Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research
Haris, Akmal
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Peran dan Tanggung Jawab Direksi dalam Good Corporate Governance di Perusahaan Terbuka Haris, Akmal; Nizam Mahendra, Rayhan
Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Vol. 2 No. 1 (2025): NOVEMBER 2024 - JANUARI 2025
Publisher : UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32672/mister.v2i1.2358

Abstract

Direksi memiliki peran yang sangat penting dalam menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) di perusahaan terbuka, yang berfungsi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan perusahaan. Tanggung jawab utama direksi meliputi pengambilan keputusan strategis, pengelolaan risiko, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku. Dalam konteks ini, direksi harus bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, serta mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, dan masyarakat luas. Penerapan GCG yang efektif oleh direksi tidak hanya berkontribusi pada peningkatan nilai perusahaan, tetapi juga membantu dalam mengelola sumber daya secara efisien dan efektif. Namun, tantangan muncul ketika tidak semua anggota direksi memahami sepenuhnya tugas dan tanggung jawab mereka, yang dapat menyebabkan konflik internal dan mengganggu operasional perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi direksi untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip GCG dan menerapkannya dalam setiap aspek manajemen perusahaan. Secara keseluruhan, keberhasilan penerapan GCG sangat bergantung pada komitmen direksi untuk menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Dengan demikian, peran dan tanggung jawab direksi menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang baik dan berkelanjutan.
Peran Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Studi Kasus Penyelesaian Kredit Macet Haris, Akmal; Mahendra, Rayhan Nizam; Suwarsit, Suwarsit
Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Vol. 2 No. 1 (2025): NOVEMBER 2024 - JANUARI 2025
Publisher : UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32672/mister.v2i1.2393

Abstract

Kredit macet merupakan salah satu isu utama dalam sektor perbankan yang dapat menimbulkan sengketa antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Penyelesaian sengketa terkait kredit macet ini menjadi sangat penting, mengingat dampaknya yang luas baik bagi institusi perbankan maupun perekonomian secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam proses penyelesaian sengketa kredit macet di Indonesia, dengan berfokus pada perlindungan hak-hak debitur, hak bank sebagai kreditur, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Studi ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk meneliti penerapan hukum dalam penyelesaian kredit macet, mencakup proses mediasi, gugatan perdata, dan keterlibatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatur serta memfasilitasi penyelesaian sengketa tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian alternatif, seperti mediasi, memiliki potensi untuk menyelesaikan sengketa kredit macet secara lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan proses pengadilan. Selain itu, hasil penelitian juga mengindikasikan bahwa terdapat kebutuhan untuk memperbaiki regulasi yang ada guna memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi debitur, serta mendorong bank untuk melakukan penilaian kredit yang lebih mendalam sebelum pemberian pinjaman. Melalui pemahaman yang mendalam tentang dinamika penyelesaian sengketa kredit macet, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada penyusunan kebijakan dan praktik hukum yang lebih transparan, adil, dan efisien di sektor perbankan Indonesia.
Menuju Distribusi Lahan yang Berkeadilan: Kebijakan dari Reforma Agraria di Empat Negara Haris, Akmal; Mahendra, Rayhan Nizam; Al Iyad, Ericko Arwinda; Wahanisa, Rofi; Hikal Fikri, Muhammad Adymas
Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Vol. 2 No. 1 (2025): NOVEMBER 2024 - JANUARI 2025
Publisher : UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32672/mister.v2i1.2474

Abstract

Penelitian ini membahas kebijakan reforma agraria di Brasil, Jepang, Zimbabwe, dan Indonesia untuk memahami pendekatan, hasil, dan tantangan dalam redistribusi lahan. Reforma agraria bertujuan mengatasi ketimpangan tanah dan meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi pelaksanaannya dipengaruhi faktor sosial, ekonomi, dan politik. Brasil berupaya mengurangi ketimpangan melalui redistribusi lahan latifundia, namun terkendala resistensi pemilik tanah besar dan konflik sosial. Jepang berhasil menciptakan distribusi lahan adil pasca-Perang Dunia II dengan dukungan pemerintah, meningkatkan produktivitas pertanian. Di Zimbabwe, reforma agraria yang tergesa-gesa menyebabkan krisis ekonomi dan penurunan produktivitas. Indonesia menunjukkan kemajuan melalui program Perhutanan Sosial dan TORA, meski terhambat konflik lahan. Studi ini menyoroti pentingnya perencanaan matang, dukungan kebijakan, dan partisipasi masyarakat dalam reforma agraria untuk mencegah dampak negatif. Kesuksesan reforma agraria memerlukan pendekatan holistik, mencakup dukungan politik, kapasitas lokal, dan pengelolaan konflik.
Hak dan Kewajiban Peserta Magang : Perlindungan Hukum yang Harus Diketahui Haris, Akmal; Mahendra, Rayhan Nizam; Firdausi, Muhammad Rafli; Lovina Manalu, Sherlin
Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Vol. 2 No. 1b (2025): NOVEMBER 2024 - JANUARI 2025 (TAMBAHAN)
Publisher : UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32672/mister.v2i1b.2690

Abstract

The internship program is a practical learning tool that aims to provide work experience to interns, as well as support the development of their skills in the professional world. However, in practice, there is often an imbalance between the rights and obligations of apprentices, which can have an impact on their legal protection. This article comprehensively discusses the rights that apprentices have, such as the right to adequate compensation, occupational health and safety protection, and the right to receive quality learning in accordance with the objectives of the internship program. In addition, the obligations of interns, such as complying with company regulations, maintaining the confidentiality of information, and carrying out their duties responsibly, are also reviewed as part of their ethical and professionalism responsibilities. This article highlights the importance of understanding legal protection that apprentices must know, including regulations that apply in Indonesia, such as Law Number 13 of 2003 concerning Employment, Minister of Manpower Regulation No. 6 of 2020 concerning the Implementation of Domestic Apprenticeship Programs, and other relevant regulations. With good understanding, interns can protect themselves from potential exploitation, ensure their rights are fulfilled, and undergo an internship experience that is beneficial and in accordance with the law. This research aims to provide guidance to apprentices, educational institutions and companies in creating a fair, ethical and productive apprenticeship ecosystem.
Co-Authors Al Iyad, Ericko Arwinda Firdausi, Muhammad Rafli Hikal Fikri, Muhammad Adymas Lovina Manalu, Sherlin Mahendra, Rayhan Nizam Nizam Mahendra, Rayhan Rofi Wahanisa