Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Batavia ARIMA : Jurnal Sosial Dan Humaniora
Halomoan, Febrian
Unknown Affiliation
Arts Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KONFIGURASI POLITIK HUKUM ADAT DI INDONESIA: STUDI SEJARAH, REGULASI DAN IMPLEMENTASI Lois, Ariel; Halomoan, Febrian; Syahuri, Taufiqurrohman
Jurnal BATAVIA Vol 1 No 6 (2024): NOVEMBER
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum adat di Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai bagian dari pluralisme hukum yang diakui dalam sistem hukum nasional. Keberagaman budaya dan tradisi lokal di Indonesia menyebabkan hukum adat berfungsi sebagai pedoman hidup masyarakat, yang terus berkembang meskipun dihadapkan pada tantangan modernisasi dan pengaruh hukum positif. Penelitian ini membahas kedudukan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia serta peran politik hukum dalam mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional yang lebih seragam dan terstruktur. Fokus utama rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan dan perkembangan hukum adat dalam sistem hukum nasional serta bagaimana politik hukum berperan dalam mengintegrasikan hukum adat ke dalam kerangka hukum positif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum adat diakui secara konstitusional melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala seperti perbedaan regulasi, kodifikasi yang sulit dilakukan, serta ketidaksesuaian antara hukum adat dengan hukum nasional dalam beberapa sektor. Sehingga diperlukan adanya penguatan regulasi yang inklusif serta harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif untuk mencapai keadilan sosial yang lebih baik.
Menyoal Problema Ekonomi-Politik Sebagai Konsekuensi Lanjutan Dari Jargon “Merdeka Belajar”: Ketimpangan Akses Terhadap Pendidikan yang Menggejala di Indonesia Darosyifa, Tasya; Lois, Ariel; Halomoan, Febrian; Limbong, Albert Sintong; Rahardi, Andriyan; Prasetyo, Handoyo; Winanti, Atik
ARIMA : Jurnal Sosial Dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): November
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/arima.v2i2.2940

Abstract

Pendidikan di Indonesia masih menghadapi ketimpangan yang signifikan, terutama dalam hal akses dan kualitas pendidikan di daerah terpencil dan bagi kelompok sosial-ekonomi rendah. Kebijakan “Merdeka Belajar” meskipun menawarkan fleksibilitas, belum mampu mengatasi ketidakadilan struktural yang mengakar dalam sistem pendidikan. Penelitian ini membahas dampak kebijakan “merdeka belajar” terhadap akses pendidikan dan ketimpangan sosial-ekonomi di indonesia serta peran kurikulum demokratis dalam membentuk individu kritis dan menantang hegemoni sistem pendidikan yang menindas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap kebijakan pendidikan dan penerapannya dalam konteks sosial. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kampus merdeka yang diciptakan kala pandemi masih menyisakan dampak ketimpangan sosial sekalipun pandemi telah selesai. Hal tersebut dikarenakan kurikulum yang ada saat ini cenderung terpusat dan kurang melibatkan partisipasi siswa, serta tidak cukup mendukung pengembangan pemikiran kritis untuk menanggapi ketidakadilan sosial. Selain itu, kebebasan akademik dan partisipasi kolektif dalam penyusunan kurikulum juga masih cenderung terbatas, meskipun diamanatkan oleh undang-undang. Kesimpulannya, sistem pendidikan Indonesia masih perlu diperbaiki untuk menciptakan pendidikan yang lebih demokratis dan inklusif. Saran yang diberikan adalah agar pemerintah dan institusi pendidikan lebih melibatkan semua aktor pendidikan dalam penyusunan kurikulum serta memastikan kebebasan akademik yang dijamin oleh hukum.
Co-Authors Atik Winanti Darosyifa, Tasya Handoyo Prasetyo Limbong, Albert Sintong Lois, Ariel Rahardi, Andriyan Taufiqurrohman Syahuri