Garuda - Garba Rujukan Digital

KITAB KUNING DAN TRADISI INTELEKTUAL NAHDLATUL ULAMA (NU) DALAM PENENTUAN HUKUM (Menelisik Tradisi Riset Kitab Kuning) Mutakin, Ali
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 18, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Abstrak: Artikel ini merupakan hasil penelitian kepustakaan (library reseach), dengan mengambil tema Kitab Kuning dan Tradisi Intelektual Nahdlatul Ulama (NU) dalam Penentuan Hukum: Menelisik Tradisi Riset Kitab Kuning. Ada dua pertanyaan yang diajukan dalam artikel ini, 1) Bagaimanakah kedudukan Kitab Kuning dalam tradisi intelektual Nahdlatul Ulama, 2) Bagaimanakah rumusan metode Nahdlatul Ulama dalam penentuan hukum. Kesimpulannya adalah bahwa Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi sosial keagamaan, memiliki hubungan yang erat dengan keempat mazhab fikih (mazhab Hanafi,Maliki, Syafi’i dan Hambali). Hal ini berimplikasi terhadap ketergantungannya pada kitab kuning sebagai basis intelektual yang turun temurun. Ketergantungan pada kitab kuning dalam aktifitas intelektualnya lebih disebabkan pada asumsi bahwa perpindahan ilmu agama Islam tidak boleh terputus dari satu generasi ke generasi berikutnya atau matarantai (sanad) ilmu agama Islam harus diketahui dengan baik dan benar. Sedangkan tradisi risetnya, NU menggunakan tiga metode Pertama, metode taqrîîr jamâ’i (penetapan hukum secara kolektif). Kedua, metode ilhâq al-masâil bi nadhâ’irihâ. Prosedur ini digunakan untuk menggantikan istilah qiyas, yang menurut pandangan NU tidak layak dan tidak patut dilakukan, karena qiyâs merupakan suatu kompetensi yang hanya dimiliki oleh seorang mujtahid. Ketiga, metode istinbât yaitu secara bersama-sama mepraktikkan qawâid usyûliyyah dan qawâid fiqhiyyah sebagaimana yang telah dirumuskan oleh para mujtahid terdahulu. Kata kunci: NU, Kitab Kuning, Tradisi Intelektual, Metode Riset. Abstract: This article is the result of library research (library reseach), taking the theme of the Yellow Book and the Intellectual Tradition of Nahdlatul Ulama (NU) in Determining Law: Researching the Yellow Book Research Tradition. There are two questions raised in this article, 1) What is the position of Kitab Kuning in the intellectual tradition of Nahdlatul Ulama, 2) What is the formulation of the Nahdlatul Ulama method in determining the law. The conclusion is that Nahdlatul Ulama (NU) as a socio-religious organization has a close relationship with the four schools of fiqh (Hanafi, Maliki, Syafi'i and Hambali schools). This has implications for its dependence on yellow books as a hereditary intellectual base. Dependence on the book of yellow in intellectual activity is more due to the assumption that the transfer of knowledge of Islam should not be interrupted from one generation to the next or the chain (sanad) of the knowledge of Islam must be known properly and correctly. As for the research tradition, NU uses three methods. First, the method of taqrîir jamâ'i (collective law setting). Second, the method of ilhâq al-masâil bi nadhâ'irihâ. This procedure was used to replace the term qiyas, which according to NU view was inappropriate and not feasible, because qiyas was a competency that only a mujtahid possessed. Third, the istinbât method, which jointly practices the usyûliyyah and qawâid fiqhiyyah qawâid as formulated by earlier mujtahids.Keywords: NU, Kitab Kuning, Intellectual Traditions, Research Methods.

KITAB KUNING DAN TRADISI INTELEKTUAL NAHDLATUL ULAMA (NU) DALAM PENENTUAN HUKUM (MENELISIK TRADISI RISET KITAB KUNING) Mutakin, Ali
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 18, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Abstrak: Artikel ini merupakan hasil penelitian kepustakaan (library reseach), dengan mengambil tema Kitab Kuning dan Tradisi Intelektual Nahdlatul Ulama (NU) dalam Penentuan Hukum: Menelisik Tradisi Riset Kitab Kuning. Ada dua pertanyaan yang diajukan dalam artikel ini, 1) Bagaimanakah kedudukan Kitab Kuning dalam tradisi intelektual Nahdlatul Ulama, 2) Bagaimanakah rumusan metode Nahdlatul Ulama dalam penentuan hukum. Kesimpulannya adalah bahwa Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi sosial keagamaan, memiliki hubungan yang erat dengan keempat mazhab fikih (mazhab Hanafi,Maliki, Syafi?i dan Hambali). Hal ini berimplikasi terhadap ketergantungannya pada kitab kuning sebagai basis intelektual yang turun temurun. Ketergantungan pada kitab kuning dalam aktifitas intelektualnya lebih disebabkan pada asumsi bahwa perpindahan ilmu agama Islam tidak boleh terputus dari satu generasi ke generasi berikutnya atau matarantai (sanad) ilmu agama Islam harus diketahui dengan baik dan benar. Sedangkan tradisi risetnya, NU menggunakan tiga metode Pertama, metode taqrîîr jamâ?i (penetapan hukum secara kolektif). Kedua, metode ilhâq al-masâil bi nadhâ?irihâ. Prosedur ini digunakan untuk menggantikan istilah qiyas, yang menurut pandangan NU tidak layak dan tidak patut dilakukan, karena qiyâs merupakan suatu kompetensi yang hanya dimiliki oleh seorang mujtahid. Ketiga, metode istinbât yaitu secara bersama-sama mepraktikkan qawâid usyûliyyah dan qawâid fiqhiyyah sebagaimana yang telah dirumuskan oleh para mujtahid terdahulu. Kata kunci: NU, Kitab Kuning, Tradisi Intelektual, Metode Riset. Abstract: This article is the result of library research (library reseach), taking the theme of the Yellow Book and the Intellectual Tradition of Nahdlatul Ulama (NU) in Determining Law: Researching the Yellow Book Research Tradition. There are two questions raised in this article, 1) What is the position of Kitab Kuning in the intellectual tradition of Nahdlatul Ulama, 2) What is the formulation of the Nahdlatul Ulama method in determining the law. The conclusion is that Nahdlatul Ulama (NU) as a socio-religious organization has a close relationship with the four schools of fiqh (Hanafi, Maliki, Syafi'i and Hambali schools). This has implications for its dependence on yellow books as a hereditary intellectual base. Dependence on the book of yellow in intellectual activity is more due to the assumption that the transfer of knowledge of Islam should not be interrupted from one generation to the next or the chain (sanad) of the knowledge of Islam must be known properly and correctly. As for the research tradition, NU uses three methods. First, the method of taqrîir jamâ'i (collective law setting). Second, the method of ilhâq al-masâil bi nadhâ'irihâ. This procedure was used to replace the term qiyas, which according to NU view was inappropriate and not feasible, because qiyas was a competency that only a mujtahid possessed. Third, the istinbât method, which jointly practices the usyûliyyah and qawâid fiqhiyyah qawâid as formulated by earlier mujtahids.Keywords: NU, Kitab Kuning, Intellectual Traditions, Research Methods.

IMPLEMENTASI MAQÃ¢SHID AL-SYARÃ®â€™AH DALAM PUTUSAN BAHTS AL-MASÃ¢â€™IL TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA Mutakin, Ali
Jurnal Bimas Islam Vol 9 No 2 (2016): Jurnal Bimas Islam
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (455.7 KB)

Abstrak Perkawinan dibentuk untuk menciptakan keluarga yang bernuansa harmonis, bahagia dan sejahtera (sakînah mawaddah wa rahmah). Keluarga harmonis, bahagia dan sejahtera merupakan perkawinan yang mencerminkan terwujudnya al-ushûl al-khamsah atau maqâshid al-syarî?ah. Sedangkan perkawinan beda agama (antara Muslim dengan non-Muslim yang mencakup Musyrik dan Ahl al-Kitâb), merupakan salah satu faktor munculnya berbagai konflik yang akan mengancam keharmonisan, kebahagiaan dan kesejahteraan rumah tangga. Di samping itu, perkawinan beda agama juga disinyalir akan mengancam praktek keagamaan (murtad) bagi salah satu kedua mempelai. Berdasarkan hal tersebut, Bahts al-Masâ?il memutuskan keharaman praktek perkawinan beda agama apapun bentuknya.   Abstract Marriage formed tocreatea nuanced offamily in harmony, happy and prosperous(sakinah mawaddah wa Rahmah). Harmonious family, happy and prosperous marriage reflects area lization al-Usul al-khamsah or maqasidal-shari'ah. While interfaith marriage (between Muslims and non-Muslims include poly the ists and Ahlal-Kitab), isone of the emergence factors of various conflict that can be a threat of the harmony, happiness and well-being ofthe household. On the other hands, interfaith marriage also allegedly would be a threat forreligious practice (apostasy) forone of the bride and groom. Based on this, Bahtsul-Masa'il decideprohibition of the practice of any form of interfaith marriage

Rekonstruksi Paradigma Pemikiran NU: Telaah Metode Istinbat Hukum Islam NU Ali Mutakin
Al Ashriyyah Vol. 1 No. 1 (2015): Al Ashriyyah
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53038/alashriyyah.v1i1.3

NU society organizations in Indonesia, the largest Islamic world even, NU is a centrist and moderate thinking organitations. Lajnah Bah}th al-Masa>’il (LBM) is a religious fatwa institution owned by NU. Operationally it conduct a study of Islamic law to find the legal provisions of the problems that occur in the community (masa'il waqi'iyyah). There has been a paradigm shift in the thinking of qawli madhhab switch to a manhaji madhhab.

Islam dan Demokrasi: Kajian Fikih Siyasah Tentang Tantangan Dan Hambatan Demokratisasi Di Dunia Islam Ali Mutakin
Al Ashriyyah Vol. 2 No. 1 (2016): Al Ashriyyah
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53038/alashriyyah.v2i1.10

Di dunia Islam, demokrasi merupakan system politik yang masih diperdebatkan oleh ulama, akademisi serta inetelektual Muslim. Bagi yang menerima system demokrasi dalam system pemerintahan, mereka menganggap bahwa demokrasi kompatibel dengan Islam. Setidaknya ada dua alasan yang dijadikan dasar, yaitu pertama ajaran Islam tentang nilai-nilai yang menjadi acuan kehidupan: 1) al-Musawah, 2) al-Hurriyah, 3) al-Ukhuwwah, 4) al-‘Ada>lah, 5) al-Shura, 6) al-Mas’uliyyat. Kedua, ajaran Islam tentang hak-hak yang harus diusahakan pemenuhannya oleh diri sendiri, maupun masyarkat atau Negara, yang meiputi: 1) hifz} al-din (hak beragama), 2) hifz al-nafs (hak Hidup), hifz al-Maal (hak milik individu/ porpeti righ), 5) hifz al-‘irdh hak mempertahankan nama baik.

Dinamika Positivisasi Fatwa (Legal Opinion) Ke Dalam Perundang-Undangan Ali Mutakin
Al Ashriyyah Vol. 3 No. 2 (2017): Al Ashriyyah
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53038/alashriyyah.v3i2.26

Fatwa (legal opinion) merupakan produk pemikiran Hukum Islam disamping fkih, qad}a>’ dan qanu>n. Ia memiliki karakteristik tersendiri yang memungkinkan untuk berbeda dengan produk pemikiran hukum yang lain. Fatwa tidak mempunyai daya ikat, dalam arti si peminta fatwa (mustafti) tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya, tetapi biasanya fatwa cenderung bersifat dinamis karena merupakan respon terhadap perkembanngan baru yang sedang dihadapi dan bersifat responsif, atau sekurang-kurangnya dapat dikatakan dinamis. Fatwa (Legal Opinion) sebenarnya tidak memiliki kekuatan hokum, sehinga ia tidak bisa memberkan sanksi terhadap pelangaran-pelangaran fatwa. Agar fatwa tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka diperlukan penyerapan fatwa tersebut ke dalam peraturan atau perundang-undangan. Proses penyerapan fatwa ini yang dimaksud dalam artikel ini sebagai positivisasi. Hasil dari positivisasi hukum tidak tertulis (fatwa dan fikih) menjadi hukum tertulis disebut dengan qanu>n. Proses pengubahan fatwa menjadi qanu>n atau undang-undang/peraturan disebut taqni>n. Proses taqni>n tersebut mencakup: (1) pembentukan peraturan perundang-undangan yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum; (2) penelitian atau pengkajian hukum yang dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu ranangan peraturan perundang-undangan; dan (3) pengundangan/ penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara, Berita Negara, dan Tambahan Berita Negara.

Karakteristik Hukum Islam Dalam Bidang Ekonomi Ali Mutakin; Ghufron Maksum
Al Ashriyyah Vol. 5 No. 2 (2019): Al Ashriyyah
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53038/alashriyyah.v5i2.91

Al-Qur'an and Hadith are sources of Islamic law that have regulated all dimensions of human life, both those related to worship and mu'amalah. Islamic law which is associated with the original worship is regulated globally (mujmâl) in the Qur'an, then explained in detail by the Sunnah of the Prophet and formulated by jurists into fiqh books. Explanation of the Islamic Law related with mu'amalah is limited to the main points. Explanation of the Prophet, not as detailed as in his explanation of worship. Thus, mu'amalah has an open nature, so it is possible to develop through ijtihad by experts. While the characteristics of Islamic law, especially in muamalah, are perfect, universal, elastic, dynamic, flexible and not rigid, ta'aqquli and ta'abbudi, prioritizing substance rather than form, and creating benefit and not making it difficult. Islamic law is present on this earth, aiming to create benefit for all humanities, both in the world and the hereafter.

Kaidah Kebahasaan dalam Kajian Tafsir Ali Muttakin
Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : Qur’anic and Tafsir studies Programme at Ushuluddin Faculty

Tulisan ini berusaha untuk menunjukkan bahwa Alquran mempunyai keindahan bahasa Arab yang tinggi, serta menunjukan teks sebagai pesan yang perlu ditafsirkan. Sebab itu, perlu dipahami dengan bahasa Arab sebagai bahasa turunnya Alquran, yang menunjukan pesan-pesan ilahiah kepada manusia. Peranan penting bahasa Arab telah dijewantahkan dalam kaidah kebahasaan. Maka dalam kajian tafsir terdapat kaidah kebahasaan yang mempunyai kedudukan tersendiri yang sangat vital. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis untuk menunjukan kedudukan kaidah-kaidah kebahasaan yang digunakan. Sehingga penilitan ini diharapkan mampu menjawab bahwa kaidah bahasa Arab yang telah dicetuskan oleh Ulama terdahulu masih relevan dan masih diperlukan sebagai penunjang memahami Alquran dalam meminimalisir terjadinya kekeliruan.

Implementasi MaqÃ¢shid Al-SyarÃ®â€™ah dalam Putusan Bahts Al-MasÃ¢â€™il tentang Perkawinan Beda Agama Ali Mutakin
Jurnal Bimas Islam Vol. 9 No. 2 (2016): Jurnal Bimas Islam
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak Perkawinan dibentuk untuk menciptakan keluarga yang bernuansa harmonis, bahagia dan sejahtera (sakÃ®nah mawaddah wa rahmah). Keluarga harmonis, bahagia dan sejahtera merupakan perkawinan yang mencerminkan terwujudnya al-ushÃ»l al-khamsah atau maqÃ¢shid al-syarÃ®â€˜ah. Sedangkan perkawinan beda agama (antara Muslim dengan non-Muslim yang mencakup Musyrik dan Ahl al-KitÃ¢b), merupakan salah satu faktor munculnya berbagai konflik yang akan mengancam keharmonisan, kebahagiaan dan kesejahteraan rumah tangga. Di samping itu, perkawinan beda agama juga disinyalir akan mengancam praktek keagamaan (murtad) bagi salah satu kedua mempelai. Berdasarkan hal tersebut, Bahts al-MasÃ¢â€™il memutuskan keharaman praktek perkawinan beda agama apapun bentuknya. Abstract Marriage formed tocreatea nuanced offamily in harmony, happy and prosperous(sakinah mawaddah wa Rahmah). Harmonious family, happy and prosperous marriage reflects area lization al-Usul al-khamsah or maqasidal-shari'ah. While interfaith marriage (between Muslims and non-Muslims include poly the ists and Ahlal-Kitab), isone of the emergence factors of various conflict that can be a threat of the harmony, happiness and well-being ofthe household. On the other hands, interfaith marriage also allegedly would be a threat forreligious practice (apostasy) forone of the bride and groom. Based on this, Bahtsul-Masa'il decideprohibition of the practice of any form of interfaith marriage

KITAB KUNING DAN TRADISI INTELEKTUAL NAHDLATUL ULAMA (NU) DALAM PENENTUAN HUKUM (Menelisik Tradisi Riset Kitab Kuning) Ali Mutakin
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 18, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Abstrak: Artikel ini merupakan hasil penelitian kepustakaan (library reseach), dengan mengambil tema Kitab Kuning dan Tradisi Intelektual Nahdlatul Ulama (NU) dalam Penentuan Hukum: Menelisik Tradisi Riset Kitab Kuning. Ada dua pertanyaan yang diajukan dalam artikel ini, 1) Bagaimanakah kedudukan Kitab Kuning dalam tradisi intelektual Nahdlatul Ulama, 2) Bagaimanakah rumusan metode Nahdlatul Ulama dalam penentuan hukum. Kesimpulannya adalah bahwa Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi sosial keagamaan, memiliki hubungan yang erat dengan keempat mazhab fikih (mazhab Hanafi,Maliki, Syafi’i dan Hambali). Hal ini berimplikasi terhadap ketergantungannya pada kitab kuning sebagai basis intelektual yang turun temurun. Ketergantungan pada kitab kuning dalam aktifitas intelektualnya lebih disebabkan pada asumsi bahwa perpindahan ilmu agama Islam tidak boleh terputus dari satu generasi ke generasi berikutnya atau matarantai (sanad) ilmu agama Islam harus diketahui dengan baik dan benar. Sedangkan tradisi risetnya, NU menggunakan tiga metode Pertama, metode taqrîîr jamâ’i (penetapan hukum secara kolektif). Kedua, metode ilhâq al-masâil bi nadhâ’irihâ. Prosedur ini digunakan untuk menggantikan istilah qiyas, yang menurut pandangan NU tidak layak dan tidak patut dilakukan, karena qiyâs merupakan suatu kompetensi yang hanya dimiliki oleh seorang mujtahid. Ketiga, metode istinbât yaitu secara bersama-sama mepraktikkan qawâid usyûliyyah dan qawâid fiqhiyyah sebagaimana yang telah dirumuskan oleh para mujtahid terdahulu. Kata kunci: NU, Kitab Kuning, Tradisi Intelektual, Metode Riset. Abstract: This article is the result of library research (library reseach), taking the theme of the Yellow Book and the Intellectual Tradition of Nahdlatul Ulama (NU) in Determining Law: Researching the Yellow Book Research Tradition. There are two questions raised in this article, 1) What is the position of Kitab Kuning in the intellectual tradition of Nahdlatul Ulama, 2) What is the formulation of the Nahdlatul Ulama method in determining the law. The conclusion is that Nahdlatul Ulama (NU) as a socio-religious organization has a close relationship with the four schools of fiqh (Hanafi, Maliki, Syafi'i and Hambali schools). This has implications for its dependence on yellow books as a hereditary intellectual base. Dependence on the book of yellow in intellectual activity is more due to the assumption that the transfer of knowledge of Islam should not be interrupted from one generation to the next or the chain (sanad) of the knowledge of Islam must be known properly and correctly. As for the research tradition, NU uses three methods. First, the method of taqrîir jamâ'i (collective law setting). Second, the method of ilhâq al-masâil bi nadhâ'irihâ. This procedure was used to replace the term qiyas, which according to NU view was inappropriate and not feasible, because qiyas was a competency that only a mujtahid possessed. Third, the istinbât method, which jointly practices the usyûliyyah and qawâid fiqhiyyah qawâid as formulated by earlier mujtahids.Keywords: NU, Kitab Kuning, Intellectual Traditions, Research Methods.

Title

Found 33 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 33 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 33 Documents
Search