Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.006
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Innovation Research and Knowledge Indonesia of Journal Business Law Student Research Journal Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Jurnal Cendekia Ilmiah
Iran Sahril
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Perlindungan Data Pribadi Konsumen, Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik yang Dipergunakan oleh Pihak Ketiga dalam Transaksi E-Commerce Yudha; Iran Sahril; Dhody A.R. Widjaja Atmadja3
CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Vol. 2 No. 2 (2025): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Februari 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/cendekia.v2i2.897

Abstract

Pembahasan mengenai masih terjadinya kebocoran terhadap Data Pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce yang tanpa seizin dari pemilik. Sehingga ini menjadi fenomena terhadap perlindungan data pribadi konsumen, dokumen dan tanda tangan elektronik yang dipergunakan oleh pihak ketiga dalam transaksi e-commerce. Penelitian yang dilakukan dengan metode yuridis normatif. Permasalahan dalam penelitian bagaimana penyelesaian sengketa terkait penggunaan data pribadi konsumen oleh pihak ketiga dalam transaksi  perdagangan e-commerce dan perlindungan hukum terkait penggunaan data pribadi konsumen oleh pihak ketiga dalam transaksi perdagangan e-commerce. Pembahasan Penyelesaian Sengketa terkait penggunaan data pribadi konsumen oleh pihak ketiga dalam transaksi  perdagangan e-commerce bahwa dalam penyelesaian sengketa, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, sesuai dengan ketentuan Pasal 64 mengenai pembentukan lembaga penyelesaian sengketa seharusnya berupa lembaga tunggal Arbitrase yang digunakan sebagai wadah satu-satunya yang berwenang menerima, memeriksa, dan memutus sengketa PDP dan dan perlindungan hukum terkait penggunaan data pribadi konsumen oleh pihak ketiga dalam transaksi perdagangan e-commerce Pasal 50 dengan menambah mengenai pernyatan persetujuan tertulis dari subjek data pribadi, jika penggunaan data pribadi dilakukan oleh pihak ketiga. Sehingga memberikan perlindungan kepada konsumen terkait dokumen dan tanda tangan elektronik dalam perdagangan e-commerce.
ANALISA KEPASTIAN HUKUM JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT TERKAIT PENGALIHAN OBJEK JAMIAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN KREDITUR Aneke Jeaned Von Bulow; Iran Sahril; Dedy A. Prasetyo
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 10: Maret 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i10.9857

Abstract

The fiduciary security system is an essential instrument in financing but often faces challenges, particularly regarding the transfer of secured objects without the creditor's consent. This issue can jeopardize the creditor's right to execute the secured asset in case of debtor default. Article 36 of Law No. 42 of 1999 aims to protect creditors by prohibiting unauthorized transfers, although its implementation often encounters legal, technical, and administrative obstacles, necessitating further study. This research aims to analyze the implementation of Article 36 of Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Security in prohibiting the transfer of fiduciary objects without creditor approval and to examine legal certainty for creditors in the context of violations of this provision. Using the theory of security and legal certainty as analytical frameworks, this study evaluates three Supreme Court decisions: Number 109 K/PID.SUS/2019, Number 2526 K/Pid.Sus/2024, and Number 278/Pid.Sus/2017/PT SMG.The findings reveal that the implementation of Article 36 not only normatively prohibits the transfer of fiduciary objects without creditor consent but also provides legal protection through criminal sanctions for violations. In practice, court flexibility is evident in considering the good faith of debtors who resolve disputes amicably, as seen in Decision Number 109 K/PID.SUS/2019. However, in other cases, such as Decisions Number 2526 K/Pid.Sus/2024 and Number 278/Pid.Sus/2017/PT SMG, strict law enforcement remains a priority to uphold creditor rights and prevent misuse of fiduciary objects.This research also highlights the relevance of Article 36 in the digital era. Digitalization of fiduciary documents and the use of tracking technologies such as GPS and blockchain can enhance efficiency and transparency, providing additional protection for creditors. Recommendations include strengthening regulations, adopting technology, and raising public legal awareness to ensure optimal legal protection in the fiduciary system.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI KERJA TERKAIT TIDAK DILAKSANAKANNYA PERJANJIAN KERJASAMA PEMBANGUNAN PERUMAHAN YANG DIBUAT DIBAWAH TANGAN Wulandari; Iran Sahril; Ahmad Yani
Indonesia of Journal Business Law Vol. 4 No. 1 (2025): Artikel Riset Januari 2025
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijbl.v4i1.5599

Abstract

Latar belakang: Bahwa Pembuatan perjanjian kerjasama pembangunan sebaiknya dilakukan secara autentik dan diatur oleh Undang-Undang, khususnya Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun faktanya masih ditemukan masyarakat/pelaku usaha yang melakukan perjanjian kerjasama pembangunan perumahan dibuat dibawah tangan tanpa keterlibatan pejabat berwenang. Rumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimana akibat hukum terhadap pemberi kerja terkait tidak dilaksanakannya perjanjian kerjasama pembangunan perumahan yang dibuat dibawah tangan dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemberi kerja terkait tidak dilaksanakannya perjanjian kerjasama pembangunan perumahan yang dibuat dibawah tangan. Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini : Teori Akibat Hukum R Soeroso, dan Teori Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo. Metode penelitian: Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan analisis. Serta Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif bahan pusaka dan sumber bahan hukum yang dikaji, untuk teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Hasil penelitian: Hasil penelitian Akibat hukum terhadap pemberi kerja terkait tidak dilaksanakannya perjanjian kerjasama pembangunan perumahan yang dibuat dibawah tangan walaupun fenomena yang terjadi dalam perjanjian diberikan kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, faktanya masih menimbulkan akibat hukum yang merugikan pihak pemberi kerja dikarenakan dalam penelitian ini pemberi kerja tersebut tidak memperoleh jaminan uang muka pekerjaan sesuai aturan Pasal 57 Nomor 2 tahun 2017 tentang Undang-undang Jasa Kontruksi sehingga ketika penerima kerja wanprestasi pekerjaan pembangunan terhambat bahkah terhenti. Perlindungan hukum dalam perjanjian yang mendasari kebebasan berkontrak belum memberikan perlindungan hukum bagi warga negara karena tidak semua warga negara menguasai/memahami pembuatan perjanjian/kontrak pembangunan perumahan yang di buat dibawah tangan terlebih khusus pemberi kerja. Kesimpulan: Bahwa akibat hukum terhadap pemberi kerja terkait tidak dilaksanakannya perjanjian kerjasama pembangunan perumahan yang dibuat dibawah tangan walaupun fenomena yang terjadi dalam perjanjian diberikan kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, faktanya masih menimbulkan akibat hukum yang merugikan pihak pemberi kerja dikarenakan dalam penelitian ini pemberi kerja tersebut tidak memperoleh jaminan uang muka pekerjaan sesuai aturan Pasal 57 Nomor 2 tahun 2017 tentang Undang-undang Jasa Kontruksi sehingga ketika penerima kerja wanprestasi pekerjaan pembangunan terhambat bahkah terhenti.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN AKIBAT PEMBATALAN SERTIPIKAT Christian Alexander P Siregar; Wira Franciska; Iran Sahril
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 11: April 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In everyday life, problems often occur related to the existence of objects of ownership of rights obtained unlawfully whose guarantees often become problems regarding the truth of the objects of guarantee as regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights over land and the land in question. often becomes the object of bank guarantees which will be burdened with Mortgage Rights. Problem Formulation What are the legal consequences for creditors of the cancellation of property rights certificates that are encumbered with Mortgage Rights and how to provide legal protection to creditors for cancellation of property rights certificates that are the object of Mortgage Security. Theory of legal protection According to Satijipto Raharjo, theory of legal consequences according to Soeroso.RThe method used in this study is a type of normative juridical research, namely literature law research or secondary data with primary, secondary and tertiary legal sources. The research approach used is a legislative, analytical, conceptual and case approach. The technique of collecting legal materials is carried out by identifying and inventorying positive legal rules, literature, books, journals and other sources of legal materials. For legal material analysis techniques, it is carried out by grammatical and systematic legal interpretation as well as legal construction methods, analogies, and legal refinement.Research results: Protection for creditors against cancellation of mortgage certificates that have been encumbered with mortgage rights in the form of preventive and repressive protection. Preventive protection in the Mortgage Rights Law does not yet accommodate the regulation that canceling a certificate based on a Court Decision does not result in the cancellation of the Mortgage Rights that burden it, so that the bank as the creditor is not harmed. Repressive legal protection if the debtor defaults or defaults on the promise of his debts and receivables, the bank can also file a civil lawsuit against the debtor's debt to the creditor or take the path of peace through non-litigation. The legal consequence for creditors is that the removal of the title certificate which is the object of collateral for mortgage rights also removes the right of precedence in payment of the debtor's debt in the event of default.
Kepastian Hukum Pelaksanaan Perjanjian Antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dan Pelanggan Yang Mengandung Klausula Baku Eksonerasi Ditinjau Dari Prespektif Hukum Perjanjian Alviana Rizky; Iran Sahril; Amelia Nur Widyanti
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i6.11344

Abstract

Perjanjian baku seringkali ditemukan dan salah satunya adalah Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) dan Pelanggan. Namun pertanggungjawaban PLN ketika timbul suatu permasalahan terdapat ketidakonsistenan antara Hukum Ketenagalistrikan dan Hukum Perlindungan konsumen di Indonesia. Rumusan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana akibat hukum pelaksanaan perjanjian antara PLN dan pelanggan yang mengandung klausula baku eksonerasi; (2) Bagaimana kepastian hukum pelaksanaan perjanjian antara PLN dan pelanggan yang mengandung klausula baku eksonerasi ditinjau dari prespektif hukum perjanjian. Adapun Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum oleh Jan M. Otto dan Teori Perjanjian oleh R. Subekti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penenelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Kasus dan teknik studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum. Namun untuk teknis analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafisaran gramatikal, penafsiran sistematis, dan metode konstruksi analogi. Berdasarkan penelitian, perjanjian antara PLN dan pelanggan yang mengandung klausula eksonerasi menimbulkan ketidakpastian hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Pasal 1320 KUHPerdata. Meskipun begitu, perjanjian ini masih diizinkan karena adanya ketidakselarasan antara UUPK dan peraturan menteri di bawahnya. Oleh karena itu, disarankan agar perjanjian jual beli tenaga listrik ditinjau ulang sesuai aturan yang berlaku dan pemerintah menyelaraskan regulasi untuk menjamin perlindungan dan keadilan bagi konsumen.
Pelindungan Hukum dalam Eksekusi Kendaraan pada Program Kepemilikan Kendaraan Karyawan Sentot Iman Setiaji; Iran Sahril; Yudha Cahya Kumala
Student Research Journal Vol. 4 No. 4 (2026): Agustus: Student Research Journal
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/srj-yappi.v4i4.2893

Abstract

The Employee Vehicle Ownership Program is an internal company policy that provides vehicle financing facilities through an installment mechanism. In practice, vehicles under this program are not bound by fiduciary security as regulated by Law of the Republic of Indonesia Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security. This study examines the legal consequences of vehicle repossession without fiduciary security and the legal protection afforded to employees from civil and security law perspectives. The theories used are the Theory of Legal Consequences according to R. Soeroso, the Theory of Legal Protection according to Sudikno Mertokusumo, and the Theory of Security Law according to Salim HS. This study employs a Normative Juridical method supported by interviews, using a Statutory Approach. Legal materials were collected by identifying and inventorying legislation, books, journals, and other legal sources and analyzed through grammatical and systematic interpretation. The findings show that repossession without valid fiduciary security has no executorial basis, making the company a concurrent creditor under Articles 1131 and 1132 of the Indonesian Civil Code. Unilateral repossession without a fiduciary certificate or court ruling contradicts fair legal process and Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019.
Co-Authors Ahmad Yani Alviana Rizky Amelia Nur Widyanti Aneke Jeaned Von Bulow Christian Alexander P Siregar Dedy A. Prasetyo Dhody A.R. Widjaja Atmadja3 Sentot Iman Setiaji Wira Franciska WULANDARI Yudha Yudha Cahya Kumala