Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.399
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal hukum IUS PUBLICUM Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Journal Research of Economics and Bussiness Jurnal Pengabdian West Science The Prosecutor Law Review Indonesian Journal of Law and Justice
Ginting, Yuni
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Berdasarkan Asas Ultimum Remedium Ginting, Yuni
The Prosecutor Law Review Vol 2 No 1 (2024): The Prosecutor Law Review
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum, Kejaksaan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64843/prolev.v2i1.32

Abstract

Prinsip ultimum remedium menyatakan bahwa sanksi pidana harus digunakan sebagai upaya terakhir setelah semua upaya hukum lainnya telah dilakukan. Prinsip ini tidak secara eksplisit diatur dalam Hukum Acara Pidana Indonesia maupun dalam peraturan hukum pidana lainnya di beberapa yurisdiksi. Meskipun prinsip ini diakui sebagai prinsip umum dalam filosofi hukum pidana, penerapannya hanya menjadi slogan dalam praktiknya. Pergeseran pandangan penegak hukum pidana terhadap kasus ringan memungkinkan untuk mempertimbangkan pendekatan yang lebih restoratif. Daripada langsung mengarah pada proses peradilan yang formal dan penggunaan sanksi pidana, penegak hukum dapat mengutamakan pendekatan yang lebih kolaboratif, yang memperhatikan kebutuhan semua pihak yang terlibat. Meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam KUHAP, praktik keadilan restoratif semakin banyak diterapkan dalam penegakan hukum pidana di berbagai negara. Dengan demikian, keadilan restoratif memberikan alternatif yang lebih manusiawi dan berkelanjutan dalam menangani konflik kriminal.
Pemeriksaan dan Penanganan Pertama Laporan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi berdasarkan pada Teknik dan Isu Etik Ginting, Yuni; Gisella, Verren; Arcelya, Audy
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 2 (2024): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i2.3315

Abstract

Pemeriksaan dan Penanganan Pertama Pelaporan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Berbasis Teknik dan Isu Etika merupakan tanggung jawab bersama pimpinan Perguruan Tinggi, civitas akademika, tenaga kependidikan dan masyarakat di lingkungan Perguruan Tinggi dalam mewujudkan kampus yang aman, nyaman dan damai sebagai tempat berlangsungnya proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan Tinggi memberikan edukasi dan sosialisasi tentang kampus yang bebas dari kekerasan seksual, budaya pergaulan yang sehat dan kepekaan terhadap kesetaraan gender di kampus. Pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi dilaksanakan dalam berbagai aspek sehingga tercipta budaya anti kekerasan seksual di kampus, budaya menjalin hubungan yang sehat dalam pergaulan dan kepekaan terhadap kesetaraan gender.
PEMBUKTIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPADA YANG MEMBERIKAN EMERGENCY CONTACT UNTUK APLIKASI PINJAMAN ONLINE Ginting, Yuni; Tumbelaka, Anastasia; Antonius, Andrean; Nirwana, Clara; Mulia, Clarissa; Shodikin, Khoirul; Annisa, Reza; Syallomeita, Sharron; Firliyani, Zahwa
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v5i2.176

Abstract

Inovasi keuangan melibatkan penciptaan peranti keuangan baru serta pengembangan teknologi dan pasar keuangan yang lebih maju. Istilah finansial teknologi atau fintech diaplikasikan supaya mampu menggambarkan inovasi dalam layanan keuangan yang telah mengadopsi teknologi modern. Satu dari sebagian contohnya ialah perusahaan pinjaman online. Dalam progres pinjaman online, calon peminjam diwajibkan mengagih nomor kontak, akun media sosial, serta nomor kontak darurat. Perihal ini bertujuan supaya mampu menjauhi ketidakmampuan peminjam membereskan utangnya. Pihak perusahaan biasanya berkomunikasi dengan kontak darurat tanpa sepengetahuan mereka, memberitahukan bahwa peminjam menyandang utang, meskipun kontak darurat tidak pernah dimintai izin sebelumnya. Tindakan ini dianggap sebagai penyalahgunaan data pribadi kontak darurat, sehingga diwajibkan perlindungan hukum supaya mampu menjaga hak-hak mereka. Penelitian ini bertujuan supaya mampu menganalisis relasi hukum antara perusahaan pinjaman online dan kontak darurat, serta bagaimana perlindungan hukum yang bisa diterapkan kepada kontak darurat yang datanya didaftarkan secara sepihak dan disalahgunakan. Jenis penelitian yang diaplikasikan ialah yuridis-normatif, dengan bahan hukum sekunder. Penelitian ini akan mengkaji relasi hukum dan perlindungan yang ditata dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang berupa transisi atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
EDUKASI MEKANISME PENYUSUNAN SIMPULAN DAN REKOMENDASI SANKSI (MENAKAR SANKSI) KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI Ginting, Yuni; Astrid Athina Indradewi; Nicholine, Nicholine
J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 4 No. 11: April 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jabdi.v4i11.9897

Abstract

Kekerasan seksual, baik dalam bentuk verbal, nonfisik, fisik, maupun digital, dapat berdampak serius pada kesehatan penyintas, termasuk aspek nutrisi, fungsi otak, dan keseimbangan mental. Oleh karena itu, mekanisme penyusunan simpulan dan rekomendasi sanksi harus berorientasi pada perlindungan semua pihak yang terlibat dan berbasis keadilan serta transparansi. Prinsip Utama dalam Penyusunan Simpulan dan Rekomendasi Sanksi memberikan ruang aman bagi penyintas untuk berbicara tanpa rasa takut akan disalahkan atau diragukan, menyusun proses investigasi dan rekomendasi sanksi dengan mempertimbangkan dampak psikologis terhadap penyintas. Setiap keputusan harus didasarkan pada bukti yang kuat dan valid, bukan asumsi atau bias dan Tidak hanya melindungi penyintas, tetapi juga memastikan hak terlapor untuk mendapatkan proses yang transparan dan adil.
Pengaruh Pemahaman Akuntansi Zakat dan Tingkat Religiusitas Terhadap Kesadaran Membayar Zakat Pada Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Muslim di Kota Medan Ginting, Yuni
Journal Research of Economic and Bussiness Vol. 3 No. 02 (2024): Juli 2024
Publisher : Ali Institute of Research and Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55537/jreb.v3i02.892

Abstract

Zakat is one of the pillars of Islam that must be fulfilled, there is an obligation and compulsion from Allah SWT for Muslims who have assets exceeding the nisab and have reached the haul, apart from that the potential for zakat is very large, but there are still many muzakki who only remember zakat fitrah but forget the importance of zakat mal. This phenomenon is very interesting to study to see the understanding of zakat accounting and the level of religiosity of business actors towards awareness of paying zakat. This research was conducted by taking a sample of 55 respondents, namely Muslim UKM in Medan City. This research uses a questionnaire as a data collection tool. Structural Equation Modeling - Partial Least Squares (SEM-PLS) was used to analyze the data, so that it could show research results where there was no influence of understanding of zakat accounting and level of religiosity on awareness of paying zakat.
Sosialisasi Perbandingan Hukum Pidana: Tindak Pidana Pemalsuan di Indonesia dan Inggris Ginting, Yuni; Tumbelaka, Anastasia C.G.; Octania Tjahaja, Bertylla Deva; Hambran, Bintang Fardiansyah; Gani, Maria Athena; Natanael, Natanael; Nasution, Raja Farras; Firliyani, Zahwa Naila; Kimberly, Victoria; Yogeta, Alunuah; Gani, Maria
Jurnal Pengabdian West Science Vol 3 No 02 (2024): Jurnal Pengabdian West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jpws.v3i02.1002

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana pemalsuan uang dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia Tentang Pemalsuan dan The Forgery and Counterfeiting Act 1981 Milik Inggris. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan serta melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan uang serta bahan hukum sekunder yang berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan pemalsuan. Adanya perbedaan dan persamaan dari pengaturan tindak pidana pemalsuan uang dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi pembaharuan hukum di masing-masing negara.
Sosialisasi Perbandingan Hukuman Tindak Pidana Pembukaan Rahasia Data Pribadi Negara Indonesia dan Inggris Antonius, Andrean; Ginting, Yuni; Mulia, Clarissa; Syallomeita, Sharron; Taweranusa, Dennis; Daffa, Gabriel; Azzahra, Fatimah Azzahra; Putra, Muhammad; Nirwana, Clara; Annisa, Reza; Capello, Julio
Jurnal Pengabdian West Science Vol 3 No 04 (2024): Jurnal Pengabdian West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jpws.v3i04.1080

Abstract

Isu utama yang diangkat dalam pengabdian masyarakat ini adalah perbandingan hukuman tindak pidana pembukaan rahasia data pribadi antara Indonesia dan Inggris, yang menjadi fokus kajian karena meningkatnya insiden kebocoran data pribadi yang mempengaruhi privasi dan keamanan individu. Tujuan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi dan memahami perbedaan hukuman yang diterapkan di kedua negara tersebut. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini melibatkan sosialisasi, diskusi kelompok, dan penyebaran materi edukatif kepada masyarakat. Hasil dari pengabdian masyarakat ini menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan data pribadi dan perbedaan signifikan dalam penerapan hukuman di Indonesia dan Inggris, yang dapat membantu dalam pembentukan kebijakan dan praktik perlindungan data yang lebih efektif.
Sosialisasi Perbandingan Hukuman Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Jenis Ganja Di Indonesia dan Malaysia Antonius, Andrean; Ginting, Yuni; Mulia, Clarissa; Syallomeita, Sharron; Taweranusa, Dennis; Daffa, Gabriel; Azzahra, Fatimah; Putra, Muhammad; Nirwana, Clara; Annisa, Reza; Capello, Julio
Jurnal Pengabdian West Science Vol 3 No 04 (2024): Jurnal Pengabdian West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jpws.v3i04.1096

Abstract

Kejahatan narkotika sangat meresahkan dan telah menjadi ancaman serius di banyak negara. Salah satunya adalah Ini adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya kerusakan pada saraf otak dan fisik bagi yang menggunakan narkoba. Negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia telah berupaya keras untuk memberantas kejahatan ini. Kebijakan yang dikeluarkan oleh kedua negara tersebut kemudian menjadi subjek perbandingan yang menarik untuk diteliti, terutama tentang perbedaan kebijakan hukum pidana (penal policy) dalam menangani kejahatan narkotika antara kedua negara. Penelitian yang menggunakan metode perbandingan makro, dimana penelitian ini membandingkan sistem civil law yang diterapkan di Indonesia dan common law di Malaysia. Temuan Penelitian menunjukkan bagaimana UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia dan Akta 234 Akta Dadah Berbahaya 1952 (revisi 1980 dan amandemen terbaru 2014) di Malaysia yang memiliki tujuan untuk memberantas kejahatan narkotika atau dadah memiliki tiga perbedaan utama, yakni (1) penjatuhan pidana mati yang bersifat mandatori di Malaysia, (2) yurisprudensi menjadi sumber hukum utama common law (di Malaysia), serta (3) pengedepana prinsip premum remidium di Indonesia yang cberbanding terbalik dengan penerapan ultimum remidium di Malaysia.
Akuntabilitas Pidana di Era Penyalahgunaan Kecerdasan Buatan ditinjau dari Asas Legalitas Ginting, Yuni
The Prosecutor Law Review Vol 3 No 3 (2025): The Prosecutor Law Review
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum, Kejaksaan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64843/prolev.v3i3.78

Abstract

The development of artificial intelligence (AI) presents new challenges in criminal law, especially in determining the subject responsible for actions arising from autonomous systems. The phenomenon of AI misuse raises issues regarding the application of the principle of legality, which demands clarity on the perpetrator, the act, and the sanction. This research aims to examine how the principle of legality can address the problem of criminal accountability in the digital era. The method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach, through analysis of national regulations and international legal principles related to criminal responsibility. The results show that the principle of legality remains relevant but requires reinterpretation so that it can cover acts mediated by technology. It is concluded that strengthening legal norms and responsibility based on human control is necessary to maintain legal certainty and prevent a vacuum of accountability in the age of artificial intelligence.
Co-Authors Annisa, Reza Antonius, Andrean Arcelya, Audy Astrid Athina Indradewi Azzahra, Fatimah Azzahra Capello, Julio Daffa, Gabriel Fatimah Azzahra Firliyani, Zahwa Firliyani, Zahwa Naila Gani, Maria Gani, Maria Athena Gisella, Verren Hambran, Bintang Fardiansyah Kimberly, Victoria Mulia, Clarissa Nasution, Raja Farras Natanael Natanael, Natanael Nicholine, Nicholine Nirwana, Clara Octania Tjahaja, Bertylla Deva Putra, Muhammad Shodikin, Khoirul Syallomeita, Sharron Taweranusa, Dennis Tumbelaka, Anastasia Tumbelaka, Anastasia C.G. Yogeta, Alunuah