Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

HUBUNGAN MAQASHID AL SYARI’AH DENGAN METODE ISTINBATH HUKUM Mutakin, Ali
Analisis: Jurnal Studi Keislaman Vol 17 No 1 (2017): Analisis: Jurnal Studi Keislaman
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/ajsk.v17i1.1789

Abstract

Kemaslahatan sebagai inti dari Maqâshid al-Syarî‘ah, memiliki peranan penting dalam penentuan hukum Islam. Sebab hukum Islam diturunkan mempunyai tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian sesungguhnya Maqashid al-Syarî‘ah memiliki hubungan yang sangat erat dengan metode istinbath hukum, dengan kata lain bahwa setiap metode istinbath hukum berdasar pada kemaslahatan. Adapun cara yang digunakan oleh para ulama dalam menggali kemaslahatan tersebut ada dua macam yakni; Pertama metode Ta’liîlî (metode analisis substantif) yang meliputi Qiyas dan Istihsân. Kedua metode Istishlâhî (Metode Analisis Kemaslahatan) yang meliputi Al-Mashahah al-Mursalah danal-Dharî’ah baik kategori sadd al-Dzarî’ah maupun fathal-Dzarî’ah.
Kontestasi Hukum Islam dan Negara dalam Perda Bernuansa Syariah di Kota Tasikmalaya Aziz, Abdul; Mutakin, Ali; Nugraha, Iqbal Subhan
Tasyri' : Journal of Islamic Law Vol. 4 No. 2 (2025): Tasyri'
Publisher : STAINI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53038/tsyr.v4i2.375

Abstract

The implementation of the Regional Regulation with sharia nuances in the city of Tasikmalaya often causes polemics related to the relationship between religious norms and the principle of the state of law that upholds diversity. This study aims to analyze the form, motive, and impact of the Sharia Nuanced Regional Regulation in Tasikmalaya City in the framework of the contestation between Islamic law and the state. The method used is qualitative with a socio-legal approach, through field studies and document analysis, as well as interviews with key legislative actors and religious organizations. The results of the study show that the Regional Regulation reflects more transactional political strategies between local elites and religious groups, rather than purely the normative aspirations of the community. Its application tends to be symbolic and does not have a significant impact on improving the quality of life of the community at large. The implications of these findings underscore the importance of evaluating local legislation to be in line with the principles of non-discrimination, substantive democracy, and the protection of the civil rights of all citizens without exception.
FIQH PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA: Kajian atas Fatwa-Fatwa NU, MUI dan Muhammadiyyah Mutakin, Ali
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 14 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2021.14102

Abstract

Interfaith marriages are a classic example of a legal question that has yet to be resolved. There are several points of contention in it, ranging from how to define the term scribes to their legal standing. The purpose of this paper is to describe how the fatwas of NU, MUI, and Muhammadiyyah reinterpret mixed marriages. A descriptive-analytical method with a qualitative approach is used in this investigation. The research data is collated and described for further analysis using existing ideas, after which conclusions are drawn. This analysis demonstrates that NU's qaulī technique, MUI's maṣlaha mursala method, and Muhammadiyyah's sadd al-żarī'a method all strongly establish that interfaith marriage is prohibited, regardless of its form.Perkawinan beda agama, merupakan persoalan klasik yang hingga saat ini belum disepakati status hukumnya. Di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, mulai dari memaknai istilah ahli kitab hingga status hukumnya. Tulisan ini bertujuan untuk mendiskripsikan reinterpretasi tentang perkawinan beda agama yang termuat dalam fatwa-fatwa NU, MUI dan Muhammadiyyah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian disusun serta dijelaskan untuk selanjutnya dianalisa berdasarkan teori yang ada kemudian ditarik kesimpulan. Penelitian ini menunjukan bahwa NU melalui metode qauli, MUI melalui maṣlahah mursalah dan Muhammadiyyah melalui metode sadd al-żari’ah dengan tegas menfatwakan bahwa apapun jenisnya, perkawinan beda agama dilarang oleh.
Fatwa Lajnah Bahtsul Masail NU Concerning Istibdâl Wakaf and Their Relevance with Renewal of Islamic Law Nurjanah, Nurjanah; Rahmatsyah, Rahmatsyah; Mutakin, Ali
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 7 No 2 November (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (728.178 KB) | DOI: 10.29240/jhi.v7i2.3707

Abstract

This article aims to describe the views and arguments of NU scholars in responding to the concept of istibdâl waqf through the fatwas issued by Lajnah Bahtsul Masail (LBM-NU), and their relevance to Islamic law reform. The concept of istibdâl is basically one way that can be used by policy makers in managing waqf land so that it remains productive. However, the concept of istibdâl has not been fully accepted by scholars. In general, the responses of scholars regarding the concept of istibdâl can be grouped into two. The first group strictly prohibits istibdâl, and the second group allows istibdâl but with strict conditions. The difference is more due to the tendency of the principle that is the weight, namely the principle of eternity (ta’bid al-ashl) and the principle of expediency (tasbîl al-manfa’ah). This research is a normative legal research because it examines the legal provisions, arguments and arguments used. The approach used is a conceptual approach. Primary data sources are fatwa texts issued by NU scholars, while secondary data sources are scientific books, articles, journals, laws related to this research. This study shows that NU scholars allow the practice of istibdâl with agreed terms, namely the existence of disadvantages contained in the waqf object so that the waqf property is in an emergency condition that must be saved. The argument is that the concept of benefit is the spirit of maqâshid syari’ah (the purpose of syari’a), where the value of benefit in istibdâl practice is far greater than its harm. The concept of benefit which is the argument in the fatwa is in accordance with the spirit of reforming Islamic law.
IMPLEMENTASI MAQÂSHID AL-SYARÎ’AH DALAM PUTUSAN BAHTS AL-MASÂ’IL TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA Mutakin, Ali
Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam Vol. 15 No. 2 (2016): Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam
Publisher : Kopertais Wilayah I DKI Jakarta dan Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/kordinat.v15i2.6328

Abstract

Perkawinan dibentuk untuk menciptakan keluarga yang bernuansa harmonis, bahagia dan sejahtera (sakînah mawaddah wa rahmah). Keluarga harmonis, bahagia dan sejahtera merupakan perkawinan yang mencerminkan terwujudnya al-ushûl al-khamsah atau maqâshid al-syarî‘ah. Sedangkan perkawinan beda agama (antar Muslim dengan non-Muslim yang mencakup Musyrik dan Ahl al-Kitâb), merupakan salah satu faktor munculnya berbagai konfik yang akan mengancam keharmonisan, kebahagiaan dan kesejahteraan rumah tangga. Di samping itu, perkawinan beda agama juga disinyalir akan mengancam praktek keagamaan (murtad) bagi salah satu kedua mempelai. Berdasarkan hal tersebut, Bahts al-Masâ’il memutuskan keharaman praktek perkawinan beda agama apapun bentuknya.
MENJAMA’ SHALAT TANPA HALANGAN: ANALISIS KUALITAS DAN KUANTITAS SANAD HADITS Mutakin, Ali
Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam Vol. 16 No. 1 (2017): Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam
Publisher : Kopertais Wilayah I DKI Jakarta dan Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/kordinat.v16i1.6456

Abstract

Menjama’ Shalat Tanpa Halangan:Analisis Kualitas dan Kuantitas Sanad Hadits. Shalat merupakan bentuk ibadah badaniyah yang pelaksanaannya memiliki waktu yang sudah ditentukan. Meskipun demikian, tidak semua umat Muslim bisa melaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jamak merupakan solusi akan hal demikian. Jamak merupakan bentuk rukhshah (keringan) yang pelaksanaannya harus berdasarkan udzur yang diperbolehkan oleh syara’. Hadits riwayat Abu Daud No. 1025 dan juga Hadits-Hadits pendukung lainnya, kalau dipahami secara tekstual akan didapatkan kesimpulan kebolehan jamak shalat tanpa ada udzur syar’i, yang demikian akan bertentangan dengan QS. Al-Nisâ’ [3]: 103 yang menyatakan bahwa shalat merupakan bentuk kewajiban yang ditetapkan bagi orang-orang yang beriman yang waktunya telah ditentukan. Sehingga solusi yang paling tepat adalah Hadits yang secara tekstual bertentangan dengan ayat Al-Qur’an tersebut bisa dikompromikan (al-jam‘u wa al-tawfîq) dengan cara mentakwil Hadits tersebut kepada makna yang lebih sesuai atau sejalan dengan makna ayat Al-Qur’an (haml al-dzâhir ‘ala al-muhtamal al-marjûh).
IMPLEMENTASI MASHLAHAH AL-MURSALAH DALAM KASUS PERKAWINAN Mutakin, Ali
Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam Vol. 17 No. 2 (2018): Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam
Publisher : Kopertais Wilayah I DKI Jakarta dan Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/kordinat.v17i2.9615

Abstract

Al-Quran and Hadith are sources and arguments in Islamic law whose existence has been agreed upon by the ulama. In addition to these two arguments, there are several propositions whose existence is still disputed, one of which is the mashlahah al-mursalah. The application of the concept of mashlahah al-mursalah in determining the legal status of a problem rests on the basis of benefit which becomes the spirit of the Qur'an and Hadith. In marriage, cases of marital marriage and restrictions on the age of marriage, are not formally explained by the Qur'an or Hadith, but based on the benefits contained in it in accordance
KONSEP KEBAHAGIAAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF KARL MARX DAN AL-GHAZALI (SUATU PERBANDINGAN) Mutakin, Ali; Farid, Miftah; Khaeruddin, Khaeruddin
Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam Vol. 21 No. 2 (2022): Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam
Publisher : Kopertais Wilayah I DKI Jakarta dan Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/kordinat.v21i2.28455

Abstract

Forms of domestic happiness have the value of materialism and idealism. Materialism can be interpreted as attached to products, wealth, and worldly objects. Meanwhile, the value of idealism emphasizes the importance of the superiority of the mind, soul or spirit rather than things that are material or material. The data of this study were collected through a literature study that outlined data based on the formulation of the problem How is happiness according to the concept of mathematicalism of Karl Marx and the sufistic al-Ghazali and its application of the Household? The result of the research is that Happiness according to Karl Marx is essentially created because of the material, namely in the form of property and economic establishment and social conditions, while according to al-Ghazali, namely by knowing oneself, then you will know Allah Almighty by having knowledge and charity, being sure, purifying the soul and, perfecting the soul. The implementation of Karl Max's concept of materialism towards household happiness, namely economic stability, is what can bring a happy household in other words, material is the source of happiness in the form of property. Meanwhile, according to al-Ghazali, happiness will be created in the household, when the household becomes a field of worship to be close to Allah.
An Examination of Shura Principles in the National Legislation System Lubis, Rahmad; Nugraha, Iqbal Subhan; Mutakin, Ali; Nuranisah, Nuranisah; Sulaiman, Heri
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 7 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the application of the shura principle, a concept of deliberation, as one of the key foundations in Islamic governance, within the context of Indonesia's national legislative system. Using a qualitative-descriptive approach, this study aims to analyze the extent to which shura values can be integrated into the process of forming democratic and just laws and regulations. Data were collected through literature studies of Islamic legal sources, legislative documents, and relevant previous research results. The study's results demonstrate that the principle of shura aligns significantly with the principles underlying the formation of national laws and regulations, including those of openness, public participation, and social justice. In addition, the integration of shura principles can strengthen moral and ethical legitimacy in the legislation process, so that it is expected to produce legal products that are more aspirational and in accordance with plural Indonesian values. These findings suggest the need to strengthen the deliberative mechanism at various stages of legislation, including formulation, discussion, and evaluation of laws and regulations, to achieve a more inclusive and interest-oriented legislative system.
Kontroversi Wali Mujbir dalam Kasus Pernikahan Dini di Indonesia Mutakin, Ali; Isroiliyah
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 4 (2024): This volume covers topics such as women's rights, inheritance law, crime preven
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i4.714

Abstract

Abstract This article discusses the controversy surrounding the role of wali mujbir in cases of early marriage in Indonesia. Wali mujbir, as a guardian who has the authority to marry off girls without their consent, has become a topic of debate that links Islamic law with human rights, particularly children's rights. Despite having a strong foundation in classical fiqh texts, the application of wali mujbir in the modern era, especially in Indonesia, often comes into conflict with national laws that set marriage age limits. This article highlights how wali mujbir is often used to legitimize early marriage, especially in rural areas driven by social and economic factors, despite the negative impact this practice has on girls' physical, mental and social health. This research uses a qualitative method with a literature approach to analyze data from Islamic legal literature, academic studies, and reports related to the impact of early marriage. The findings show that the practice of wali mujbir in early marriage often leads to problems, including decreased access to education, increased risk of domestic violence, and reproductive health issues. In conclusion, although wali mujbir has a basis in Islamic law, its practice in the context of early marriage should be evaluated and adjusted to the principles of justice and protection of girls' rights, particularly through strengthening the role of the state and the judicial system in overseeing the granting of marriage dispensations. Keywords: Wali Mujbir, Early marriage, Islamic law, Children's rights Abstrak Artikel ini membahas kontroversi terkait peran wali mujbir dalam kasus pernikahan dini di Indonesia. Wali mujbir, sebagai wali yang memiliki otoritas menikahkan anak perempuan tanpa persetujuan mereka, menjadi topik perdebatan yang mengaitkan hukum Islam dengan hak asasi manusia, khususnya hak anak. Meskipun memiliki landasan kuat dalam teks-teks fikih klasik, penerapan wali mujbir di era modern, terutama di Indonesia, sering kali menimbulkan konflik dengan hukum nasional yang menetapkan batas usia pernikahan. Artikel ini menyoroti bagaimana wali mujbir kerap digunakan untuk melegitimasi pernikahan dini, terutama di wilayah pedesaan yang didorong oleh faktor sosial dan ekonomi, meski praktik ini memiliki dampak negatif terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial anak perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan untuk menganalisis data dari literatur hukum Islam, studi-studi akademik, dan laporan terkait dampak pernikahan dini. Temuan menunjukkan bahwa praktik wali mujbir dalam pernikahan dini sering kali menimbulkan masalah, termasuk penurunan akses pendidikan, peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga, dan permasalahan kesehatan reproduksi. Kesimpulannya, meskipun wali mujbir memiliki dasar hukum Islam, praktiknya dalam konteks pernikahan dini harus dievaluasi dan disesuaikan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak anak perempuan, khususnya melalui penguatan peran negara dan sistem peradilan dalam mengawasi pemberian dispensasi pernikahan. Kata kunci : Wali Mujbir, Pernikahan dini, Hukum Islam, Hak anak