Garuda - Garba Rujukan Digital

Pertanggung Jawaban Hukum bagi Pelaku Cyberbullying yang Menjadi Korban Penyebaran Data Pribadi Sheyla Dhea Permatasari; Rosalinda Elsina Latumahina
Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2024): Desember : Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/progres.v1i4.993

In the current era of modern technology and through the development of digital information technology (IT), which is growing very rapidly and provides many conveniences for everyone to own and access various things in cyberspace, especially on the internet, and can be accessed quickly with a finger. just seconds to be able to display and get the information we need and we can find out via the internet. This is in line with the rapid development of information technology which makes it easier to obtain information and makes it increasingly difficult for us to escape from the convenience of technology which makes human life easier. Every developmental innovation is expected to be able to provide positive benefits for human life in the technological progress which has greatly developed in the technological era. creating many conveniences for accessing things in information systems. It can be concluded that the progress of the virtual world (internet) has changed the times without limiting computer network providers which contain many different systems. And all information activities can be accessed easily via social media, and this is what makes people dependent on technology as a daily necessity to increase convenience and obtain information quickly

IDENTIFIKASI PARAMETER KELALAIAN PERUSAHAAN DALAM PELAKSANAAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA PADA PROYEK PEMBANGUNAN MENURUT PERATURAN KETENAGAKERJAAN Adelia Trisna Juniar; Rosalinda Elsina Latumahina
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKBeberapa faktor dapat menyebabkan kecelakaan kerja dalam menjalankanpekerjaan sehari-hari. Faktor tersebut terbagi dalam tiga kategori, yaitu faktorteknis, faktor non teknis, serta faktor alam. Jurnal ini bertujuan untukmengidentifikasi parameter kelalaian tenaga kerja serta perusahaan dalammemenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3) pada proyekpembangunan dengan mengacu pada peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian yuridisnormatif dengan fokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan,penelitian para ahli, dan hasil karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.Hasil penelitian menunjukkan kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kerja danperusahaan dalam menerapkan K3 disebabkan oleh beberapa parameter, antara laintingkat kepatuhan pekerja dan perusahaan terhadap peraturan K3, tingkatpenyediaan Alat Pelindung Diri (APD) yang tidak memadai, tingkat pelatihan danpendidikan K3, tingkat kepemimpinan, dan tingkat sistem pengawasan danmonitoring. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kesadaranhukum di kalangan perusahaan dan tenaga kerja tentang K3. Penelitian inidiharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan praktik K3 yang lebihbaik di sektor pembangunan.Kata Kunci: Kesehatan dan Keselamatan Kerja, tenaga kerja, perusahaan,kelalaian

PENYANDANG DISABILITAS MENTAL SEBAGAI SUBJEK POLIGAMI Nicole Natalie Putri; Rosalinda Elsina Latumahina
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKPerkawinan merupakan hubungan dalam suatu ikatan yang terjadi dan sahantara dua individu yaitu seorang laki-laki dan perempuan yang telah bersepakatuntuk membentuk suatu keluarga dan menjalani kehidupan bersama sebagai suamiistri yang bahagia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenaipenyandang disabilitas mental sebagai alasan poligami. Penelitian inimenggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada kajian terhadapperaturan yang relevan terkait dengan penyandang disabilitas mental sebagai subjekpoligami. Ketidakjelasan dalam regulasi memberikan celah bagi potensipenyalahgunaan dalam poligami yang melibatkan perempuan dengan disabilitasmental. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang lebih inklusif danpenegakan hukum yang lebih tegas untuk dapat memastikan bahwa hak parapenyandang disabilitas mental dihormati serta dilindungi

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Akta Notariil Secara Elektronik Ditinjau Dalam Perspektif Perundang-undangan di Indonesia Rizqi Akbar Kurniawan; Rosalinda Elsina Latumahina
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak: Penelitian ini menganalisis tanggung jawab hukum notaris dalampenyimpanan akta notariil elektronik dengan fokus pada perlindungan data pribadi.Notaris, sebagai pejabat umum, memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaandan keamanan dokumen yang diamanahkan, termasuk akta yang disimpan dalamformat elektronik. Perspektif hukum di Indonesia, khususnya setelah berlakunyaUndang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP),memberikan tantangan baru terhadap kewajiban ini. Metode penelitian yang digunakanadalah pendekatan yuridis normatif, dengan meninjau ketentuan UU PDP, UU JabatanNotaris (UUJN), dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notariswajib mematuhi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, seperti transparansi,akuntabilitas, dan keamanan data, sebagaimana diatur dalam UU PDP. P

Regulating the Construction Services Supervisory Board Based on the Principle of Legal Certainty Jeffry Yuliyanto Waisapi; Slamet Suhartono; Yovita Arie Mangesti; Rosalinda Elsina Latumahina
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 3 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i3.1240

Corruption in Indonesia's construction sector results in material losses and damaged public trust, and slows economic growth. To address this problem, systemic reforms focusing on tender transparency, strict law enforcement, and strengthening oversight institutions are needed. Law No. 2/2017 on Construction Services provides a comprehensive legal framework, but its implementation is often hampered by a lack of inter-agency coordination and weaknesses in supervision and enforcement. This research uses a normative method to analyze regulations related to construction supervision and design a conceptual framework and policy recommendations to improve the effectiveness of supervision. The results show that legal certainty and transparency are key to building public trust and ensuring accountability. The implementation of regulations such as Government Regulation No. 22/2020 and Minister of Public Works and Housing Regulation No. 7/PRT/M/2019, accompanied by consistent sanctions, strengthens trust in the legal and supervisory systems. Systematic supervision and transparent reporting are essential elements to maintain the integrity and effectiveness of construction projects.

IDENTIFIKASI PARAMETER KELALAIAN PERUSAHAAN DALAM PELAKSANAAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA PADA PROYEK PEMBANGUNAN MENURUT PER Adelia Trisna Juniar; Rosalinda Elsina Latumahina
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v8i1.6718

Beberapa faktor dapat menyebabkan kecelakaan kerja dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari. Faktor tersebut terbagi dalam tiga kategori, yaitu faktor teknis, faktor non teknis, serta faktor alam. Jurnal ini bertujuan untuk mengidentifikasi parameter kelalaian tenaga kerja serta perusahaan dalam memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3) pada proyek pembangunan dengan mengacu pada peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif dengan fokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, penelitian para ahli, dan hasil karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kerja dan perusahaan dalam menerapkan K3 disebabkan oleh beberapa parameter, antara lain tingkat kepatuhan pekerja dan perusahaan terhadap peraturan K3, tingkat penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) yang tidak memadai, tingkat pelatihan dan pendidikan K3, tingkat kepemimpinan, dan tingkat sistem pengawasan dan monitoring. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kesadaran hukum di kalangan perusahaan dan tenaga kerja tentang K3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan praktik K3 yang lebih baik di sektor pembangunan. Kata Kunci: Kesehatan dan Keselamatan Kerja, tenaga kerja, perusahaan, kelalaian

PENYANDANG DISABILITAS MENTAL SEBAGAI SUBJEK POLIGAMI Nicole Natalie Putri; Rosalinda Elsina Latumahina
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v8i1.6736

Perkawinan merupakan hubungan dalam suatu ikatan yang terjadi dan sah antara dua individu yaitu seorang laki-laki dan perempuan yang telah bersepakat untuk membentuk suatu keluarga dan menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri yang bahagia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai penyandang disabilitas mental sebagai alasan poligami. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada kajian terhadap peraturan yang relevan terkait dengan penyandang disabilitas mental sebagai subjek poligami. Ketidakjelasan dalam regulasi memberikan celah bagi potensi penyalahgunaan dalam poligami yang melibatkan perempuan dengan disabilitas mental. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang lebih inklusif dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk dapat memastikan bahwa hak para penyandang disabilitas mental dihormati serta dilindungi. Perempuan penyandang disabilitas mental berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum agar tidak menjadi korban tindakan yang dapat merugikan mereka terutama secara fisik, emosional, dan hukum. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa perlindungan terhadap penyandang disabilitas telah terdapat dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas khususnya pasal 9. Dengan demikian, hukum harus memastikan bahwa penyandang disabilitas mental tidak dapat dijadikan alasan atau subjek dalam praktik poligami, mengingat ketidakmampuan mereka untuk memberikan persetujuan yang sah. Kata Kunci: Perkawinan, Poligami, Perempuan Penyandang Disabilitas Mental

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENYIMPANAN AKTA NOTARIIL SECARA ELEKTRONIK DITINJAU DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Rizqi Akbar Kurniawan; Rosalinda Elsina Latumahina
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v8i1.6738

This study analyzes the legal responsibility of notaries in storing electronic notarial deeds with a focus on personal data protection. Notaries, as public officials, have a responsibility to maintain the confidentiality and security of entrusted documents, including deeds stored in electronic format. The legal perspective in Indonesia, especially after the enactment of Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (UU PDP), presents new challenges to this obligation. The research method used is a normative legal approach, by reviewing the provisions of the PDP Law, the Notary Law (UUJN), and related regulations. The results of the study show that notaries are required to comply with the principles of personal data protection, such as transparency, accountability, and data security, as stipulated in the PDP Law. Violation of this obligation can have legal implications, including administrative, civil, and criminal sanctions. In addition, this study highlights the need to strengthen regulations for the technical implementation of electronic deed storage by notaries to ensure adequate data security standards. The conclusion of this paper recommends harmonization of the PDP Law and UUJN, as well as training for notaries to improve understanding of personal data security in the context of electronic document storage. Keyword: Notary, Notarial Deed, Personal Data Protection

The Concept of Doctor's Immunity Rights in the Settlement of Medical Disputes Wijaya, Sudarmono Rama; Rosalinda Elsina Latumahina
International Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 2 No. 3 (2024): International Journal of Social Sciences and Humanities
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/ijssh.v2i3.1361

The legal relationship between doctors and patients is a common occurrence in the medical world, and hospitals are also a health service that aims for a shelter between the interaction between a patient and a medical worker for the achievement of the right to health care in the medical world. Health services are the rights and foundations of the people given by the government as the responsibility of the state. “Health development was very important in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Health as a human right is realized in various efforts, including through the implementation of medical practices where the role of doctors is very important. In its implementation, it sometimes causes problems that lead to medical disputes. The problem formulation in this study is: How to arrange the settlement of medical disputes between patients/families of patients and doctors based on applicable provisions and How is the process of resolving medical disputes that justice between patients/families of patients and doctors under law number 17 of 2023 on medical practice. The method used in this study is normative jurisdiction. Used to know and get a full picture by looking at the facts related to the problem so that it can prove the problem in order to get a scientific answer. The results of this study show that: Current medical dispute resolution arrangements are still widespread in various legislation resulting in overlapping medical dispute resolution arrangements that may eventually lead to uncertainty and uncertainty in their resolution.” In terms of fair medical dispute resolution between patients/families and doctors based on Law No. 17 of 2023 on medical practice, the medical professional is initiated by the Honorary Council of Medical Ethics (MKEK) or the Honorary Council of Indonesian Medical Discipline (MKDKI).

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search