Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.757
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Papua Law Journal Musamus Law Review Jurnal Restorative Justice Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Animha Law Journal Jurnal Hukum Cassowary
Yuldiana Zesa Azis
Faculty Of Law Cenderawasih University
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Jurnal Restorative Justice

 1 
Efektivitas Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Merauke Alputila, Marlyn Jane; Pramukti, Lilis; Rahail, Emiliana B.; Azis, Yuldiana Zesa
Jurnal Restorative Justice Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v8i1.6085

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas peran pembimbing kemasyarakatan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Merauke, maupun untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang dilakukan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Merauke dengan populasi pembimbing kemasyarakatan. data yang digunakan adalah data yang bersifat primer dan sekunder dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan, penelitian lapangan dan dokumentasi yang kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh penulis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran pembimbing kemasyarakatan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Merauke masih kurang dapat berjalan secara efektif, disebabkan masih terdapat kendala internal maupun eksternal sehingga perlu dilakukan peningkatan kualitas dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peran pembimbing kemasyarakatan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Merauke adalah kurangnya sumber daya manusia pembimbing kemasyarakatan, jangkuan wilayah kerja Bapas, kurangnya sarana prasarana, kurangnya partisipasi orang tua dan pelaku, dan lambatnya koordinasi antar lembaga yang menangani anak yang berhadapan dengan hukum.
Bingkai Hukum Negara Indonesia Dalam Perlindungan Hak Ulayat Dan Kesejahteraan Masyarakat Adat Di Daerah Perbatasan Azis, Yuldiana Zesa; Rahail, Emiliana B.; Alputila, Marlyn Jane
Jurnal Restorative Justice Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v8i2.6458

Abstract

This article explores the significance of safeguarding customary rights of indigenous peoples in Indonesia, especially in border regions, with a specific focus on Sota District, Merauke Regency, South Papua. Customary rights, representing the supreme right to land inherited intergenerationally, hold profound social, cultural, and economic value for indigenous communities. Nevertheless, their protection is frequently impeded by agrarian conflicts, deficiencies in the legal system, and the repercussions of climate change. In border areas, customary rights become even more susceptible due to economic interests and the incongruence between government policies and local wisdom. This research employs a qualitative approach, utilizing literature reviews, interviews, field observations, and document analysis, to assess the effectiveness of the legal framework in safeguarding customary rights. Findings indicate that despite a solid legal foundation, the implementation of customary rights protection encounters numerous challenges, necessitating collaborative endeavors from various stakeholders to bolster protection and the well-being of indigenous peoples in border regions.
Kerjasama Pemerintah Dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Barang Atau Jasa Yang Diperdagangkan Azis, Yuldiana Zesa; Sinaga, Jaya Setiawan
Jurnal Restorative Justice Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v7i2.6112

Abstract

Penelitian ini berangkat dari maraknya fenomena kerugian yang dialami konsumen di era digital saat ini. Untuk menekan jumlah kerugian yang dialami konsumen, pada UU Perlindungan konsumen telah mengamanatkan pemerintah untuk memberi perlindungan bagi konsumen, yang diwujudnyatakan dengan berdirinya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengawasan LPKSM dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen; dan kerjasama pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap barang atau jasa yang diperdagangkan. Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan ialah dengan mengginakan metode normatif. Hasil yang diperoleh ialah bentuk pengawasan dengan cara penelitian, pengujian, dan /survei terhadap barang dan jasa yang beredar di pasaran untuk menghindari terjadinya pelaku usaha yang melakukan perbutan curang, dan kerjasama pemerintah dengan LPSKM dalam melakukan pengawasan terhadap barang atau jasa yang diperdagangkan yakni untuk mengetahui adanya perbuatan pelaku usaha yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen.
Aspek Hukum Perdata Dalam Penyelesaian Sengketa Investasi Berkelanjutan Di Indonesia Azis, Yuldiana Zesa; Ali Muddin, Ahmad
Jurnal Restorative Justice Vol. 9 No. 1 (2025): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v9i1.6948

Abstract

Sustainable investment plays a crucial role in Indonesia's economic development by emphasizing a balance between economic growth,environmental protection, and social welfare. Despite a significant increase in investment in strategic sectors such as energy and infrastructure, the main challenge is managing the negative impact on the environment and local communities. This article discusses the role of civil law in resolvingdisputes arising from conflicts between economic interests and environmental or social needs. Civil law, through mechanisms such as the filing of lawsuits in court, mediation, and arbitration, serves as a tool to bridge conflicting interests and ensure fair settlements. The development ofpolicies and legal instruments that support sustainability is also important to maximize the benefits of investment while maintaining a balancebetween various interests.
Kearifan Lokal Dalam Adaptasi Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Ekspansi Investasi: Studi Kasus Pada Masyarakat Adat Di Merauke Azis, Yuldiana Zesa; Rahail, Emiliana B.
Jurnal Restorative Justice Vol. 9 No. 2 (2025): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v9i2.7321

Abstract

Large-scale investment expansion in plantation development, food estates, and strategic infrastructure has intensified land conflicts between indigenous communities and investment actors in Merauke Regency. This article examines how the local wisdom of the Malind indigenous community functions as an adaptive strategy for resolving land disputes within an asymmetrical legal pluralism regime. Employing a qualitative socio-legal approach, this study is based on case studies conducted in Wasur, Rawa Biru, Sota, Erambu, and Yanggandur villages through in-depth interviews, participant observation, and document analysis. The findings reveal that land conflicts primarily stem from overlapping claims between customary land (ulayat) and investment concessions legitimized by state law. In the absence of meaningful access to formal legal mechanisms, the Malind community relies on customary deliberation, symbolic rituals, and clan origin narratives as mechanisms of conflict resolution and forms of counter-hegemonic legality. Drawing on legal pluralism, critical agrarian studies, and political ecology, this article argues that local wisdom should be understood not merely as cultural practice but as a form of non-state legality with political significance in defending indigenous living spaces. The study highlights the need for substantive recognition of customary law and indigenous territories as integral components of equitable agrarian governance and investment policy.
Co-Authors Ali Muddin, Ahmad Bone, Philipus Duwila, Rusli Emiliana Bernadina Rahail Fransiskus Samderubun Herry Hendri Fernando Mote Irawan, Andi D Jaya Setiawan Sinaga Jehau, Aurelia Lakay, Gerry Alexander Lena, Fredik Limbong, Shella Agustin Marlyn Jane Alputila Muddin, Ahmad Ali Mulyadi Alrianto Tadjuddin Nasri Wijaya Pramukti, Lilis Rahmawati, Rahmawati Samderubun, Fabilio Alfrento Setiawati, Dini Werelubun, Ignatia Astrella zaenab, sitti a Zesa, Yuldiana