Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Pratama, Aman
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kebijakan Penal Pemaksaan Perkawinan Pasca Perkawinan: Tinjauan terhadap Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Rubianto, Meirani; Pratama, Aman
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 3 No. 2 (2024): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/nlrjolci.v3i2.19427

Abstract

Pemaksaan perkawinan adalah ketika salah satu pihak dipaksa untuk menikah, umumnya hal ini terjadi pada perempuan karena dia dianggap melakukan pelanggaran adat atau alasan lain yang dianggap melakukan pelanggaran di komunitas tempat dia menetap. Korban dari praktik pemaksaan perkawinan seringkali adalah perempuan, karena perempuan merupakan kelompok yang sangat rentan mengalami kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur mekanisme pelaporan untuk memberikan perlindungan kepada korban melalui lembaga seperti UPTD PPA, kepolisian, dan lembaga sosial lainnya, yang wajib menyediakan pendampingan dan pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penal terhadap pemaksaan perkawinan menurut perspektif UUTPKS. Mengenai upaya penanggulangan kejahatan melalui kebijakan penal terhadap pemaksaan perkawinan yang tentunya lebih menitikberatkan pada sifat "repressive" (penindasan / pemberantasan / penumpasan) sesudah suatu kejahatan terjadi, sedangkan jalur lainnya yaitu jalur "non-penal" yang akan lebih menitikberatkan pada sifat "preventive" (pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum suatu kejahatan terjadi. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris dengan pendekatan studi kasus dan pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang melibatkan analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Diperlukan peningkatan sosialisasi, aksesibilitas, dan kualitas layanan untuk memastikan implementasi yang efektif dari mekanisme pelaporan tersebut. Dengan demikian, meskipun UU TPKS telah memberikan dasar hukum yang kuat, tantangan dalam implementasinya harus diatasi agar korban dapat memperoleh perlindungan yang optimal
Rekonstruksi Restoratif Justice Dalam Pemberantasan Korupsi: Membangun Keadilan Menuju Indonesia Emas 2045 Handrawan, Handrawan; Faisal, Fitriah; Nur, Fuad; Pratama, Aman
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 32 No. 2: MEI 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol32.iss2.art9

Abstract

The urgency of this research is highly necessary in order to alter the paradigm of corruption criminalisation based on punishment towards recovery. The formulation of the problem in this research is whether the shift in the spirit of corruption criminalization from retributive justice to restorative justice can guarantee the realisation of national economic recovery towards the Indonesia Emas 2045 vision and how the reconstruction of restorative justice through the approach of categorizing state losses in the criminalization system in Indonesia. This research uses a normative legal research type that is prescriptive. The results of this study indicated that (1) The teachings of retributive justice in legal practice in other countries such as the Netherlands have been abandoned and adopted the teachings of restorative justice. This teaching is in line with the ideology of Pancasila, so it is very important to be applied in the corruption criminalization system in Indonesia. (2) Restorative justice reconstruction based on state loss categories includes: Category 1 state losses below 200 million plus 1/4, Category 2 state losses of at least 200 million to a maximum of 1 billion plus 1/3, Category 3 state losses of at least 1 billion and a maximum of 5 billion plus 1/2, Category 4 state losses of 5 billion but not more than 100 billion plus 2/3, Category 5 state losses above 100 billion plus 100%. This study concluded that the restorative justice categorisation approach in handling corruption cases will realize efforts to restore the national economy towards the Indonesia Emas 2045 vision.
Co-Authors faisal, fitriah Handrawan Nur, Fuad Rubianto, Meirani