Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penguatan Moderasi Beragama melalui Pengajaran Pasraman, Pengajian, dan Pelayanan Gereja di Desa Tumbang Liting, Kalimantan Tengah Vienletia, Raisa; Pransinartha, Pransinartha; Nirwanto, Rahmadi; Kholil, Muhamad; Surya, Dhea Elvionita; Laila, Noor; Yuan, Tasya Slavinka; Muzakir, Ahmad; Saputra, Ardo; Ulfah, Fitriani; Monica, Lola; Talia, Nova; Putri, Jestina; Mardika, Putri Kesia
Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia Vol 4 No 6 (2024): JAMSI - November 2024
Publisher : CV Firmos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54082/jamsi.1457

Abstract

Potret kehidupan multikultural dapat dilihat di Desa Tumbang Liting dimana terdapat 3 agama yang tinggal dalam satu desa dengan aman dan damai. Akan tetapi kemajemukan ini tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perpecahan sehingga dibutuhkan langkah preventif yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Permasalahan yang terjadi di Desa Tumbang Liting terkait dengan penguatan moderasi beragama yaitu kurangnya tenaga pengajar yang kompeten dalam memberikan penguatan nilai moderasi beragama, sehingga dikhawatirkan akan terjadinya kesalahan pemahaman moderasi beragama sehingga menjadi perpecahan. Tujuan dari pengabdian ini adalah mencari solusi berama penguatan nilai moderasi beragama sehingga tidak akan terjadi perpeahan dalam tubuh warga desa seperti kurangnya tenaga pengajar, kurangnya bahan ajar, dan kurangnya partisipasi masyarakat menjadi kendala dalam kegiatan ini. Pengabdian ini menggunakan metode Participatory Action Researcrh (PAR) yang diawali dengan pembahasan strategi program, aksi dan monitoring dan ditutup dengan evaluasi. Hasil dari pengabdian ini adalah terjadinya perubahan yang cukup signifikan terkait dengan pemahaman moderasi beragama serta perubahan dalam penggunaan tempat ibadah dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan. Selain hal tersebut kenaikan ini juga dilihat dari partisipasi dan intensitas dalam kegiatan penguatan moderasi beragama diberbagai tempat ibadah
PEMINANGAN/KHITBAH DAN PROBLEMATIKA YANG SERING TERJADI Putri, Meyrara Widya; Ulfah, Fitriani; Indah, Maulia
Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) Vol 3 No 1 (2024): Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic Institute (IAIN) Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/jisyaku.v3i1.6753

Abstract

The Compilation of Islamic Law provides the understanding that promiscuity is an effort towards an arranged marriage relationship between a man and a woman. One of the purposes of proposing or proposing is to strengthen the relationship between the two male and female family members. However, the fact is that this proposal does not always end in marriage. A marriage proposal that is broken off in the middle of the road without any continuation, of course, creates problems between both sides of the family, one of which is unclear status of gift giving. Therefore, there is a need for clarity regarding the status of gifts/grants and how to review Islamic law regarding the return of multiple or double gifts/grants. This research uses qualitative research methods in descriptive form. Or a type of normative legal research, namely research data sources through library literature studies in the form of reviews of book references, research articles or journals, and other reading sources. Based on the results of research that the author has analyzed regarding the status of giving gifts/grants when the proposal does not continue to marriage, the following conclusions can be drawn: generally if the desire to stop the proposal is from the man, then he has no right to withdraw the gift or gift. which he gave. On the other hand, if the woman wishes to stop the proposal, the issue of the status of the grant/gift will depend on the agreement previously agreed upon by both parties. Regarding the cancellation of sermons by women, which occurs for example in the Kuta Baro community in Aceh and the Dayak community in Katingan, giving grants/gifts that must be returned twice as much (double) is not contrary to Islamic law, because seeing that the return is double. is considered a ta'zir punishment because it is a form of broken promise (Wanprestasi) or a violation on the part of the woman of the proposal agreement to carry out the marriage.