<![CDATA[Islamic education in Indonesia plays a strategic role in shaping national character and developing human resources. As times change, Islamic education is required to be more adaptive to global challenges while maintaining its foundational Islamic values. This study aims to analyze the formulation and integration of Indonesian government policies in advancing Islamic education, as well as to identify the obstacles and solutions in their implementation. This research employs a descriptive qualitative method based on literature review of government policies and their practical applications. The findings show that policy formulation follows a systematic process involving various stakeholders, and focuses on curriculum reform, teacher competency development, digitalization of madrasahs, and strengthening of international networks. However, implementation faces several challenges, including regional disparities, limited infrastructure, and uneven human resource capacity. To address these issues, strategic solutions are proposed, such as expanding affirmative programs for underdeveloped regions (3T), providing technology-based teacher training, fostering public-private partnerships, and reforming bureaucratic processes in budget management. In conclusion, cross-sector synergy and policy continuity are essential to realizing an inclusive, high-quality, and globally competitive Islamic education system ABSTRAK. Pendidikan Islam di Indonesia memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter bangsa dan pembangunan sumber daya manusia. Seiring perkembangan zaman, pendidikan Islam dituntut untuk lebih adaptif terhadap tantangan global tanpa kehilangan nilai-nilai keislaman yang mendasarinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses perumusan dan integrasi kebijakan pemerintah Indonesia dalam pengembangan pendidikan Islam serta mengidentifikasi hambatan dan solusi implementasinya. Metode yang digunakan adalah kajian kualitatif-deskriptif berbasis studi literatur terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan praktik implementasinya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam dirumuskan melalui proses sistematis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan diarahkan pada reformasi kurikulum, peningkatan kompetensi guru, digitalisasi madrasah, serta penguatan jejaring internasional. Namun, implementasinya menghadapi berbagai hambatan seperti disparitas antarwilayah, keterbatasan infrastruktur, dan sumber daya manusia yang belum merata. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan penguatan afirmasi bagi daerah 3T, pelatihan guru berbasis teknologi, kemitraan publik-swasta, serta reformasi birokrasi dalam pengelolaan anggaran. Kesimpulannya, sinergi lintas sektor dan kesinambungan kebijakan menjadi kunci dalam mewujudkan pendidikan Islam yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing global.]]>
