Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Karimah Tauhid
Jopie Gilalo, Jacobus
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Pelaksanaan Diversi Terhadap Pelaku Tawuran Pelajar di Kota Bogor Suyudi, Dony; Jopie Gilalo, Jacobus; Aminulloh, Muhamad
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 1 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i1.16849

Abstract

Sejak generasi muda mulai membentuk geng, perkelahian antara pelajar dan remaja semakin sering terjadi. Mereka tidak lagi menganggap pertengkaran mereka memalukan dan berpotensi mengganggu keharmonisan sosial. Meskipun tawuran tergolong tindak pidana karena melanggar ketertiban umum dan dapat mengakibatkan kerugian, bahaya, dan kerusakan, namun tawuran juga dapat digolongkan sebagai tindak pidana berdasarkan akibat yang ditimbulkannya, seperti kekerasan terhadap orang atau harta benda. maka Anda dapat menghadapi tuntutan berdasarkan Pasal 170 KUHP. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman tentang penggunaan diversi terhadap pelaku tawuran pelajar di Kota Bogor. Penelitian hukum normatif merupakan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber primer dan sekunder disertakan dalam penelitian ini. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. baik yang bersifat terapan maupun preskriptif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan bahan buku bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan penggunaan diversi adalah untuk mencegah keterlibatan anak dalam sistem peradilan pidana agar tidak berdampak buruk pada jiwa dan perkembangan mereka. Kewenangan diskresioner aparat penegak hukum menjadi dasar penerapan diversi. Sistem peradilan formal saat ini telah memprioritaskan upaya untuk melindungi anak dari hukuman penjara dengan menerapkan konsep diversi. Lebih jauh, jelas bahwa penerapan kebijakan diversi dapat memfasilitasi perlindungan anak di semua tingkatan sistem hukum, dimulai dari masyarakat melalui tindakan proaktif yang diambil sebelum kejahatan dilakukan. Jika anak di bawah umur melanggar hukum setelah itu, polisi tidak perlu memproses kasus tersebut lebih lanjut.
Efektivitas Keberadaan Tol Bogor Sukabumi dalam Mengurangi Kemacetan Lalu Lintas di Wilayah Polres Sukabumi Irawan, Peri; Jopie Gilalo, Jacobus; Anisa Ilyanawati, R. Yuniar
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 1 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i1.17353

Abstract

Satuan Lalu Lintas Polres Sukabumi terus mensosialisasikan dan memberikan penyuluhan zona tertib lalu lintas dan patuh untuk masyarakat di sejumlah jalan utama di Sukabumi khususnya di Wilayah sekitar jalan tol Bogor-Sukabumi. Kegiatan tersebut dilakukan di jalan raya yang dianggap rawan keramaian, kegiatan ini bukan didasarkan pada tingkat kecelakaan, untuk meningkatkan kedisiplinan berlalu-lintas di tengah masyarakat. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui efektivitas keberadaan Tol Bogor Sukabumi dalam mengurangi kemacetan lalu lintas di Wilayah Polres Sukabumi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yang memandang hukum sebagai norma, kaidah, asas, atau doktrin. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas keberadaan Tol Bogor-Sukabumi dalam mengurangi kemacetan di wilayah Polres Sukabumi memerlukan pemahaman menyeluruh tentang konsep perencanaan lalu lintas yang dilakukan oleh instansi terkait pada tingkat suprastruktur. Pendekatan ini harus dilakukan secara komprehensif, terpadu, dan strategis melalui kerjasama erat antara berbagai pihak yang saling mendukung dalam penyelenggaraan sistem lalu lintas jalan. Selain itu, penanganan masalah lalu lintas yang dilakukan oleh Polri, sebagai bagian dari upaya lintas sektoral, memerlukan strategi penanggulangan yang terintegrasi. Strategi tersebut meliputi kerjasama lintas sektoral, pendekatan operasional yang ofensif, serta peningkatan partisipasi masyarakat melalui kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas.
Analisis Hukum Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Maulana, Irsan; Jopie Gilalo, Jacobus; Syamsul Ma'arif, Rizal
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 1 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i1.17393

Abstract

Anak termasuk dalam kelompok rentan yang harus dilindungi dari berbagai bentukpelanggaran Hak Asasi Manusia. Hak-hak anak merupakan bagian integral dari hakasasi manusia yang menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin, melindungi,dan memenuhinya. Selain itu, orang tua yang melahirkan anak tersebut sertamasyarakat di lingkungan tempat anak tinggal juga memiliki kewajiban serupa.Oleh karena itu, setiap anak berhak memperoleh perlindungan yang mendukungtumbuh kembang serta kelangsungan hidupnya secara optimal, mencakup aspekmental, psikologis, maupun fisik. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahuipentingnya pemahaman mengenai analisis hukum penanganan tindak pidanapenganiayaan oleh anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif,dengan bahan penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, bersifat preskriptif, serta berorientasi padapenerapan, menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach).Permasalahan yang dikaji berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum bagi anakdi bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana serta bagaimana implementasikeadilan restoratif dan mekanisme diversi dalam upaya melindungi anak sebagaipelaku tindak pidana. Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum untukanak telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.Berdasarkan aturan tersebut, anak yang melakukan tindak pidana, termasukpenganiayaan, berhak mendapatkan perlakuan khusus selama proses hukum,ancaman pidana yang berbeda dari pelaku dewasa, serta jaminan atas hak-hak anakselama proses peradilan.
Co-Authors Anisa Ilyanawati, R. Yuniar Irawan, Peri maulana, irsan Muhamad Aminulloh Suyudi, Dony Syamsul Ma'arif, Rizal