Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

ANCAMAN PENAHANAN TUNJANGAN SERTIFIKASI DOSEN OLEH PIMPINAN PERGURUAN TINGGI KEPADA BAWAHAN Santoso, Aris Prio Agus; Prakoso, Adityo Putro; Saputri, Ananda Megha Wiedhar; Ringgi, Deppa; Hudi, Moh
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 18 No 1 (2025): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v18i1.12400

Abstract

Pemberian Tunjangan Sertifikasi Dosen merupakan faktor penting penentu kinerja individu dan cerminan tata kelola perguruan tinggi yang baik, namun implementasi tunjangan seperti Sertifikasi Dosen masih menghadapi tantangan transparansi dan akuntabilitas, seperti kasus tunjangan yang tidak dibayarkan, merupakan lemahnya pengelolaan internal dan perlunya solusi sistemik untuk mendukung kualitas pendidikan tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji implikasi penahanan tunjangan Sertifikasi Dosen (Serdos) oleh pimpinan perguruan tinggi dari aspek legalitas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi dokumen untuk menganalisis legalitas dan etika kebijakan internal perguruan tinggi terkait penahanan tunjangan sertifikasi dosen. Data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deduktif untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam pengaturan dan implementasi kebijakan kesejahteraan dosen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ancaman penahanan tunjangan sertifikasi dosen oleh pimpinan perguruan tinggi melanggar hukum dan etika, bertentangan dengan UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999, UU Nomor 14 Tahun 2005, serta Permendikbudristek No. 44 Tahun 2024. Tindakan ini mengabaikan hak dosen atas penghasilan layak, kepastian hukum, dan perlindungan profesional, serta dapat dikenai sanksi administratif. Kebijakan tunjangan dosen harus transparan, adil, dan sesuai hukum untuk melindungi hak dosen dan menjaga kualitas pendidikan tinggi.   Kata Kunci: Hak Dosen, Tunjangan Sertifikasi Dosen, Perguruan Tinggi.
Legal Recognition of Indigenous Peoples in the Era of Social Transformation: A Constitutional and Customary Law Perspective Wijaya Negara, I Putu Endra; Ringgi, Deppa
LEGAL BRIEF Vol. 15 No. 1 (2026): April: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v15i1.1633

Abstract

The existence of indigenous peoples within the Indonesian legal system has obtained strong constitutional recognition, as reflected in the 1945 Constitution, particularly Article 18B(2) and Article 28I(3), as well as statutory regulations such as Law No. 5 of 1960 on Basic Agrarian Principles and Constitutional Court Decision No. 35/PUU-X/2012. However, in the era of social transformation, legal recognition of indigenous peoples is not merely a normative issue but also a strategic concern in achieving social justice and sustainable legal development. This study employs a normative legal research approach, utilizing statutory, conceptual, and historical approaches, with data derived from library-based research. The findings reveal that the distinction between de jure and de facto recognition reflects a significant gap between state legal norms and the social realities experienced by indigenous communities. The study further identifies that the challenges of legal recognition are complex and multidimensional, encompassing normative, structural, social, and political dimensions. Therefore, harmonizing formal and factual recognition is essential to ensure substantive justice and legal certainty. Additionally, a comprehensive approach involving policy harmonization, institutional strengthening, and increased participation of indigenous peoples in regulatory processes is necessary to enhance the effectiveness of legal recognition in the context of ongoing social transformation.