Garuda - Garba Rujukan Digital

PENYULUHAN TAAT PAJAK DAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU USAHA UMKM DI DISTRIK BIAK UTARA Kaplele, Farida; Katjong, Kadir; Budiyanto, Budiyanto; Tanggahma, Biloka; Rahadian, Dian
Jurnal Pengabdian UMKM Vol. 2 No. 1 (2023): Januari
Publisher : Pusat Studi UMKM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/jpu.v2i1.35

Tujuan kegiatan Penyuluhan Taat Pajak ini adalah memberikan edukasi bagi masyarakat maupun Pelaku usaha UMKM di Distrik Biak Utara untuk menmberikan pengetahuan akan kesadaran masyarakat untuk dapat mentaati pajak dan bagaimana sanksi yang berlaku. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kemandirian bagi masyarakat untuk dapat membuat kesadaran dalam taat pajak bagi masyarakat terkhusus para pelaku usaha di distrik biak utara, kabupaten biak, Provinsi Papua. Metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini adalah metode partisipatif. Bentuk kegiatan yang akan dilakukan diantaranya adalah Diskusi Kelompok Fokus (Focus Group Discussion – FGD), pelatihan, dan penyuluhan

PENDAMPINGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA UMKM DI DISTRIK KEMTUK GRESI Kaplele, Farida; Reumi, Frans; Rohrohmana, Basir; Mambaya, Martinus; Asmarani, Nur
Jurnal Pengabdian UMKM Vol. 2 No. 2 (2023): Juli
Publisher : Pusat Studi UMKM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/jpu.v2i2.39

Tujuan kegiatan Pendampingan hukum ini adalah untuk Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang memiliki permasalahan hukum berkaitan dengan usahanya dan meningkatkan literasi hukum kepada usaha mikro dan kecil di daerah distrik kemtuk gresi. Metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini adalah metode partisipatif. Bentuk kegiatan yang akan dilakukan diantaranya adalah Konsultasi permasalahan, dan pendampingan.

PENYULUHAN PERAN KAPP DALAM MEMBERDAYAKAN USAHA MIKRO KECIL DI DISTRIK SENTANI TIMUR Pelupessy, Eddy; Polontoh, Herry M.; Kaplele, Farida; Ketaren, Dahliana; Depparinggi, Depparinggi
Jurnal Pengabdian UMKM Vol. 2 No. 2 (2023): Juli
Publisher : Pusat Studi UMKM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/jpu.v2i2.47

Tujuan kegiatan penyuluhan peran KAPP (Papua) ini yaitu ingin memberikan penggambaran dan masukan keberadaan Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) adalah usaha Pemerintah Papua dalam rangka pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan yang dibentuk pada tanggal 28 September 2006 di jayapura berdasarkan Pasal 1 angka 27 Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 18 Tahun 2000 yang menetukan bahwa amar Adat Pengusaha Papua (KAPP) adalah mitra usaha Pemerintah Provinsi Papua. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah partisipatif. Bentuk kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah Diskusi Kelompok Fokus (Focus Group Discussion – FGD), pelatihan dan Penyuluhan.

PENYULUHAN HUKUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN BAGI PENJUAL MAKANAN DAN MINUMAN SEBAGAI PELAKU UMKM DI BIAK TIMUR Budiyanto, Budiyanto; Kaplele, Farida; Mambaya, Marthinus; Usman, Tantu; Rahadian, Dian
Jurnal Pengabdian UMKM Vol. 3 No. 1 (2024): Januari
Publisher : Pusat Studi UMKM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/jpu.v3i1.51

Tujuan dilakukan penyuluhan ini adalah untuk membekali pengetahuan dan pemahamanan kepada peserta kegiatan tentang hak dan kewajiban serta bentuk pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada penjual makanan dan minuman pelaku UMKM di Kampung Soryar. Diharapkan para peserta dapat memahami secara mendalam tentang hak dan kewajiban konsumen dan juga sebagai penjual. Selanjutnya para peserta dapat menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang agar tidak merugikan konsumen dan terhindar dari tuntutan hukum. Metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan adalah metode ceramah, diskusi dan tanya jawab.

PENYULUHAN PERAN USAHA MIKRO KECIL DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI DISTRIK JAYAPURA SELATAN Pelupessy, Eddy; Kaplele, Farida; Asmarani, Nur; Polontoh, Herry M.; Hamonangan, Sobardo
Jurnal Pengabdian UMKM Vol. 3 No. 1 (2024): Januari
Publisher : Pusat Studi UMKM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/jpu.v3i1.55

Tujuan kegiatan penyuluhan Peran Usaha Mikro Kecil Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mayarakat memberikan penggambaran dan masukan mengenai pendekatan dinamis dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil yang merupakan plasma dari ekonomi kerakyatan sebagaimana digaungkan oleh Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Basis Usaha Mikro Kecil sendiri dan ekonomi rakyat secara umum sangat lemah dalam visi dan sikap wirausaha dan manjemen bisnis yang paling mendasar, walaupun sering diklaim cukup bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi yang belum dapat teratasi sampai sekarang. Eksistensi usaha kecil masih belum terlepas dari beberapa permasalahan klasik yang menyertainya. Terutama akses modal dan kesempatan peluang usaha, disamping masalah produksi pemasaran, lapangan kerja dan teknologi

PENYULUHAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UKM MELALUI PEMBERIAN DANA HIBAH DI DISTRIK KOYA BARAT Pelupessy, Eddy; Sawen, Kristina; Kaplele, Farida; Yanuaria, Tri; Loogman Palit, Silvister M.
Jurnal Pengabdian UMKM Vol. 3 No. 2 (2024): Juli
Publisher : Pusat Studi UMKM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/jpu.v3i2.62

Tujuan kegiatan penyuluhan pelaksanaan pemberian dana hibah Kota Jayapura Distrik Koya Barat proses penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, meskipun masih terdapat beberapa masalah-masalah tertentu namun tetap berjalan dengan efektif Anggaran yang tersedia untuk dana hibah belum bisa mencukupi semua proposal/usulan yang diajukan oleh pemohon pada tahun anggaran bersangkutan; Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki skill sesuai kebutuhan, sehingga penerapan “the right man on the right place” belum sepenuhnya dapat dilaksanakan; Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada Distrik Koya Barat secara umum masih kurang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas; Pengolahan data masih dilakukan secara manual sehingga menyulitkan pemerintah melakukan verifikasi secara selektif terhadap proposal/usulan yang diajukan dan Animo dari masyarakat untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah, hal ini mengakibatkan proposal/usulan yang diajukan setiap tahunnya sangat banyak padahal bantuan yang diberikan hanya bersifat stimulan dalam rangka menggali potensi swadaya dan kemandirian masyarakat.

PENYULUHAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA KECIL MASYARAKAT LOKAL DI DISTRIK ABEPURA Pelupessy, Eddy; Mambaya, Marthinus; Sawen, Kristina; Kaplele, Farida; Mulyadi, Dudi
Jurnal Pengabdian UMKM Vol. 3 No. 2 (2024): Juli
Publisher : Pusat Studi UMKM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/jpu.v3i2.66

Tujuan kegiatan penyuluhan perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil masyarakat lokal di Distrik Abepura adalah untuk memberikan gambaran dan pengetahuan mengenai perlindungan hukum yang diberikan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Metode yang digunakan dalam kegiatan adalah partisipatif bentuk kegiatan ini adalah Diskusi Kelompok Fokus (Focus Group Discussion-FGD) Pelatihan dan Penyuluhan.

PENYULUHAN PEMBERDAYAAN MANAJEMEN KOPERASI DALAM ERA PERDAGANGAN BEBAS DI DISTRIK JAYAPURA UTARA Pelupessy, Eddy; Polontoh, Herry M.; Kaplele, Farida; Tanggahma, Biloka; Ketaren, Dahliana
Jurnal Pengabdian UMKM Vol. 3 No. 2 (2024): Juli
Publisher : Pusat Studi UMKM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/jpu.v3i2.71

Sistem perdagangan dan ekonomi yang semakin bebas dan terbuka akan mengharuskan pelaku-pelaku ekonomi Indonesia mempersiapkan diri secara matang agar kelak mampu bersaing melawan pesaing asing bukan saja di pasar dalam negeri melainkan juga di pasar dunia. Dalam medan perdagangan bebas pemerintah Indonesia telah bersikap tegas yakni tidak akan lagi menggunakan sistem proteksi dalam pengembangan dunia usaha. Bertitik tolak dari kondisi seperti itu, apakah manajemen koperasi mampu membuat koperasi bersaing dalam pasar bebas, mampukah manajemen koperasi mengantisipasi persaingan global yang bercirikan buyer's market.

Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Papua Di Desa Maribu Kapubaten Jayapura Pelupessy, Sella Petrix; Pelupessy, Berd Elkiopas; Pelupessy, Eddy; Reba, William H.; Sawen, Kristina; Kaplele, Farida; Palit, Silvester Magnus Loogman; Ketaren, Dahliana; Palenewen, James Yoseph; Tanati, Daniel; Ringgi, Deppa; Wulandari S, Lestari; Krey, Thresia Hilda M.Y.
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 4, No 10 (2025): Januari
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This service is carried out with the title Legal Protection of Geographical Indications of Papua in Maribu Village, Jayapura Regency, an activity carried out for partners with the aim that the community can know and understand the existence of legal protection for Geographical Indications of Papua in Jayapura Regency. The output of this service is to provide an understanding to partners about efforts to map geographical indications carried out to determine the limits of cases of violation of geographical indications so that holders of geographical indication rights can file lawsuits against users of geographical indications without rights, in the form of compensation payments and termination. Use and destruction of geographical indication labels used without rights through registration and publication. Geographical indications are protected as long as the reputation, quality and characteristics that are the basis for granting geographical indication protection to an item are maintained. And protection will be removed if these provisions are not met, and/or are contrary to state ideology, legislation, morality, religion, decency and public order. Therefore, Geographical indication mapping must be arranged in a geographical indication document that can be proven to be true. The procedure for submitting geographical indications and the procedure for registering geographical indications have been identified. Legal protection for geographical indications can be carried out in preventive and repressive forms. Preventive means preventive measures through refusal of registration and repressive payment of compensation.

Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Papua Di Desa Maribu Kapubaten Jayapura Pelupessy, Sella Petrix; Pelupessy, Berd Elkiopas; Pelupessy, Eddy; Reba, William H.; Sawen, Kristina; Kaplele, Farida; Palit, Silvester Magnus Loogman; Ketaren, Dahliana; Palenewen, James Yoseph; Tanati, Daniel; Ringgi, Deppa; Wulandari S, Lestari; Krey, Thresia Hilda M.Y.
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 4, No 10 (2025): Januari
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This service is carried out with the title Legal Protection of Geographical Indications of Papua in Maribu Village, Jayapura Regency, an activity carried out for partners with the aim that the community can know and understand the existence of legal protection for Geographical Indications of Papua in Jayapura Regency. The output of this service is to provide an understanding to partners about efforts to map geographical indications carried out to determine the limits of cases of violation of geographical indications so that holders of geographical indication rights can file lawsuits against users of geographical indications without rights, in the form of compensation payments and termination. Use and destruction of geographical indication labels used without rights through registration and publication. Geographical indications are protected as long as the reputation, quality and characteristics that are the basis for granting geographical indication protection to an item are maintained. And protection will be removed if these provisions are not met, and/or are contrary to state ideology, legislation, morality, religion, decency and public order. Therefore, Geographical indication mapping must be arranged in a geographical indication document that can be proven to be true. The procedure for submitting geographical indications and the procedure for registering geographical indications have been identified. Legal protection for geographical indications can be carried out in preventive and repressive forms. Preventive means preventive measures through refusal of registration and repressive payment of compensation.

Title

Found 18 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 18 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 18 Documents
Search