Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Res Nullius Law Journal INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION, INFORMATION TECHNOLOGY, AND OTHERS
Nababan, Sutarjo
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
The Role of Land Law in the Politics of Land Procurement Law for National Development Sutarjo, Sutarjo
International Journal of Education, Information Technology, and Others Vol 7 No 2 (2024): International Journal of Education, information technology   and others (IJEIT)
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.11195120

Abstract

Land is important for human life and on land humans make a living, besides that on land humans also build houses as shelter and build various other buildings for offices and so on. Land has a social function. Land in daily life has a very important role in human life because it can determine the existence and continuity of relationships and legal actions. Land also contains various kinds of natural wealth that can be utilized by humans. In essence, the meaning and strategic position of land in The life of Indonesian society not only contains physical aspects, but also social, economic, cultural, political, defense and security and legal aspects. Land for society has a multidimensional meaning. From an economic perspective, land is a means of production that can bring prosperity. Politically, land can determine a person's position in community decision making and as a culture it can determine the high or low social status of its owner. The role of land law in national development between public interests and ownership rights to land must be able to provide legal certainty, benefits in determining ownership of land rights and can avoid conflicts, because it is the basis of government policy in land acquisition in national development, so that land acquisition is determined for the public interest. Community land ownership rights determine whether a national development program can be implemented or not. Meanwhile, the legal politics of land acquisition in national development between the public interest and ownership rights to land is to be able to realize the objectives of the legal principles used as guidelines to realize the objectives already stated in the UUPA as the objectives and legal principles of article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, but on the other hand The UUPA and its legal principles serve as a source for developing policies and legislation to ensure the realization of prosperity for all Indonesian people.
OPTIMALISASI PROSES DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM OLH ANAK DIBAWAH UMUR DI KOTA SUKABUMI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK JO. PERATURAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 Ferovina Wuntu, Happy; Maruli Tua Situmeang, Sahat; Sri Utomo, Subagyo; Pudjiastuti, Diah; Sutarjo, Sutarjo
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 1 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i1.2025.458-467

Abstract

Negara republik Indonesia merupakan negara yang didirikan atas dasar perjuangan dan tumpah darah segenap elemen Masyarakat. Oleh karena itu tujuan utama dari berdirinya bangsa Indonesia salah satunya adalah memberikan perlindungan terhadap seluruh tumpah darah negara republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke 4. Sebagai bentuk perlindungan terhadap seluruh elemen masyarakat maka pemerintah membentuk berbagai macam peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Sebagai bentuk pemberian rasa keadilan kepada masyarakat maka haruslah dibentuk Undang-Undang yang mengatur tentang proses penegakkan hukum antara orang dewasa dan anak dibawah umur. Peraturan tersebut perlu dibentuk mengingat anak dibawah umur merupakan kelompok manusia yang masih membutuhkan bimbingan dan perlindungan. Dalam penelitian ini penulis mengangkat sebuah kasus Dimana anak dibawah umur yang melakukan penyalahgunaan senjata tajam harus divonis bermasalah pengadilan negeri kota Sukabumi dan harus menjalani hukuman dilembaga pemasyarakatan. Realita tersebut tentu menimbulkan pertanyaan bagaimana Upaya diversi yang dilakukan pada pihak penyidik kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.           Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan realita yang terjadi di Tengah-tengah Masyarakat kemudian di hubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative. Hasil penelitian yang penulis temukan adalah adanya ketidak optimalan dalam Upaya diversi terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan senjata tajam
KEBERADAAN ANAK PERUSAHAAN YANG DIMILIKI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERSERO DALAM ANALISIS HUKUM POSITIF: The Existence of Subsidiaries Owned by State-Owned Enterprises (SOEs) Persero in Positive Legal Analysis Nababan, Sutarjo; Wuntu, Happy Ferovina; Situmeang, Sahat Maruli Tua; Pudjiastuti, Diah; Utomo, Subagyo Sri
Res Nullius Law Journal Vol. 7 No. 1 (2025): Volume 7 No 1 Januari 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v7i1.14675

Abstract

Keberadaan anak perusahaan BUMN Persero masih menimbulkan ketidakpastian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak perusahaan yang dimiliki BUMN Persero dan tanggung jawab BUMN Persero sebagai induk perusahaan terhadap anak perusahaan. Penelitian ini bersifat deskriptif dan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pendekatan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian adalah kedudukan anak perusahaan milik BUMN Persero masih menimbulkan ketidakpastian. Apabila mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/2012; Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/2012; Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2014; dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-5/MBU/09/2022, kedudukan anak perusahaan BUMN Persero merupakan entitas yang terpisah dari induk perusahaan. Hal ini dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 yang menyatakan, antara lain bahwa anak perusahaan BUMN merupakan badan usaha mandiri yang terpisah dengan BUMN. Namun, Putusan Mahkamah Agung Nomor 21P/HUM/2017 menyatakan, anak perusahaan BUMN tetap menjadi BUMN karena bersifat perpanjangan tangan bisnis perusahaan milik BUMN. Kekayaan BUMN adalah kekayaan negara, sehingga anak perusahaan BUMN Persero merupakan milik negara secara langsung. Tanggung jawab BUMN Persero sebagai induk perusahaan terhadap anak perusahaan bersifat terbatas sesuai prinsip tanggung jawab terbatas dalam UU PT. BUMN Persero sebagai induk perusahaan dan anak perusahaannya merupakan entitas yang berdiri sendiri sebagai subjek hukum yang mandiri. Implikasi dari kedudukan itu adalah berlaku prinsip hukum limited liability, yaitu BUMN Persero sebagai induk perusahaan hanya dapat diminta pertanggungjawaban secara terbatas sebesar saham yang dimiliki dalam anak perusahaannya.
Co-Authors Diah Pudjiastuti Ferovina Wuntu, Happy Maruli Tua Situmeang, Sahat Sahat Maruli Tua Situmeang Sri Utomo, Subagyo Utomo, Subagyo Sri Wuntu, Happy Ferovina