma K-Means Clustering. Perubahan struktur ruang pascabencana 2018 memunculkan ketimpangan distribusi layanan publik, sehingga diperlukan pendekatan berbasis data untuk mengidentifikasi kebutuhan masing-masing wilayah. Data sekunder dari BPS mencakup delapan kecamatan dengan empat variabel utama, yaitu kepadatan penduduk, rasio fasilitas pendidikan, kesehatan, dan peribadatan. Setelah proses normalisasi dan penentuan jumlah klaster optimal menggunakan Elbow Method, diperoleh tiga klaster. Klaster 1 terdiri dari lima kecamatan dengan defisit konsisten pada layanan pendidikan; Klaster 0 mencakup wilayah berpenduduk jarang yang menunjukkan fenomena rasio semu; sedangkan Klaster 2, yakni Palu Timur, merepresentasikan pusat kota padat dengan konsentrasi fasilitas peribadatan tertinggi. Hasil penelitian menegaskan perlunya kebijakan spasial yang diferensial sesuai karakteristik masing-masing klaster.
Transformasi Antagonisme dalam Konflik Agraria Uraso melalui Aktivisme dan Reforma Agraria: The Transformation of Antagonism in the Uraso Agrarian Conflict through Activism and Land Reform Tri Wahyuningsih; Rasdiana; Azizah Putri Abdi; Yan Radhinal
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 12: Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.9363

Abstract

enelitian ini berfokus pada konflik agraria antara masyarakat Desa Uraso dan PTPN XIV dengan tiga aspek utama: 1) terbentuknya antagonisme dalam konflik penguasaan lahan, 2) bentuk dan peran aktivisme politik serta lingkungan oleh masyarakat Uraso, dan 3) Reforma Agraria sebagai kerangka kebijakan yang melegitimasi aktivisme sekaligus mengelola antagonisme dalam pengelolaan sumber daya lahan. Studi ini menggunakan metode survei lapangan, wawancara dengan masyarakat Uraso, dan studi dokumen pendukung seperti Laporan Penyelenggaraan Reforma Agraria Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa lahan yang berlangsung lama menciptakan ketegangan sosial yang terus-menerus, yang diatasi masyarakat Uraso melalui aktivisme kolektif, seperti pendudukan lahan/reklaming, mobilisasi komunitas, pemetaan partisipatif, dan advokasi, berperan penting dalam memperkuat klaim masyarakat dan memengaruhi tata kelola sumber daya agraria. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi kerangka antagonisme dan konsep agonisme Mouffe dalam analisis konflik agraria, menekankan bagaimana konflik dapat ditransformasikan menjadi lebih konstruktif melalui mekanisme informal, seperti pemetaan partisipatif, maupun mekanisme formal, yaitu Reforma Agraria. Studi ini memperlihatkan bahwa reforma agraria tidak hanya sebagai kebijakan redistribusi lahan yang lebih adil dan menekankan akses sumber daya yang merata, tetapi juga sebagai instrumen politik yang memperkuat legitimasi aktivisme masyarakat dalam konteks penyelesaian konflik agraria.
Kesiapan Infrastruktur Agropolitanisasi dan Dualitas Desa–Kota: Studi Kasus Desa Bora, Kabupaten Sigi: Agropolitanisation Infrastructure Readiness and Rural–Urban Duality: A Case Study of Bora Village, Sigi Regency Basri, Iwan Setiawan; Halim, Muhammad Adhim; Tri Wahyuningsih; Rasdiana A; Wafiqh Zalzabilah
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 12: Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.9507

Abstract

Penelitian ini menilai kesiapan infrastruktur agropolitanisasi di Desa Bora, Kabupaten Sigi, dan dualisme desa–kota beserta implikasinya terhadap posisi spasial kawasan dalam sistem wilayah dengan kerangka Central Place Theory (CPT) and Urban–Rural Linkages (URL). Pendekatan evaluatif–deskriptif digunakan dengan skoring Likert 1–5 untuk menyusun Indeks Kesiapan Infrastruktur (IKI) per klaster dan indeks gabungan (tak berbobot). Data (2025) dihimpun melalui observasi, wawancara, dan telaah RTRW/RDTR. Hasil menunjukkan ketimpangan: hulu 2,40, on-farm 2,65, hilir 1,40, sosial–ekonomi 3,45, TIK 2,00, Indeks Gabungan 2,38 (“Tidak Siap”). Dalam bingkai penelitian ini, Bora diposisikan sebagai pusat orde menengah (PKL) yang mengonsolidasikan produksi hinterland dan menyalurkannya ke layanan orde lebih tinggi di Palu. Implikasi penataan perlu selaras dengan RTRW/RDTR dan perlindungan LP2B, agenda operasional pra-CBA meliputi penguatan hulu, pengelolaan air dan mekanisasi on-farm, hilirisasi (UPH/packhouse, gudang, cold storage, market center), penguatan kelembagaan, dan digitalisasi koridor produksi. Keterbatasan studi mencakup tanpa verifikasi citra satelit dan tanpa analisis biaya–manfaat. Riset lanjutan disarankan untuk pemantauan IKI periodik dan integrasi data spasial guna mendukung perencanaan presisi. Studi ini memberikan kerangka indeks kesiapan infrastruktur yang dapat diadaptasi untuk evaluasi agropolitanisasi di wilayah peri-urban lain di Indonesia.
Tinjauan Literatur Sistem Peringatan Fase Hijau: Efisiensi dan Keselamatan pada Simpang Bersinyal Ratnasari Ramlan; Jurair Patunrangi; Ismadarni; Rizki Amaliah; Tri Wahyuningsih
Paulus Civil Engineering Journal Vol. 7 No. 4 (2025): Paulus Civil Engineering Journal, Vol.7, No.4
Publisher : Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52722/x80hc005

Abstract

Signalized intersections are critical components of urban traffic systems. However, inefficiencies caused by start-up lost time (SULT) and increased accident risks remain major challenges. Green Phase Warning Systems (GPWS) have emerged as an Intelligent Transportation System (ITS) innovation to reduce SULT and improve traffic safety. This paper presents a literature review of GPWS research published from 2010 to 2025. Findings show that GPWS reduces driver reaction time by 15–25%, increases intersection throughput up to 20%, and decreases rear-end collision risks. However, its effectiveness in heterogeneous traffic contexts, particularly in Indonesia where motorcycles dominate, remains limited. Future studies should focus on adaptive GPWS designs tailored for mixed traffic and explore policy frameworks supporting large-scale adoption.
Kelor Berdaya: Strategi Pengembangan UMKM Berbasis Potensi Lokal Ratnawati; , Maryana; Tri Wahyuningsih; Nurul Annisa; Khoirul Norma Rahayu
Jurnal Pengabdian Masyarakat: Tipis Wiring Vol 5 No 1 (2026): Tepis Wiring: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unversitas Islam Raden Rahmat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33379/tepiswiring.v5i1.8568

Abstract

MSMEs in Gunungkidul Regency have significant potential to drive the local economy, but they still face various structural obstacles, such as limited capital, low production technology, weak product branding and packaging, and the suboptimal utilization of local potential as a competitive advantage. Furthermore, the lack of a sustainable mentoring program from the local government hinders MSMEs' full development. MSMEs play a crucial role in creating jobs, reducing poverty, and increasing community empowerment. The success of the mentoring program in Kelor Village demonstrates that integrated mentoring can improve production quality, financial management, and market access for MSMEs. Based on these conditions, the Gunungkidul Regency Government needs to implement an Integrated MSME Mentoring Model consisting of five main pillars: the establishment of mentoring units and MSME empowerment centers in each village, the provision of appropriate technology and a shared facility center, regular training and product certification facilitation, the holding of MSME Expos and collaboration with digital marketplaces, and a regular monitoring system with measurable indicators. The implementation of this policy is expected to increase MSME competitiveness, expand markets, and support sustainable regional economic development. On the other hand, if it is not implemented immediately, MSMEs will continue to stagnate, lose out to products from outside the region, and fail to take advantage of the rapidly growing digital economic opportunities