Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Progresifitas Hukum Adat Dayak Kanayat’n dalam Menjaga Ekosistem Lingkungan Hidup Satria, Rahmad; Yuliastini, Anita; Fitrian, Yuko; Astono, Agustinus
Jurnal Adat dan Budaya Indonesia Vol. 6 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jabi.v6i2.66723

Abstract

Hukum Adat, meskipun diakui keberadaannya oleh UUD 1945, tetapi dalam faktanya masih terdapat paradoks antara Hukum Adat dan Hukum Nasional. Berdasarkan fakta yang didapatkan di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di Daerah Kabupaten Landak, Masyarakat Hukum Adat, dalam hal ini Masyarakat Dayak Kanayat’n, sering dijadikan ”kambing hitam” dalam kerusakan terhadap ekosistem lingkungan, terutama dalam peristiwa kebakaran hutan. Kesalahpahaman dalam hal tersebut kemudian menjadi suatu kesimpulan bahwa Masyarakat Dayak Kanayat’n memiliki kecenderungan untuk dianggap sebagai masyarakat yang konservatif, tidak ingin berpikir maju, dan selalu mempertahankan status quo. Anggapan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh Masyarakat Dayak Kanayat’n, terlebih aturan Hukum Adat Dayak Kanayat’n sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, kemudian diprogresifkan melalui Musyawarah Adat (Musdat). Metode penelitian hukum berupa model penelitian yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data menggunakan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Kesimpulannya, pemikiran atau pemaknaan hukum progresif dalam musyawarah adat Dayak Kanayat’n menunjukkan bahwa peraturan adat, terutama dalam pelestarian lingkungan, jika diterapkan sesuai dengan tempat dan waktu yang tepat, mengarah pada gagasan bahwa hukum dibuat untuk memanusiakan seluruh manusia, bukan sebaliknya. Musyawarah adat Dayak Kanayat’n pada tahun 2010 hadir sebagai gerbang penunjuk arah bagi setiap masyarakat, terutama masyarakat Dayak Kanayat’n, yang membutuhkannya. Dalam konteks ini, hukum adat memperoleh validitas dan relevansi yang mendalam dalam upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat lokal dan keberlanjutan lingkungan.
Meningkatkan Kemampuan Analisis Kontrak dan Negosiasi Mahasiswa Fakultas Hukum dalam Transaksi E-commerce: Studi Kasus Marketplace dan Simulasi Interaktif Satria, Rahmad; Yuliastini, Anita; Sebayang, Aleksander; Wagner, Ivan; Fitrian, Yuko
Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 2: Desember (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti dalam menganalisis kontrak dan melakukan negosiasi dalam transaksi e-commerce melalui pendekatan berbasis studi kasus dan simulasi interaktif. Subjek penelitian adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti yang mempelajari hukum bisnis di Universitas Panca Bhakti. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi, tes tertulis (pre-test dan post-test), kuesioner, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada pemahaman mahasiswa terhadap klausul kontrak e-commerce, keterampilan negosiasi, dan kemampuan analisis hukum setelah mengikuti pelatihan. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip experiential learning, yang mengedepankan pengalaman langsung dalam pembelajaran. Oleh karena itu, pendekatan studi kasus dan simulasi interaktif direkomendasikan untuk diintegrasikan ke dalam kurikulum Fakultas Hukum guna mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan hukum di era digital.
Analisis Komparatif Kesesuaian Hukum Nasional Indonesia Dan Malaysia Dengan Instrumen Hukum Internasional Dalam Perlindungan Pekerja Migran Yuliastini, Anita; Fitrian, Yuko
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 5 (2025): Tema Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i5.992

Abstract

This article comparatively analyzes the alignment of Indonesian national law (Law 18/2017) and Malaysian national law (Employment Act 1955) with the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICMW). Findings indicate that Law 18/2017, driven by Indonesia's ratification of the ICMW, comprehensively adopts international protection standards. Conversely, Malaysia's Employment Act 1955, without ICMW ratification, aligns only partially, leaving significant gaps, particularly concerning non-labor rights. The difference in ratification status is the key factor driving the divergence in migrant worker protection approaches between the two countries, highlighting the challenge of legal harmonization for more effective protection.
Pencegahan perkawinan anak menurut UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU perkawinan Satria, Rahmad; Yuliastini, Anita; Fitrian, Yuko; Astono, Agustinus; Serah, Yenny Aman
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jp2m.v4i1.19866

Abstract

Perkawinan anak merupakan masalah serius yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan berpotensi merusak masa depan generasi muda. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah menjadi landasan hukum yang penting dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Indonesia. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum terkait dengan pencegahan perkawinan anak di Desa Seranggam. Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode service learning dengan teknisnya yaitu penyuluhan hukum yang dilakukan di aula desa seranggam bersama tokoh masyarakat, masyarakat umum, dan aparatur desa seranggam. Program penyuluhan hukum memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya perkawinan anak dan pentingnya kepatuhan terhadap UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta dengan metode diskusi yang terarah dengan masyarakat melahirkan beberapa rencana aksi strategis.