Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

ANALISIS YURIDIS SYARAT PENDIRIAN RUMAH IBADAT DI INDONESIA: PERSPEKTIF HAK ATAS BERAGAMA Rahardi, Andriyan; Halim, Wahidul; Syahuri, Taufiqurrohman
Jurnal BATAVIA Vol 1 No 6 (2024): NOVEMBER
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis syarat pendirian rumah ibadat di Indonesia dari perspektif hak atas beragama. Dalam konteks masyarakat multikultural, keberadaan rumah ibadat sangat penting untuk menjamin kebebasan beragama. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yang mengolah, menganalisis, dan mengkaji data-data primer maupun sekunder dari berbagai bahan hukum, termasuk hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa syarat-syarat yang ditetapkan dalam regulasi memuat unsur pemberian dan persetujuan sehingga belum memfasilitasi unsur perlindungan sehingga menghambat dalam hal pemenuhan hak atas kebebasan beragama. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peninjauan ulang terhadap peraturan yang ada agar dapat mengakomodasi hak beragama secara lebih adil dan setara, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi semua pemeluk agama di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih inklusif dan menghormati hak asasi manusia dalam konteks keagamaan.
Menyoal Problema Ekonomi-Politik Sebagai Konsekuensi Lanjutan Dari Jargon “Merdeka Belajar”: Ketimpangan Akses Terhadap Pendidikan yang Menggejala di Indonesia Darosyifa, Tasya; Lois, Ariel; Halomoan, Febrian; Limbong, Albert Sintong; Rahardi, Andriyan; Prasetyo, Handoyo; Winanti, Atik
ARIMA : Jurnal Sosial Dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): November
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/arima.v2i2.2940

Abstract

Pendidikan di Indonesia masih menghadapi ketimpangan yang signifikan, terutama dalam hal akses dan kualitas pendidikan di daerah terpencil dan bagi kelompok sosial-ekonomi rendah. Kebijakan “Merdeka Belajar” meskipun menawarkan fleksibilitas, belum mampu mengatasi ketidakadilan struktural yang mengakar dalam sistem pendidikan. Penelitian ini membahas dampak kebijakan “merdeka belajar” terhadap akses pendidikan dan ketimpangan sosial-ekonomi di indonesia serta peran kurikulum demokratis dalam membentuk individu kritis dan menantang hegemoni sistem pendidikan yang menindas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap kebijakan pendidikan dan penerapannya dalam konteks sosial. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kampus merdeka yang diciptakan kala pandemi masih menyisakan dampak ketimpangan sosial sekalipun pandemi telah selesai. Hal tersebut dikarenakan kurikulum yang ada saat ini cenderung terpusat dan kurang melibatkan partisipasi siswa, serta tidak cukup mendukung pengembangan pemikiran kritis untuk menanggapi ketidakadilan sosial. Selain itu, kebebasan akademik dan partisipasi kolektif dalam penyusunan kurikulum juga masih cenderung terbatas, meskipun diamanatkan oleh undang-undang. Kesimpulannya, sistem pendidikan Indonesia masih perlu diperbaiki untuk menciptakan pendidikan yang lebih demokratis dan inklusif. Saran yang diberikan adalah agar pemerintah dan institusi pendidikan lebih melibatkan semua aktor pendidikan dalam penyusunan kurikulum serta memastikan kebebasan akademik yang dijamin oleh hukum.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU SEBAGAI OBJEK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA Nafis, Abdul Haris; Fattah, Akhmad Kautsar; Rahardi, Andriyan; Prihantono, Pradipta; Sauri, Sofyan; Triadi, Irwan
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 2 (2025): MARET
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i2.154

Abstract

Desain tata letak sirkuit terpadu merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki nilai strategis dalam pengembangan industri teknologi. Perlindungannya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2000, yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk memanfaatkan desain secara ekonomis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap desain tata letak sirkuit terpadu di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan implementatif yang dihadapi dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi perbandingan internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun dasar hukum perlindungan telah tersedia, efektivitas implementasi masih terbatas akibat rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya pendaftaran, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya koordinasi kelembagaan. Selain itu, belum tersedia sistem verifikasi desain yang komprehensif serta sumber daya teknis yang memadai untuk menangani sengketa. Strategi yang disarankan meliputi penguatan edukasi publik, reformasi prosedur pendaftaran, pemberian insentif bagi inovator, peningkatan kapasitas lembaga terkait, serta perluasan kerja sama internasional. Penelitian ini merekomendasikan agar perlindungan desain tata letak tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga ditopang oleh sistem yang responsif dan kolaboratif guna mendukung ekosistem inovasi nasional yang berkelanjutan