Garuda - Garba Rujukan Digital

IDENTIFIKASI PARAMETER KELALAIAN PERUSAHAAN DALAM PELAKSANAAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA PADA PROYEK PEMBANGUNAN MENURUT PERATURAN KETENAGAKERJAAN Adelia Trisna Juniar; Rosalinda Elsina Latumahina
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKBeberapa faktor dapat menyebabkan kecelakaan kerja dalam menjalankanpekerjaan sehari-hari. Faktor tersebut terbagi dalam tiga kategori, yaitu faktorteknis, faktor non teknis, serta faktor alam. Jurnal ini bertujuan untukmengidentifikasi parameter kelalaian tenaga kerja serta perusahaan dalammemenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3) pada proyekpembangunan dengan mengacu pada peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian yuridisnormatif dengan fokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan,penelitian para ahli, dan hasil karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.Hasil penelitian menunjukkan kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kerja danperusahaan dalam menerapkan K3 disebabkan oleh beberapa parameter, antara laintingkat kepatuhan pekerja dan perusahaan terhadap peraturan K3, tingkatpenyediaan Alat Pelindung Diri (APD) yang tidak memadai, tingkat pelatihan danpendidikan K3, tingkat kepemimpinan, dan tingkat sistem pengawasan danmonitoring. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kesadaranhukum di kalangan perusahaan dan tenaga kerja tentang K3. Penelitian inidiharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan praktik K3 yang lebihbaik di sektor pembangunan.Kata Kunci: Kesehatan dan Keselamatan Kerja, tenaga kerja, perusahaan,kelalaian

PENYANDANG DISABILITAS MENTAL SEBAGAI SUBJEK POLIGAMI Nicole Natalie Putri; Rosalinda Elsina Latumahina
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKPerkawinan merupakan hubungan dalam suatu ikatan yang terjadi dan sahantara dua individu yaitu seorang laki-laki dan perempuan yang telah bersepakatuntuk membentuk suatu keluarga dan menjalani kehidupan bersama sebagai suamiistri yang bahagia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenaipenyandang disabilitas mental sebagai alasan poligami. Penelitian inimenggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada kajian terhadapperaturan yang relevan terkait dengan penyandang disabilitas mental sebagai subjekpoligami. Ketidakjelasan dalam regulasi memberikan celah bagi potensipenyalahgunaan dalam poligami yang melibatkan perempuan dengan disabilitasmental. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang lebih inklusif danpenegakan hukum yang lebih tegas untuk dapat memastikan bahwa hak parapenyandang disabilitas mental dihormati serta dilindungi

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Akta Notariil Secara Elektronik Ditinjau Dalam Perspektif Perundang-undangan di Indonesia Rizqi Akbar Kurniawan; Rosalinda Elsina Latumahina
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak: Penelitian ini menganalisis tanggung jawab hukum notaris dalampenyimpanan akta notariil elektronik dengan fokus pada perlindungan data pribadi.Notaris, sebagai pejabat umum, memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaandan keamanan dokumen yang diamanahkan, termasuk akta yang disimpan dalamformat elektronik. Perspektif hukum di Indonesia, khususnya setelah berlakunyaUndang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP),memberikan tantangan baru terhadap kewajiban ini. Metode penelitian yang digunakanadalah pendekatan yuridis normatif, dengan meninjau ketentuan UU PDP, UU JabatanNotaris (UUJN), dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notariswajib mematuhi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, seperti transparansi,akuntabilitas, dan keamanan data, sebagaimana diatur dalam UU PDP. P

IDENTIFIKASI PARAMETER KELALAIAN PERUSAHAAN DALAM PELAKSANAAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA PADA PROYEK PEMBANGUNAN MENURUT PER Adelia Trisna Juniar; Rosalinda Elsina Latumahina
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v8i1.6718

Beberapa faktor dapat menyebabkan kecelakaan kerja dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari. Faktor tersebut terbagi dalam tiga kategori, yaitu faktor teknis, faktor non teknis, serta faktor alam. Jurnal ini bertujuan untuk mengidentifikasi parameter kelalaian tenaga kerja serta perusahaan dalam memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3) pada proyek pembangunan dengan mengacu pada peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif dengan fokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, penelitian para ahli, dan hasil karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kerja dan perusahaan dalam menerapkan K3 disebabkan oleh beberapa parameter, antara lain tingkat kepatuhan pekerja dan perusahaan terhadap peraturan K3, tingkat penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) yang tidak memadai, tingkat pelatihan dan pendidikan K3, tingkat kepemimpinan, dan tingkat sistem pengawasan dan monitoring. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kesadaran hukum di kalangan perusahaan dan tenaga kerja tentang K3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan praktik K3 yang lebih baik di sektor pembangunan. Kata Kunci: Kesehatan dan Keselamatan Kerja, tenaga kerja, perusahaan, kelalaian

PENYANDANG DISABILITAS MENTAL SEBAGAI SUBJEK POLIGAMI Nicole Natalie Putri; Rosalinda Elsina Latumahina
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v8i1.6736

Perkawinan merupakan hubungan dalam suatu ikatan yang terjadi dan sah antara dua individu yaitu seorang laki-laki dan perempuan yang telah bersepakat untuk membentuk suatu keluarga dan menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri yang bahagia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai penyandang disabilitas mental sebagai alasan poligami. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada kajian terhadap peraturan yang relevan terkait dengan penyandang disabilitas mental sebagai subjek poligami. Ketidakjelasan dalam regulasi memberikan celah bagi potensi penyalahgunaan dalam poligami yang melibatkan perempuan dengan disabilitas mental. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang lebih inklusif dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk dapat memastikan bahwa hak para penyandang disabilitas mental dihormati serta dilindungi. Perempuan penyandang disabilitas mental berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum agar tidak menjadi korban tindakan yang dapat merugikan mereka terutama secara fisik, emosional, dan hukum. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa perlindungan terhadap penyandang disabilitas telah terdapat dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas khususnya pasal 9. Dengan demikian, hukum harus memastikan bahwa penyandang disabilitas mental tidak dapat dijadikan alasan atau subjek dalam praktik poligami, mengingat ketidakmampuan mereka untuk memberikan persetujuan yang sah. Kata Kunci: Perkawinan, Poligami, Perempuan Penyandang Disabilitas Mental

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENYIMPANAN AKTA NOTARIIL SECARA ELEKTRONIK DITINJAU DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Rizqi Akbar Kurniawan; Rosalinda Elsina Latumahina
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v8i1.6738

This study analyzes the legal responsibility of notaries in storing electronic notarial deeds with a focus on personal data protection. Notaries, as public officials, have a responsibility to maintain the confidentiality and security of entrusted documents, including deeds stored in electronic format. The legal perspective in Indonesia, especially after the enactment of Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (UU PDP), presents new challenges to this obligation. The research method used is a normative legal approach, by reviewing the provisions of the PDP Law, the Notary Law (UUJN), and related regulations. The results of the study show that notaries are required to comply with the principles of personal data protection, such as transparency, accountability, and data security, as stipulated in the PDP Law. Violation of this obligation can have legal implications, including administrative, civil, and criminal sanctions. In addition, this study highlights the need to strengthen regulations for the technical implementation of electronic deed storage by notaries to ensure adequate data security standards. The conclusion of this paper recommends harmonization of the PDP Law and UUJN, as well as training for notaries to improve understanding of personal data security in the context of electronic document storage. Keyword: Notary, Notarial Deed, Personal Data Protection

Title

Found 6 Documents
Search
Journal : Transparansi Hukum

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search Journal : Transparansi Hukum

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search
Journal : Transparansi Hukum