Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Student Research Journal Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)
Mufti Wardani
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Peran Lembaga Legislatif dalam Mengawal Demokrasi di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara Raudatun Nazwa; Alifya Zhafira; Annisa Hamdah; Mufti Wardani; Ahmad Muhajir; Anwar Hafidzi
Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik Vol. 2 No. 1 (2025): Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/sosial.v2i1.1128

Abstract

This study examines the role of the legislative body in safeguarding and maintaining democracy in Indonesia from a constitutional law perspective. The research focuses on how the legislature carries out its functions of legislation, oversight, and budgeting to ensure democratic principles are upheld. It also assesses the legislature's role in holding the government accountable and balancing power with the executive and judiciary branches. The findings show that the legislature plays a significant role in creating transparent, accountable governance aligned with the constitution.
Kebebasan Berbicara di Media Sosial: Antara Regulasi dan Ekspresi Jam’ul Ihsan Bambang; Nadhratun Najwa; Muhammad Risky Rahmadani; Haya Salsabil; Arie Sulistyoko; Mufti Wardani; Ahmad Muhajir
Student Research Journal Vol. 3 No. 1 (2025): Student Research Journal
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/srj-yappi.v3i1.1692

Abstract

Social media has become an essential component of modern democracy, providing a platform for freedom of speech and public participation. Platforms like Facebook, Twitter, and Instagram allow people to freely express their opinions and engage in broad political discussions. However, challenges arise in the form of hate speech, hoaxes, and disinformation, which threaten social stability and the quality of democracy. This study aims to analyze the relationship between freedom of speech and democracy in the social media era and evaluate the regulations governing free speech in Indonesia. Using a normative approach, this research examines policies and regulations and their impact on human rights. The findings show that a balance between freedom of speech and prudent regulation is necessary to ensure that social media remains a positive space without sacrificing public order and democracy.
Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Berdasarkan Undang- Undang Ketenagakerjaan Di Indonesia Jubaidah; Muhammad Rahman Firdaus; Muhammad Gunawan Bahran; Mufti Wardani; Anwar Hafidzi
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.855

Abstract

Penelitian ini mengkaji Kebijakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam konteks Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Indonesia. Meskipun PKWT bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja dan memberikan kepastian hukum bagi pengusaha, penerapannya sering kali tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Banyak perusahaan mengabaikan batas waktu maksimal dan hak-hak pekerja, seperti upah, jam kerja, dan jaminan sosial. Selain itu, kendala seperti pengakhiran perjanjian secara sepihak, sanksi ganti rugi, serta kebingungan mengenai hierarki peraturan menjadi masalah utama dalam implementasi PKWT. Penelitian ini menyoroti perlunya perbaikan dalam penegakan hukum untuk melindungi hak-hak pekerja dan memastikan keadilan dalam hubungan kerja..
Kendala Pada Implementasi Peraturan Daerah No 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol Nazwa Nabila; Luthfia Dwi Putri; Syufiya Putri; Bahran; Nuril Khasyi’in; Mufti Wardani; Anwar Hafidzi
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.985

Abstract

Minuman beralkohol merupakan produk yang memiliki dampak sosial dan kesehatan yang signifikan. Di Kota Banjarmasin, regulasiterkait penjualan minuman beralkohol menjadi perhatian penting dalam rangka menjaga ketertiban umum dan melindungimasyarakat, terutama generasi muda, dari dampak negatif yang ditimbulkan. Pemerintah Kota Banjarmasin menerbitkan PeraturanDaerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol sebagai upaya pengendalian distribusi dan peredaran minuman beralkohol. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala yang dihadapidalam implementasi Perda tersebut dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode studi kasus diterapkan di beberapa wilayah di Kota Banjarmasin dengan melibatkan pihak-pihak terkait, seperti pejabat di dinas pengawasan, aparat keamanan, pelaku usaha, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Perda ini masih menghadapi beberapa kendala, di antaranya lemahnya penegakan hukum akibat keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar-instansi, kesulitan dalam pembuktian pelanggaran, serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang bahaya minuman beralkohol. Faktor ekonomi dan sosialbudaya turut berperan dalam mempengaruhi efektivitas Perda ini. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pengawasan yang optimal,perlu dilakukan sosialisasi yang intensif serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengawasan penjualan minuman beralkohol. Diharapkan pula adanya penegakan hukum yang lebih tegas untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman di masyarakat.
Hak Privasi Pengguna Dalam Era Kecerdasan Buatan : Tinjauan Normatif Hukum Terhadap Kesehatan Mental Nur Nazefa Adela; Tasyaa Syadini Maharani; Najwa Salya Rahmadina; Sulaiman Kurdi; Mufti Wardani; Anwar Hafidzi
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penggunaan Kecerdasan Buatan Artificial Intelligence atau AI dalam kesehatan mental membawa dampak positif, terutama dalam hal diagnosis, personalisasi pengobatan, dan pemantauan kondisi pasien. Namun, penerapan AI juga menimbulkan tantangan terkait privasi data pribadi, khususnya data kesehatan mental yang sangat sensitif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi dan prinsip-prinsip privasi yang mengatur penggunaan AI dalam konteks kesehatan mental. Menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini menelaah regulasi seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa dan Undang- Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Prinsip-prinsip seperti persetujuan terinformasi, minimasi data, keamanan data, transparansi, dan akuntabilitas menjadi fokus utama dalam menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan privasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur dengan ketat, penerapan prinsip-prinsip privasi dalam AI perlu terus disesuaikan dengan perkembangan teknologi agar perlindungan data pribadi tetap terjaga secara optimal.
Co-Authors Ahmad Muhajir Alifya Zhafira Annisa Hamdah Anwar Hafidzi Arie Sulistyoko Bahran Haya Salsabil Jam’ul Ihsan Bambang Jubaidah Luthfia Dwi Putri Muhammad Gunawan Bahran Muhammad Rahman Firdaus Muhammad Risky Rahmadani Nadhratun Najwa Najwa Salya Rahmadina Nazwa Nabila Nur Nazefa Adela Nuril Khasyi’in Raudatun Nazwa Sulaiman Kurdi Syufiya Putri Tasyaa Syadini Maharani