Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Morality :Jurnal Ilmu Hukum Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Milthree Law Journal
Ginting, Nabila Marsiadetama
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Kajian Terhadap Penerapan Teori Sociological Yurisprudence Oliver Wendel Holmes Oleh Hakim Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN/Bdg) Saragih, Geofani Milthree; Zulfah, Indana; Nasution, Junisyah; Ginting, Nabila Marsiadetama; Silaban, Helen Mutiara
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v10i2.457

Abstract

Hakim adalah wakil Tuhan dalam menegakkan hukum di dunia. Salah satu kajian utama dalam penelitian ini adalah menganalisis peranan hakim dalam menggali keadilan dalam masyarakat, dengan menggunakan perspektif teori Sociological Jurisprudence yang dikemukakan oleh Oliver Wendell Holmes. Dalam pandangan Holmes, hukum harus dipahami sebagai refleksi dari nilai-nilai dan realitas sosial yang ada dalam masyarakat. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana teori Sociological Jurisprudence memengaruhi cara hakim memandang dan menginterpretasikan hukum untuk mencapai keadilan. Holmes menekankan bahwa hakim harus memahami konteks sosial dan ekonomi di mana hukum diterapkan. Hakim harus melihat hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar dan memastikan bahwa keputusan hukum mereka mencerminkan realitas sosial saat ini. Ini memerlukan kemampuan hakim untuk beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat dan memahami implikasi sosial dari keputusan hukum mereka. Penerapan teori Holmes tersebut dikaitkan dengan Studi Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN/Bdg dalam penelitian ini, dimana dalam putusan tersebut hakim telah melakukan suatu penggalian nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Penelitian ini menguraikan bagaimana pandangan Holmes tentang hukum dan keadilan memiliki dampak pada penegakan hukum. Penelitian ini juga akan menelusuri pemikiran holmes dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis dengan menggunakan pendekatan filosofis. Hasil dari penelitian ini akan memperlihatkan bahwa peran hakim dalam menggali nilai-nilai keadilan dalam masyarakat, sebagaimana yang ditegaskan di dalam teori Sociological Jurisprudence oleh Holmes telah direalisasikan di dalam Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN/Bdg. Hal ini dianggap penting dalam memastikan bahwa hukum mencerminkan dan mendukung keadilan sosial.
Disparitas Hukuman Hakim Terhadap Para Terpidana Penyerobotan Tanah (Studi Putusan No. 85K/PID/2017 dan No. 28PK/Pid/2019) Ginting, Nabila Marsiadetama; Yunara, Edi
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 3 No. 1 (2024): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/nlr.v3i1.15518

Abstract

Disparitas putusan dapat membuat masyarakat tidak mempercayai keadilan pada sistem hukum Indonesia karena dianggap belum memenuhi rasa keadilan yang diinginkan sesuai dengan tujuan hukum. Adapun permasalahan penelitian ini apa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas penjatuhan pidana terhadap kasus penyerobotan tanah? Bagaimana analisis hukum terhadap disparitas hukuman hakim terhadap para Terpidana penyerobotan tanah (Studi Putusan Nomor 85 K/PID/2017 dan 28 PK/Pid/2019)? Penelitian hukum ini bersifat normatif yang memakai data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas penjatuhan pidana terhadap kasus penyerobotan tanah bersifat internal seperti aliran filsafat yang dianut serta faktor eksternal seperti peraturan perundang-undangan yang memberi kebebasan kepada hakim dalam menjatuhkan putusan serta ketiadaan pedoman khusus untuk majelis hakim untuk memutuskan besar kecilnya perbuatan para Terpidana. Disparitas hukuman hakim terhadap para Terpidana penyerobotan tanah pada Putusan Nomor: 85 K/PID/2017 dihapuskan pada putusan nomor 28 PK/Pid/2019 karena terbukti tindak pidana terjadi pada perkara a quo adalah karena kehendak dan kerjasama erat antara Terpidana I dengan Terpidana II, sehingga majelis hakim memutuskan untuk menghilangkan disparitas pidana terhadap kasus penyerobotan tanah dengan cara menyamaratakan hukuman Terpidana I dan Terpidana II.
Implementasi Indonesia menuju Negara Kesejahteraan melalui Perlindungan Pekerja Anak berdasarkan Perpres Stranas BHAM Ginting, Nabila Marsiadetama; Putri, Amelia; Jannati, Rahimal; Manik, Ruth Elisabeth
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 4 No. 1 (2025): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/nlrjolci.v4i1.16728

Abstract

Alinea IV pembukaan UUD’45 ini jelas memberi pesan terhadap penyelenggara negara untuk selalu berupaya memajukan kesejahteraan umum menuju negara sejahtera. Adapun permasalahan penelitian ini bagaimana upaya Indonesia dalam mencapai negara kesejahteraan? Bagaimana implementasi Indonesia menuju negara kesejahteraan melalui perlindungan pekerja anak menurut Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM)? Penelitian hukum ini bersifat normatif yang menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian yaitu upaya Indonesia dalam mencapai negara kesejahteraan diwujudkan dengan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial yang menjelaskan bahwa jaminan sosial yang dikembangkan pemerintah Indonesia ditujukan untuk mensejahterakan dan mengayomi warga negaranya untuk mengurangai penderitaan masyarakat yaitu dalam bentuk kemiskinan, kesehatan, pengangguran dan sebagainya.  Implementasi Indonesia menuju negara kesejahteraan melalui perlindungan pekerja anak terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM) yang mempunyai panduan untuk sistem pemantauan dan remediasi pekerja anak di tingkat desa dan pelatihan bagian masyarakat dalam pelaksanaan sistem pemantauan dan remediasi pekerja anak berdasarkan sektor usaha yang diayomi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Mengungkap Kasus Jembatan Siak IV Sebagai Dampak Korupsi Politik di Riau Ginting, Nabila Marsiadetama; Aziz, Ichwan Ria
Milthree Law Journal Vol. 1 No. 2 (2024): Juli
Publisher : PT. Adikara Cipta Aksa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70565/mlj.v1i2.8

Abstract

Korupsi politik di Indonesia telah lama menjadi hambatan signifikan bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, terutama pada proyek-proyek infrastruktur seperti Jembatan Siak IV. Praktik korupsi ini mengakibatkan pemborosan dana publik dan tertundanya penyelesaian proyek, yang merugikan masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, penerapan tata kelola yang transparan dan akuntabel sangat penting. Penelitian ini mengungkap bahwa dalam kasus korupsi terkait pembangunan Jembatan Siak IV, terdapat perbedaan pandangan hukum dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku korupsi, menunjukkan ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum yang mempengaruhi efektivitas pemberantasan korupsi. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis berbagai perspektif hukum dan mengevaluasi efektivitas penerapan hukum dalam menangani korupsi politik. Metode yuridis normatif melibatkan analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan sistem hukum. Penelitian ini juga mempertimbangkan faktor sosial dan politik yang mempengaruhi penegakan hukum serta dampak pandangan hukum yang berbeda terhadap pemberantasan korupsi. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk menghadapi korupsi politik dan dampaknya terhadap proyek infrastruktur. Penelitian ini menekankan pentingnya reformasi hukum dan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum untuk menangani kasus korupsi secara efektif dan adil. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, memastikan proyek pembangunan berjalan efektif dan efisien, serta membawa manfaat maksimal bagi masyarakat, menciptakan lingkungan kondusif bagi pembangunan berkelanjutan, dan mengurangi risiko korupsi di masa depan.  
Co-Authors Aziz, Ichwan Ria Edi Yunara Jannati, Rahimal Manik, Ruth Elisabeth Nasution, Junisyah Putri, Amelia Saragih, Geofani Milthree Silaban, Helen Mutiara ZULFAH, INDANA