Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Case Law Landraad Ekoman: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen
Joni Sandri Ritonga
Unknown Affiliation
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PENERAPAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Joni Sandri Ritonga; Rahma Fitri Amelia Hasibuan; Annisa Putri Sinaga; M. Fazli Pratama; Vressilia Witama; Faiz Putra Ramadhan Lubis; Nadilah Andini
Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law | Januari 2025
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v6i1.4731

Abstract

Penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) memiliki peran penting dalam penegakan hukum administrasi di Indonesia, khususnya dalam putusan peradilan tata usaha negara (PTUN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan AUPB memengaruhi kualitas dan keadilan putusan PTUN. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengkaji literatur, peraturan perundang-undangan, dan putusan PTUN yang relevan. AUPB, yang mencakup asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas keterbukaan, dan asas profesionalitas, merupakan pedoman bagi hakim dalam menguji keputusan administrasi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan AUPB dalam PTUN membantu menciptakan putusan yang tidak hanya memenuhi aspek formal hukum, tetapi juga substansi keadilan. Putusan PTUN yang berlandaskan AUPB mampu melindungi hak-hak masyarakat dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, sekaligus mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Namun, terdapat kendala dalam penerapannya, seperti kurangnya pemahaman hakim terhadap substansi AUPB dan lemahnya harmonisasi antara peraturan perundang-undangan dan prinsip AUPB. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas hakim, harmonisasi regulasi, dan sosialisasi AUPB kepada aparatur pemerintah. Dengan penerapan AUPB secara konsisten, PTUN dapat menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.
Analisis Penerapan Asas I'tikad Baik Dalam Perjanjian Sebagai Bentuk Perlindungan Para Pihak Dari Tindakan Wanprestasi Icha, Ananda; Joni Sandri Ritonga; Syarah Amanda; Riski Amalia
Jurnal Landraad Vol. 4 No. 1 (2025): Edisi Maret 2025
Publisher : Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian merupakan persetujuan yang dibuat oleh beberapa pihak (dua orang atau lebih), dibuat secara lisan ataupun tertulis dimana para pihak sepakat untuk mentaati ketentuan yang termuat dalam persetujuan yang telah di buat bersama. Dalam perjanjian potensi terjadi wanprestasi kemungkinan ada apabila para pihak tidak menerapkan asas itikad baik. Atas adanya potensi wanprestasi tersebut maka artikel ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan asas itikad baik dalam perjanjian dan bagaimana wanprestasi tersebut dapat terjadi. Artikel ini menggunakan metode penelitian studi Pustaka dengan menggunakan bahan hukum buku dan undang-undang yang selanjutnya dianalisis serta diolah agar data menjadi valid. Penerapan asas itikad baik dalam perjanjian tentunya tidak dilaksanakan pada saat perjajian tersebut dilakukan melainkan dilaksanakan selama perjanjian tersebut masih mengikat para pihak sehingga apabila asas itikad baik dilakukan oleh para pihak maka potensi terjadinya wanprestasi tidak terpenuhi. Bahwa penyebab wanprestasi adalah kelalaian atau kesengajaan pihak. Wanprestasi tersebut terjadi apabila terdapat pihak yang tidak melaksanakan prestasi, melaksanakan prestasi namun hanya sebagian, melaksanakan prestasi namun tidak semestinya dan terjadi apabila prestasi dilaksanakan melebihi jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.
Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Bisnis: Perlindungan dan Penegakan Hukum atas Merek dan Paten di Indonesia Joni Sandri Ritonga; Nurbaiti Tanjung; Putri Dwi Permatasari
EKOMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen Vol. 2 No. 2 (2024): EKOMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen
Publisher : Penerbit dan Percetakan CV. Picmotiv

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61930/ekoman.v2i2.102

Abstract

Penelitian ini mengkaji aspek perlindungan dan penegakan hukum atas merek dan paten dalam konteks hukum bisnis di Indonesia. Dengan menggunakan metode tinjauan literatur, penelitian ini menganalisis landasan hukum, prosedur perlindungan, dan tantangan dalam implementasi sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi merek dan paten, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Tantangan utama meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, terbatasnya kapasitas SDM, infrastruktur teknologi yang belum memadai, serta isu komersialisasi dan harmonisasi hukum internasional. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk meningkatkan sistem HKI melalui berbagai upaya, termasuk sosialisasi, peningkatan kapasitas SDM, pembaruan infrastruktur, dan penyesuaian regulasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pendekatan holistik dalam pengembangan sistem HKI di Indonesia, yang melibatkan tidak hanya aspek hukum, tetapi juga pendidikan, teknologi, dan kebijakan ekonomi. Implementasi strategi yang komprehensif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong inovasi dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Co-Authors Annisa Putri Sinaga Faiz Putra Ramadhan Lubis Icha, Ananda M. Fazli Pratama Nadilah Andini Nurbaiti Tanjung Putri Dwi Permatasari Rahma Fitri Amelia Hasibuan Riski Amalia Syarah Amanda Vressilia Witama