ZULFAH, INDANA
Unknown Affiliation

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

MUSIK HADRAH UNTUK ANAK AUTIS DI SLB NEGERI CERME GRESIK. ZULFAH, INDANA
Solah Vol 8, No 2 (2018)
Publisher : Solah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sekolah luar biasa Negeri Cerme Gresik merupakan sekolah untuk anak berkebutuhan khusus di kabupaten Gresik yang menyelenggarakan permainan musik hadrah untuk anak autis. Pelaksanaan permainan musik hadrah untuk anak autis di Sekolah luar biasa negeri cerme jelas berbeda dengan sekolah sekolah normal pada umumnya. Hal inilah yang mendasari penelitian ini. Tujuan penelitian: 1) mendeskripsikan perencanaan pada permainan musik hadrah di SLB Negeri Cerme, 2) mendeskripsikan hasil belajar yang diperoleh dari permainan musik hadrah di SLB Negeri Cerme, 3) mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi pada permainan musik hadrah di SLB Negeri Cerme. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan objek penelitian permainan musik hadrah di Sekolah luar biasa negeri cerme gresik, yang berlokasi di jl. Jurit, Cerme, Gresik. Sumber data yang digunakan adalah manusia dan non manusia, tekhnik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, analisis data, validitas data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi waktu dan triangulasi metode. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan yang ada di lapangan sudah sesuai dengan metode yang digunakan oleh pelatih yaitu dengan cara menerapkan metode drill. Hasil dari penerapan metode drill pada permainan musik hadrah untuk anak autis di SLB Negeri Cerme Gresik adalah tercapainya tujuan permainan musik hadrah untuk anak autis yang sesuai dengan apa yang di inginkan pelatih yaitu siswa-siswi SLB mampu mengikuti dan menyerap materi yang diberikan dengan baik, seperti anak normal pada lainnya. Dan siswa SLB mampu menjadi pribadi yang berkarakter dan lebih antusias dalam mengikuti permainan musik hadrah di SLB Negeri Cerme Gresik.
Kajian Terhadap Penerapan Teori Sociological Yurisprudence Oliver Wendel Holmes Oleh Hakim Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN/Bdg) Saragih, Geofani Milthree; Zulfah, Indana; Nasution, Junisyah; Ginting, Nabila Marsiadetama; Silaban, Helen Mutiara
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v10i2.457

Abstract

Hakim adalah wakil Tuhan dalam menegakkan hukum di dunia. Salah satu kajian utama dalam penelitian ini adalah menganalisis peranan hakim dalam menggali keadilan dalam masyarakat, dengan menggunakan perspektif teori Sociological Jurisprudence yang dikemukakan oleh Oliver Wendell Holmes. Dalam pandangan Holmes, hukum harus dipahami sebagai refleksi dari nilai-nilai dan realitas sosial yang ada dalam masyarakat. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana teori Sociological Jurisprudence memengaruhi cara hakim memandang dan menginterpretasikan hukum untuk mencapai keadilan. Holmes menekankan bahwa hakim harus memahami konteks sosial dan ekonomi di mana hukum diterapkan. Hakim harus melihat hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar dan memastikan bahwa keputusan hukum mereka mencerminkan realitas sosial saat ini. Ini memerlukan kemampuan hakim untuk beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat dan memahami implikasi sosial dari keputusan hukum mereka. Penerapan teori Holmes tersebut dikaitkan dengan Studi Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN/Bdg dalam penelitian ini, dimana dalam putusan tersebut hakim telah melakukan suatu penggalian nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Penelitian ini menguraikan bagaimana pandangan Holmes tentang hukum dan keadilan memiliki dampak pada penegakan hukum. Penelitian ini juga akan menelusuri pemikiran holmes dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis dengan menggunakan pendekatan filosofis. Hasil dari penelitian ini akan memperlihatkan bahwa peran hakim dalam menggali nilai-nilai keadilan dalam masyarakat, sebagaimana yang ditegaskan di dalam teori Sociological Jurisprudence oleh Holmes telah direalisasikan di dalam Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN/Bdg. Hal ini dianggap penting dalam memastikan bahwa hukum mencerminkan dan mendukung keadilan sosial.
Penyelesaian Konflik dan Pembentukan Peraturan Adat Mandailing dalam Perspektif Teori Solidaritas Sosial Zulfah, Indana; Siregar, Mahmul; Sembiring, Idha Aprilyana
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 3 No. 1 (2024): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/nlr.v3i1.15530

Abstract

Artikel ini menggunakan teori solidaritas sosial untuk mengetahui semua jenis peraturan adat yang ada di masyarakat Mandailing, serta bagaimana mereka menyelesaikan konflik. Masyarakat Mandailing sangat terbiasa dengan peraturan adat ini, karena mereka tidak terlepas dari hukum dan norma adat. Perlu adanya mengkaji ketaatan terhadap hukum adat untuk kelestarian hukum yang original berasal dari Indonesia. Pertama, berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa permasalahan yaitu bagaimana hukum adat dalam menyelesaikan konflik masyarakat yang berkenaan dengan nilai adat istiadat berdasarkan teori solidaritas sosial? Kedua, bagaimana proses pembentukan peraturan adat mandailing dilihat dari teori solidartias sosial?. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelesaian konflik atau sengketa adat dalam sudut pandang teori solidaritas sosial diartikan sebagai upaya menjaga keutuhan hukum adat atau peraturan adat yang telah berlaku diantara masyarakat adatnya, melalui suatu proses peradilan adat yang bertujuan untuk membentuk kebiasaan secara turun-temurun bagi masyarakatnya untuk mematuhi dan menjalankan hukum adat. Dalam konteks hukum adat Mandailing, hukum adatnya dibentuk dan diterapkan oleh seorang Raja berdasarkan pertimbangan hukum yang berlaku di masyarakatnya atas nasihat dari Mora, Kahanggi dan Anak Boru nya serta pendapat para pemuka agama (Malim) yang ada diantara masyarakatnya. Upaya pemberian pembentukan kebiasaan di masyarakatnya untuk mematuhi dan menjalankan hukum adatnya, dilaksanakan melalui peradilan terbuka (Sopo Gadang) yang dapat diakses oleh setiap anggota masyarakat adatnya
Kedudukan Hukum Hasil Tes Psikologi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perceraian Untuk Menetapkan Hak Asuh Anak (Studi Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/Pta.Mdn) Zulfah, Indana; Sembiring, Idha Aprilyana; Rosmalinda
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 1 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (April 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/5eqemg83

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengulas pentingnya alat bukti surat berupa hasil analisis tes psikologi anak sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak dalam perkara perceraian. Hukum diharapkan dapat mengedepankan kepentingan korban yaitu anak yang masih di bawah umur demi perkembangannya di masa depan, mulai dari kenyamanan psikologis, kejiwaan, tempat tinggal, dan lingkungan yang mempengaruhi tumbuh kembang dan emosi anak yang menerima dampak perceraian orang tuanya. Hasil analisis tes psikologi anak dapat dijadikan acuan sebagai bukti apakah anak tersebut mengalami trauma terhadap suatu peristiwa atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, untuk mendeskripsikan urgensi hasil analisis tes psikologi anak dalam pertimbangan hakim saat memutuskan hak asuh anak. Penelitian ini menyoroti kasus putusan hakim yang memberikan hak asuh kepada orang tua yang memiliki catatan perilaku buruk dalam hasil tes psikologi anak, sehingga anak menjadi enggan dan takut untuk bertemu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya peninjauan kembali terhadap prinsip keadilan bagi korban sebagai pedoman pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak, dan hasil analisis tes psikologi anak perlu menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan hak asuh anak.
Tinjauan Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak dalam Perspektif HAM (Studi Kasus Putusan Nomor 249/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn) Zulfah, Indana; Yohana Eirene Aprilita; Nurhalija, Nadia
Milthree Law Journal Vol. 1 No. 1 (2024): Maret
Publisher : PT. Adikara Cipta Aksa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70565/mlj.v1i1.5

Abstract

Masalah pemutusan hubungan kerja memiliki kaitan erat dengan kepentingan ekonomi pengusaha serta hak asasi manusia. Pengaturan terkait PHK harus mempertimbangkan kedua aspek tersebut secara seimbang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara sudut pandang kepentingan ekonomi dan hak asasi manusia terhadap pengaturan pemutusan hubungan kerja. Melalui pendekatan perbandingan, ditemukan bahwa dalam perspektif kepentingan ekonomi, meskipun terdapat perbedaan pandangan antara penganut Teori Ekonomi Neoklasik dan Teori Ekonomi Kelembagaan Baru mengenai perlunya pengaturan pemutusan hubungan kerja dalam peraturan perundang-undangan, keduanya sepakat bahwa PHK seharusnya tidak mempengaruhi produktivitas dan efisiensi perusahaan. Di sisi lain, dalam perspektif hak asasi manusia, pekerja memiliki hak untuk tidak di-PHK secara tidak adil. Pekerja berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam konteks PHK oleh pengusaha, yang mencakup keadilan substantif dan prosedural. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perbandingan, yang bertujuan untuk menggali peraturan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta menganalisisnya dalam konteks teori ekonomi dan hak asasi manusia. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana pengaturan PHK seharusnya dilaksanakan agar tidak hanya mendukung efisiensi ekonomi, tetapi juga melindungi hak-hak pekerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan PHK yang adil dan seimbang dapat memberikan perlindungan yang layak bagi pekerja sekaligus mempertahankan kinerja ekonomi perusahaan.