Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUSTISI Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum
Lembang, Nisrawanty
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Pendidikan Hukum Di Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 Lembang, Nisrawanty; Putri Anugraheli Ramba Orun
Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 2 No 2 (2024): Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum
Publisher : UPPM STIH Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/legalempowerment.v2i2.246

Abstract

Era revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 membawa tantangan dan peluang baru bagi dunia pendidikan, termasuk pendidikan hukum. Transformasi digital dan perkembangan teknologi memerlukan pendekatan adaptif dan inovatif untuk menghasilkan lulusan yang mampu menghadapi dinamika global. Tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman dan penyelesaian terkain era revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 yang sedang dihadapi  oleh pelajar. Pengabdian ini menggunakan metode pengabdian Workshop atau Seminar Interaktif dan stimulasi (rolep play). Hasil pengabdian menunjukkan banyak pelajar yang belum mengetahui era revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0. selain itu kecakapan dan keahlian kompetitif sangat diperlukan agar mahasiswa dapat bersaing di era revolusi yang sedang datang ini. 
Pendidikan Hukum Di Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 Lembang, Nisrawanty; Putri Anugraheli Ramba Orun
Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 2 No 2 (2024): Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum
Publisher : UPPM STIH Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/legalempowerment.v2i2.246

Abstract

Era revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 membawa tantangan dan peluang baru bagi dunia pendidikan, termasuk pendidikan hukum. Transformasi digital dan perkembangan teknologi memerlukan pendekatan adaptif dan inovatif untuk menghasilkan lulusan yang mampu menghadapi dinamika global. Tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman dan penyelesaian terkain era revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 yang sedang dihadapi  oleh pelajar. Pengabdian ini menggunakan metode pengabdian Workshop atau Seminar Interaktif dan stimulasi (rolep play). Hasil pengabdian menunjukkan banyak pelajar yang belum mengetahui era revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0. selain itu kecakapan dan keahlian kompetitif sangat diperlukan agar mahasiswa dapat bersaing di era revolusi yang sedang datang ini. 
Perkembangan Hukum Adat Dan Hukum Positif Bagi Masyarakat Di Wilayah Hukum Pemerintahan Distrik Yendidori Muslim Lobubun; Yanuriansyah Ar Rasyid; Lembang, Nisrawanty; Leni Sipra Helen Rahakbauw
Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 3 No 2 (2025): Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum
Publisher : UPPM STIH Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/legalempowerment.v3i2.349

Abstract

Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor, terhadap perkembangan hukum adat dan hukum positif serta pentingnya harmonisasi keduanya dalam praktik pemerintahan lokal. Metode yang digunakan adalah sosialisasi hukum dengan pendekatan partisipatif melalui ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab bersama tokoh adat serta aparat pemerintahan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat tentang kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, UUPA, dan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012. Selain itu, masyarakat dan pemerintah distrik menyepakati pembentukan Forum Komunikasi Hukum Adat dan Pemerintahan Distrik sebagai wadah harmonisasi hukum adat dan hukum positif. Kegiatan ini memperkuat kesadaran hukum dan mendorong kolaborasi antara nilai-nilai adat dan hukum nasional yang berkeadilan dan berbudaya.
Cultural-Based Dispute Resolution in the Kankain Karkara Mananwir System of the Byak Community in Papua Wutwensa, Bruri Marwano; Lembang, Nisrawanty
JUSTISI Vol. 12 No. 2 (2026): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v12i2.5258

Abstract

This study aims to examine the culturally based dispute resolution system known as Kankain Karkara, administered by the Mananwir customary institution within the Byak community in Biak, Papua, and to analyze its role in restoring social harmony amid the coexistence of formal and customary legal systems, including in disputes involving migrants. This study uses a legal anthropology approach through participant observation and in-depth interviews with customary authorities and community members, both indigenous residents and migrants. The analysis is grounded in the framework of legal pluralism and the concept of semi-autonomous social fields to examine the relationship between state law and customary law in dispute resolution practices. The novelty of this research lies in the finding that the Kankain Karkara system is not confined to homogeneous customary communities but operates as an inclusive and restorative mechanism capable of integrating migrants as subjects of dispute resolution through reconciliation processes based on local values. In addition, this study identifies the phenomenon of post-adjudication, in which disputes that have been formally decided by state courts continue to be processed through customary forums to achieve social certainty and the restoration of inter-family relations. Findings show that the Kankain Karkara system operates through a tiered and restorative mechanism involving two levels of customary authority: Mananwir Keret, which addresses intra-clan disputes based on reputational–ethical authority, and Mananwir MNU, which functions as a mediator for inter-community and cross-identity disputes through structural–genealogical authority. This study concludes that the coexistence of formal and customary justice systems Biak does not represent a jurisdictional conflict but rather a form of complementary functional differentiation, in which state courts provide procedural certainty, while Kankain Karkara delivers substantive justice through reconciliation and the restoration of social order.
Co-Authors Leni Sipra Helen Rahakbauw Muslim Lobubun Orun, Putri Anugraheli Ramba Wutwensa, Bruri Marwano Yanuriansyah Ar Rasyid