Garuda - Garba Rujukan Digital

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PEMBERDAYAAN HAK HAK MASYARAKAT ADAT DIKABUPATEN FLORES TIMUR Yosephin Sugiani Boleng; Gabriela Putri Minami; Ferdinandus Ngau Lobo
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.18642

Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana diatur secara Eksplisit dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebagai Negara Hukum maka ada tiga unsur pokok yang harus diutamakan, yang pertama Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, yang kedua adanya Peradilan yang Bebas, yang ketiga Legalitas sebuah Aturan Hukum.Untuk menjamin setiap Hak Asasi Warga Negaranya maka tentunya harus ada sebuah Aturan Hukum yang Pasti agar menjadi Landasan dalam mengatur Hak Asasi Warga Negara Indonesia, dalam hal ini adalah Hak Masyarakat Indonesia dalam hal ini hak masyarakat adat. penyusunan Naskah Akademik tentang Pemberdayaan Hak-hak Masyarakat Adat ini merupakan sebuah upaya bagi Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk lebih meningkatkan fungsi pemerintahan pemerintah Kabupaten Flores Timur. Teknik penyusunan naskah akdemik ini, merujuk pada undang-undang tentang Pembentukan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur bahwa: “Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah, atau Rancangan Undang- Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.” Kata kunci : masyarakat adat, hak asasi manusia

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PEMBERDAYAAN HAK HAK MASYARAKAT ADAT DIKABUPATEN FLORES TIMUR Yosephin Sugiani Boleng; Gabriela Putri Minami; Ferdinandus Ngau Lobo
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.18642

Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana diatur secara Eksplisit dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebagai Negara Hukum maka ada tiga unsur pokok yang harus diutamakan, yang pertama Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, yang kedua adanya Peradilan yang Bebas, yang ketiga Legalitas sebuah Aturan Hukum.Untuk menjamin setiap Hak Asasi Warga Negaranya maka tentunya harus ada sebuah Aturan Hukum yang Pasti agar menjadi Landasan dalam mengatur Hak Asasi Warga Negara Indonesia, dalam hal ini adalah Hak Masyarakat Indonesia dalam hal ini hak masyarakat adat. penyusunan Naskah Akademik tentang Pemberdayaan Hak-hak Masyarakat Adat ini merupakan sebuah upaya bagi Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk lebih meningkatkan fungsi pemerintahan pemerintah Kabupaten Flores Timur. Teknik penyusunan naskah akdemik ini, merujuk pada undang-undang tentang Pembentukan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur bahwa: “Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah, atau Rancangan Undang- Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.” Kata kunci : masyarakat adat, hak asasi manusia

Peningkatan Kesadaran Hukum Desa Oeperigi melalui KKN-T Fakultas Hukum UNWIRA Kupang Temaluru, Hermanus Marang; Ferdinandus Ngau Lobo; Yohanes Arman
PROFICIO Vol. 6 No. 2 (2025): PROFICIO : Jurnal Abdimas FKIP UTP
Publisher : FKIP UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN SURAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36728/jpf.v6i2.4637

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) merupakan bagian dari program Kampus Merdeka yang bertujuan memberikan pengalaman pembelajaran langsung bagi mahasiswa di luar lingkungan akademik. Fakultas Hukum UNWIRA Kupang melaksanakan KKN-T di Desa Oeperigi dengan fokus pada peningkatan pemahaman masyarakat dalam aspek pendidikan dan hukum. Permasalahan utama yang dihadapi desa ini adalah kurangnya akses terhadap pendidikan dan minimnya kesadaran hukum. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, mahasiswa melakukan penyuluhan hukum agraria, hukum keluarga, dan administrasi desa guna meningkatkan pemahaman masyarakat. Dalam bidang pendidikan, mahasiswa memberikan penyuluhan di SMA Negeri 1 Naimuti terkait kenakalan remaja dan dampak teknologi dari aspek hukum. Selain itu, pelatihan kepemimpinan bagi siswa TK dan SD di sekitar Desa Oeperigi dilaksanakan untuk membangun kesadaran kepemimpinan sejak dini. Program ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat guna memastikan keberlanjutan dampaknya. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran hukum dan pendidikan masyarakat, yang tercermin dari meningkatnya keterlibatan mereka dalam pengelolaan administrasi dan pembangunan desa. Keberhasilan program ini menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan masyarakat melalui pendidikan, pengabdian, dan pemberdayaan berbasis hukum.

Pelindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Bowaru Dalam Pengembangan Geothermal di Kecamatan Jerebu’u Kabupaten Ngada Mariana Marines Hardiyanti Meze; Ferdinandus Ngau Lobo; Ernesta Uba Wohon
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2521

Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat Bowaru dalam pengembangan proyek geothermal di Kecamatan Jerebu’u. Metode yang digunakan ialah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis didasarkan pada Teori Keadilan John Rawls, Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, dan Teori Pluralisme Hukum John Griffith. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Bowaru menghendaki perlindungan hukum preventif berupa partisipasi dalam perencanaan dan musyawarah adat, serta represif berupa kompensasi dan ganti rugi atas kerugian terhadap tanah ulayat dan situs sakral. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat Bowaru belum optimal karena minimnya partisipasi dan lemahnya penegakan hukum. Diperlukan kebijakan yang lebih responsif dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat adat

Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilukada di Kota Kupang Cintia Ayu Yamayanti Selan; Ferdinandus Ngau Lobo; Benediktus Peter Lay
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2858

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pemilukada Kota Kupang tahun 2024, meskipun hak politik mereka telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dari 1.268 penyandang disabilitas yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), hanya 643 orang (50,63%) yang menggunakan hak pilihnya, sedangkan 625 orang (49,37%) tidak menggunakan hak pilih. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penghambat pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilukada di Kota Kupang tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta analisis deskriptif kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama meliputi aksesibilitas sarana dan prasarana TPS yang belum ramah disabilitas, kurangnya pendampingan dan informasi pemilu yang aksesibel, lemahnya pemutakhiran data pemilih, serta rendahnya pemahaman petugas KPPS terhadap tata cara pelayanan pemilih disabilitas. Disimpulkan bahwa pelaksanaan pemilukada di Kota Kupang belum sepenuhnya inklusif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antara KPU dan pemerintah daerah dalam penyediaan TPS yang aksesibel, pelatihan petugas, serta sosialisasi politik yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

Reading the Character of the Pata Dela Customary Law in Sustainable Forest Management and Food Security of the Ngadhu Bhaga Community Geme, Maria Theresia; Ferdinandus Ngau Lobo; Lay, Benediktus Peter; Maran, Mary Grace Megumi
JUSTISI Vol. 12 No. 2 (2026): JUSTISI Inpress
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v12i2.5066

This study aims to discover legal characteristics, namely behavioral norms in pata dela, particularly those related to sustainable forest development and food security. The method used in this study is empirical legal research conducted in Rakalaba Village, West Golewa District, Ngada Regency, East Nusa Tenggara Province. The approaches used in this study are legal sociology, philosophy, legal history, and conceptual approaches. The data used in this study are primary and secondary data. The data were processed and then analyzed using descriptive qualitative methods. The novelty of this study focuses on the character of legal norms, namely the commands and prohibitions contained in the local wisdom of pata dela. These legal norms serve as guidelines for realizing sustainable forestry development that has an impact on food security. The results of the study show that the Ngadhu bhaga customary law community has an oral tradition called pata dela or ancestral teachings. Pata dela contains primary legal norms, namely commands marked with the word bodha, which means mandatory. In addition, pata dela also contains prohibitions marked with the word ma'e, which means forbidden. Pata dela plays a role in sustainable forest development based on customary law. For example, in the command “Bodha sepe ne'e de kenge, latu ne'e de kabu” and the prohibition “Ma'e rawu dhapi kabu, ma'e sa'a dhapi tara”. Through this oral tradition, the community can ensure that plants continue to grow. Pata dela also has implications for realizing food security for the Ngadhu Bhaga community. It contains commands and prohibitions that reflect an ecological understanding that food crops must be sustained so that they remain available over time. Food security is not only a matter of the availability of food at present, but also a guarantee that future generations will continue to have access to quality food sources. Conclusion of this study is that Pata dela contains primary legal norms that include commands and prohibitions. Pata dela is still alive and is still used as a guideline in sustainable forest development to achieve food security.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search