Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Karimah Tauhid
Syamsul Ma'arif, Rizal
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analisis Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Parung Panjang dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Maulana, Rian; Nuraeni, Henny; Syamsul Ma'arif, Rizal
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 1 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i1.17326

Abstract

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) merupakan satu bentuk kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat. Terlebih jumlah kendaraan bermotor, baik itu kendaraan roda dua ataupun kendaraan roda empat jumlahnya saat ini sudah tidak dapat dikendalikan. Selain kejahatan pencurian kendaraan bermotor tersebut telah menimbulkan keresahan dan kecemasan dalam masyarakat. Dalam hal ini, modus operandi dan jaringan para pelakunya pun yang sangat luas, sehingga membuat setiap orang harus waspada dalam menjaga kendaraannya masing-masing. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pentingnya pemahaman mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum parung panjang dalam perspektif sistem peradilan pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan-hambatan yang dialami oleh pihak Kepolisian dalam hal menanggulangi Tindak Pidana pencurian kendaraan bermotor. Pertama, terbatasnya jumlah personil Kepolisian khususnya untuk Wilayah Polsek Parung Panjang. Kedua, modus yang dilakukan semakin beragam. Ketiga, jaringan yang sangat sulit, karena tidak jarang pelaku pencurian kendaraan motor tersebut berasal dari luar Wilayah Polsek Parung Panjang.
Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor Noor Hidayat, Muhamad Fiqri; Suryani, Danu; Syamsul Ma'arif, Rizal
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 1 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i1.17329

Abstract

Pada permasalahan dalam penelitian ini, ditemukan belum terwujudnya secara yuridis tentang aturan mengenai pelaksanaan dan pembinaan atlet berprestasi, sehingga dalam rangka penyejahteraan dan pemgembangan prestasi atlet kurang optimal dan kurang tepat sasaran dan berdampak kepada prestasi olahraga para atlet di setiap Cabang Olahraga di Kabupaten Bogor, Maka dari pada itu tujuan penelitian ini, untuk mengkaji guna menemukan upaya dari kendala yang terdapat dalam rangka mengimplementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan terhadap pemenuhan hak para atlet (Olahragawan). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai data sekunder penelitian dan menggunakan data primer dengan melakukan wawancara dengan pejabat Dispora Kabupaten Bogor sebagai data primer dalam penguatan analisis yuridis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Dispora sudah melakukan pembinaan, pendanaan dan pengawasan kepada atlet guna peningkatan prestasi atlet di Kabupaten Bogor, namun penulis mendapatkan kendala dalam upaya peningkatan prestasi para atlet yaitu menurunnya jumlah dan kualitas atlet di Kabupaten Bogor; tidak semua cabang olahraga memiliki prasarana untuk melakukan latihan; belum efektifnya pemerataan pengembangan atlet di wilayah terpencil; keterbatasan anggaran; dan kurangnya sinergitas birokrasi dalam struktur organisasi Dispora Kabupaten Bogor. Maka penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor terutama Dispora untuk melakukan perubahan peraturan tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab Cabang Olahraga (PPOPM) melalui KONI guna melakukan pengawasan sebagaimana tercantum pada Pasal 101 Ayat (3) huruf c yaitu untuk memberikan laporan basis data termuktahir kepada Dispora guna memelihara basis data para atlet berbasis digital yang ada di Kabupaten Bogor sesuai dengan amanat Pasal 21 UU Nomor 11 Tahun 2022 yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan Olahraga yang berbasis teknologi digital guna menyejahterakan dan mengoptimalkan pengembangan prestasi atlet dengan tepat sasaran.dalam pelaksanaannya untuk mewujudkan perlindungan hukum kepada pemegang sertipikat tanda bukti hak tersebut.
Analisis Hukum Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Maulana, Irsan; Jopie Gilalo, Jacobus; Syamsul Ma'arif, Rizal
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 1 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i1.17393

Abstract

Anak termasuk dalam kelompok rentan yang harus dilindungi dari berbagai bentukpelanggaran Hak Asasi Manusia. Hak-hak anak merupakan bagian integral dari hakasasi manusia yang menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin, melindungi,dan memenuhinya. Selain itu, orang tua yang melahirkan anak tersebut sertamasyarakat di lingkungan tempat anak tinggal juga memiliki kewajiban serupa.Oleh karena itu, setiap anak berhak memperoleh perlindungan yang mendukungtumbuh kembang serta kelangsungan hidupnya secara optimal, mencakup aspekmental, psikologis, maupun fisik. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahuipentingnya pemahaman mengenai analisis hukum penanganan tindak pidanapenganiayaan oleh anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif,dengan bahan penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, bersifat preskriptif, serta berorientasi padapenerapan, menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach).Permasalahan yang dikaji berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum bagi anakdi bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana serta bagaimana implementasikeadilan restoratif dan mekanisme diversi dalam upaya melindungi anak sebagaipelaku tindak pidana. Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum untukanak telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.Berdasarkan aturan tersebut, anak yang melakukan tindak pidana, termasukpenganiayaan, berhak mendapatkan perlakuan khusus selama proses hukum,ancaman pidana yang berbeda dari pelaku dewasa, serta jaminan atas hak-hak anakselama proses peradilan.
Co-Authors Jopie Gilalo, Jacobus maulana, irsan Noor Hidayat, Muhamad Fiqri Nuraeni, Henny Rian Maulana, Rian Suryani, Danu