Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kolaboratif Sains Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Journal of Advanced Research in Social Sciences and Humanities
ANNURDI
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Remission for the corruptor (Between the human right and the spririt for eradication corruption) HENNY DAMARYANTI; HENDRIK; ANNURDI
Journal of Advanced Research in Social Sciences and Humanities Volume 2, Issue 6, December 2017
Publisher : Journal of Advanced Research in Social Sciences and Humanities

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aim: This paper examines the government’s policy of pardoning corrupt officials so that human rights can be upheld and corruption can be eradicated in Indonesia.Methodology: This study is of the normative juridical variety, and its sources are various statutes, documents, and books dealing with the topics of corruption and remission.Findings: This study’s findings indicate that a pardon for a convicted briber is not a free pass for the briber but rather is granted on the condition that the briber agrees to comply with certain rules (such as government legislation and policies) in exchange for his or her release from prison.Novelty/Implications: As a result of corruption’s negative effects on state finances and the general public’s well-being, as well as the widespread corruption directed at those who engage in corrupt behavior, the topic of corruption in Indonesia has recently become a hot topic of discussion. The authors of this paper have tackled a pressing issue and provided policymakers with valuable new information.
Percampuran Kedudukan Sekutu Komanditer Menjadi Sekutu Pengurus dalam Persekutuan Komanditer Annurdi
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 1: April (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i1.2416

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis percampuran kedudukan sekutu komanditer menjadi sekutu pengurus dalam pengurusan CV, yang pada giliran berikutnya berdasarkan analisis tersebut akan memberikan rekomendasi terkait pembaharuan regulasi mengenai CV dengan memperhatikan perkembangan dan kebutuhan hukum yang ada sebagai upaya pembangunan hukum perusahaan, khususnya pada pengaturan mengenai CV. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (normatif), dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam perkembangannya ditemukan adanya rumusan mengenai kewenangan yang dimiliki sekutu komanditer dalam pemberian persetujuan atas tindakan hukum yang dilakukan sekutu pengurus dalam anggaran dasar CV, dimana hal tersebut menyebabkan sekutu komanditer bertindak sebagai “sekutu pengurus bayangan” yang bertentangan dengan Pasal 20 ayat (2) KUHD. Adanya perumusan pemberian kewenangan bagi sekutu komanditer tersebut menunjukkan adanya kebutuhan hukum yang belum diakomodir dalam pengaturan CV berdasarkan KUHD. Mendasarkan hal tersebut, maka perlu adanya upaya pembaharuan ketentuan mengenai CV yang dapat memberikan kepastian hukum mengenai batasan hak atau kewenangan sekutu komanditer dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan CV dalam rangka memberikan perlindungan hukum atas modal yang telah ia setorkan ke dalam CV serta berkesesuaian dengan kebutuhan hukum yang ada saat ini.
Penguatan Etika Bisnis Dalam Praktek Bisnis Digital Pada Siswa Jurusan Bisnis Digital Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pontianak: Strengthening Business Ethics In Digital Business Practices For Students Of Digital Business Department At State Vocational High School 1 Pontianak Annurdi; Anita Yuliastini; Resmaya Agnesia Mutiara Sirait; Thadeus Yus
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 4: April 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i4.10764

Abstract

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilatarbelakangi dengan masih sering ditemukannya tindakan curang (penipuan) dalam penyelenggaraan bisnis. Sehubungan dengan hal tersebut, adanya pergeseran pelaksanaan binis secara digital tentunya harus disertai dengan penyediaan kualitas tenaga kerja di bidang bisnis digital tersebut. Penyiapan tenaga kerja tersebut, tidak hanya pada tataran pada kompetensi berupa pengetahuan dan kemahiran dalam praktek bisnis digital. Namun penting pula adanya kesadaran hukum yang dimiliki, sehingga akan selalu mengedepankan penerapan etika dalam praktek bisnis digital. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini berupa penyuluhan hukum melalui pemaparan materi serta diskusi terkait kerangka hukum terkait penyelenggaraan kegiatan bisnis secara digital. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa secara umum para siswa telah memiliki pemahaman terkait pelaksanaan kegiatan bisnis secara digital. Selain itu, pada dasarnya para siswa telah mengetahui pula mengenai adanya penipuan yang terjadi dalam praktek bisnis digital. Namun, khusus mengenai konstruksi pengaturan hukum terkait penyelenggaraan bisnis secara digital menjadi informasi yang relatif baru dan sangat relevan dalam menambah pengetahuan praktek bisnis digital dalam perspektif hukum bagi para siswa. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini dapat menjadi salah satu media guna menumbuhkembangkan pemahaman terkait kerangka pengaturan hukum dalam bisnis digital guna membangun kesadaran mengenai penerapan etika dalam praktek bisnis digital.
Co-Authors Anita Yuliastini Hendrik HENNY DAMARYANTI Mutiara Sirait, Resmaya Agnesia Resmaya Agnesia Mutiara Sirait Thadeus Yus Yuliastini, Anita Yus, Thadeus