Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

KAJIAN ANLISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADIPADA SEKTOR KEUANGAN Haniv Aulia; Nova Kony Umboh
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 4 (2025): AGUSTUS - SEPTEMBER 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kajian analisis Undang-Undang nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan data pribadi pada sektor keuangan merupakan suatu kajian yang penting dalam memahami sistem hukum di Indonesia dengan mengatur aspek pelindungan data pribadi secara umum dan sektoral, khususnya dalam sektor keuangan. (1) Bagaimanakah pelindungan data pribadi pada sektor keuangan berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindunan Data Pribadi ? dan (2) Bagaimakah pertanggung jawaban sanksi secara perdata terhadap penyalahgunaan data pribadi pada sektor keuangan berdasarkan Undang-Undang No.27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi?. Selanjutnya metode penelitian dalam penelitian ini adalah hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan landasan hukum yang kuat dengan mengatur secara rinci hak-hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta mekanisme penegakan hukum, termasuk pertanggungjawaban secara perdata terhadap penyalahgunaan data pribadi. Dalam sektor keuangan, yang kerap melibatkan data sensitif seperti informasi rekening dan histori transaksi, pelanggaran terhadap pelindungan data dapat berdampak sangat serius, baik dalam bentuk kerugian material maupun immaterial.
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 Haniv Aulia; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 1 No. 9 (2024): NOVEMBER 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur berbagai hal terkait penyelesaian sengketa medis, dengan menekankan penyelesaian non-litigasi melalui mediasi dan arbitrase. Tujuannya adalah untuk mengurangi sengketa medis yang seringkali berlangsung lama dan membebani sistem peradilan. Dalam penerapannya, mediasi menjadi langkah pertama yang diutamakan, sementara arbitrase digunakan sebagai alternatif jika mediasi tidak membuahkan hasil. Berdasarkan Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan tulisan ini adalah yuridis normatif-kualitatif yaitu menemukan kebenaran koherensi. Secara teori, UU ini menawarkan potensi besar untuk mengurangi sengketa medis, tapi efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi yang konsisten, upaya sosialisasi kepada masyarakat, juga pelatihan bagi para mediator. Kerja sama yang lebih erat antara rumah sakit, dokter, tenaga medis, dan organisasi profesi juga sangat diperlukan agar proses penyelesaian sengketa dapat berjalan secara efisien dan adil.
Tinjauan Yuridis Atas Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dan Dokter Terkait Dugaan Malpraktek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Haniv Aulia; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 1 (2025): JANUARI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi In Bertujuan Untuk Mengkaji Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Pasien Dan Dokter Dalam Kasus Dugaan Malpraktik Yang Terjadi Dalam Transaksi . Malpraktik Merupakan Isu Yang Signifikan Di Bidang Kedokteran Karena Dapat Menimbulkan Dampak Serius Terhadap Kesehatan Serta Hak-Hak Pasien, Sekaligus Memengaruhi Integritas Profesi Kedokteran. Penelitian Ini Menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif Dengan Mengumpulkan Data Dari Berbagai Sumber Hukum, Termasuk Undang-Undang Dan Literatur Terkait. Hasil Kajian Menunjukkan Bahwa Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dan Dokter Dalam Kasus Malpraktik Mencakup Berbagai Aspek Penting. Pasien Memiliki Hak Untuk Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Dengan Standar Medis Yang Berlaku, Sementara Dokter Memiliki Tanggung Jawab Etis Dan Hukum Untuk Memberikan Pelayanan Yang Profesional Dan Penuh Kehati-Hatian. Perlindungan Terhadap Praktik Kedokteran Juga Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Tanggung Jawab Atas Tindakan Malpraktik Dapat Ditinjau Melalui Jalur Hukum Perdata, Pidana, Maupun Administratif.